Rangkuman Terkait
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Tahun 2024 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala KASN, Kepala ANRI, dan Kepala Ombudsman
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, dan lain-lain — Komisi 2 DDPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang di Ibu Kota Negara (IKN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
- Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 - Raker Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
Tanggal Rapat: 25 Mar 2024, Ditulis Tanggal: 1 Aug 2024,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Ketua KPU
Pada 25 Maret 2024, Komisi 2 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu tentang evaluasi tahapan Pemilu tahun 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar dapil Sumatera Utara 3 pada pukul 11.25 WIB. (Ilustrasi: Detik.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ketua KPU
- Jadwal dan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu:
- Pengumuman pendaftaran partai politik; 29 Juli 2022 sampai 31 Juli 2022
- Pendaftaran partai politik; 1 Agustus 2022-14 Agustus 2022
- Verifikasi administrasi; 2 Agustus 2022-14 September 2022
- Verifikasi administrasi perbaikan; 29 September 2022-14 Oktober 2022
- Verifikasi faktual; 15 Oktober 2022-9 November 2022
- Verifikasi faktual perbaikan; 24 November 2022-7 Desember 2022
- Penetapan partai politik peserta Pemilu; 14 Desember 2022
- Penetapan hasil pengundian nomor urut partai politik peserta Pemilu; 14 Desember 2022
- Pengumuman partai politik peserta Pemilu; 14 Desember 2022
- Jadwal dan tahapan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi:
- Penerimaan data agregat kependudukan; 14 Oktober 2022
- Pencermatan dan sinkronisasi data kependudukan dan data wilayah; 15 Oktober 2022-29 Oktober 2022
- Penyusunan dan penetapan rancangan dapil dan alokasi kursi;30 Oktober 2022-29 November 2022
- Masukan dan tanggapan masyarakat; 23 November 2022-6 Desember 2022
- Uji publik rancangan penataan dapil; 6 Desember 2022-7 Desember 2022
- Finalisasi, penetapan, dan penyampaian rancangan penetapan dapil oleh KPU Kab/Kota; 8 Desember 2022-19 Desember 2022
- Finalisasi, penetapan, dan penyampaian rancangan penetapan dapil oleh KPU provinsi; 10 Desember 2022-28 Desember 2022
- Penataan dan penetapan dapil oleh KPU; 1 Januari 2023-9 Februari 2023
- Jadwal dan tahapan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah:
- Penyerahan dukungan minimal pemilih; 6 Desember 2022-17 April 2023
- Pendaftaran; 1 Mei 2023-14 Mei 2023
- Verifikasi administrasi; 15 Mei 2023-6 Agustus 2023
- Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS; 6 Agustus 2023-23 Agustus 2023
- Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS; 19 Agustus 2023-28 Agustus 2023
- Penyusunan DCT; 12 September 2023-2 November 2023
- Penetapan DCT; 3 November 2023
- Pencalonan presiden dan wakil presiden:
- Pengumuman pendaftaran; 16 Oktober 2023-18 Oktober 2023
- Pendaftaran bakal pasangan calon; 19 Oktober 2023-25 Oktober 2023
- Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon; 19 Oktober 2023-27 Oktober 2023
- Verifikasi bakal paslon; 19 Oktober 2023-3 November 2023
- Pengusulan pengganti; 26 Oktober 2023-12 November 2023
- Penetapan pasangan calon; 13 November 2023
- Pengundian dan penetapan nomor urut paslon; 14 November 2023
- Tahapan kampanye:
- November;
- Pertemuan terbatas
- Pertemuan tatap muka
- Penyebaran bahan kampanye
- Pemasangan alat peraga kampanye
- Debat pasangan capres dan wapres
- Media sosial
- Desember-Januari;
- Rapat umum
- Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet
- Februari;
- Masa tenang 11-13 Februari 2024
- November;
- Laporan Awal Dana Kampanye:
- Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar; waktu penyampaian 27 November 2023, pukul 22.05 WIB
- Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming; waktu penyampaian 27 November 2023, pukul 16.06 WIB
- Ganjar Pranowo-Mahfud MD; waktu penyampaian 27 November 2023, pukul 18.57 WIB
- Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat nasional, rincian sebagai berikut:
- Persiapan data rekapitulasi Pemilu dari luar negeri, tanggal 22-27 Februari 2024
- Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di luar negeri untuk 127 PPLN dari 128 PPLN, tanggal 28 Februari-4 Maret 2024
- Persiapan data rekapitulasi Pemilu dari dalam negeri, tanggal 5-8 Maret 2024
- Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di dalam negeri, tanggal 9-20 Maret 2024
- Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara ulang di 1 wilayah luar negeri, yaitu Kuala Lumpur yang pembacaan hasilnya dilakukan oleh KPU yang mengambil alih PPLN Kuala Lumpur, tanggal 18 Maret 2024
- Penetapan hasil Pemilu; KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pada 20 Maret 2024 yang terdiri dari penetapan hasil Pemilu;
- Presiden dan Wakil Presiden
- Anggota DPR pada 84 dapil
- Anggota DPD pada 38 provinsiAnggota DPRD Provinsi pada 301 dapil di 38 provinsi
Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada 2.325 dapil di 508 kabupaten/kota
- Penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:
- Anies Baswedan-Cak Imin; 40.971.906 suara sah
- Prabowo-Gibran; 96.214.691 suara sah
- Ganjar Pranowo-Mahfud MD; 27.040.878 suara sah
- Perolehan suara sah nasional sebanyak 164.227.475 suara sah
- Tingkat partisipasi pemilih sebanyak 81,78%
- Perolehan suara sah partai politik:
- PKB; 16.115.655
- Gerindra; 20.071.708
- PDIP; 25.387.279
- Golkar; 23.208.654
- Nasdem; 14.660.516
- Partai Buruh; 972.910
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia; 1.281.991
- PKS; 12.781.353
- Partai Kebangkitan Nusantara; 326.800
- Partai Hanura; 1.094.588
- Partai Garda Republik Indonesia; 406.883
- PAN; 10.984.003
- PBB; 484.486
- Partai Demokrat; 11.283.160
- PSI; 4.260.169
- Perindo; 1.955.154
- PPP; 5.878.777
- Partai Ummat; 642.545
- Suara sah nasional Pemilu anggota DPR-RI sebanyak 151.796.631, dengan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 81,42%.
- Penetapan hasil Pemilu Anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota:
- Perolehan suara sah calon anggota DPD dari setiap provinsi pada 38 provinsi, dengan tingkat partisipasi pemilih 81,36%
- Perolehan suara sah partai politik can calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024
- Perolehan suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Keputusan KPU No. 36 Tahun 2024
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Ombudsman Tahun 2024 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri PAN-RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala KASN, Kepala ANRI, dan Kepala Ombudsman
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, dan lain-lain — Komisi 2 DDPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- Kasus Pertanahan — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang di Ibu Kota Negara (IKN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN)
- Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Perppu Pemilu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Pembahasan Tingkat I 8 RUU tentang Provinsi (Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, Maluku, Kalteng, dan Bali) - Raker Komisi 2 dengan Mendagri dan Komite I DPD-RI