Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB):

• Kementerian PAN-RB memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp96.017.695.000 sehingga pagu anggaran tahun 2023 menjadi Rp320.334.025.000. Dengan rincian:
  • Program Dukungan Manajemen yang semula Rp167 Juta menjadi Rp176 Juta,
  • Program Kebijakan Pembinaan Profesi Tata Kelola semula Rp56 juta menjadi Rp143 juta.
• Dengan demikian realisasi Tahun Anggaran 2023 dan setelah tambahan anggaran dari 74,74% dengan tambahan sekarang menjadi 52,34%.
• Realisasi anggaran Satker Kementerian PAN-RB Tahun Anggaran 2023 per program setelah anggaran belanja tambahan atau ABT per 11 September 2023 yaitu Program Kebijakan Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASEAN sebesar 25,05%, Program Dukungan Manajemen sebesar 74,49%.
• Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Jenis Belanja
  • Realisasi Belanja Pegawai sebesar 76,45% atau
  • Realisasi Belanja Modal sebesar 26,57% setara dengan Rp8 Miliar
• Kemudian untuk Program Kerja Kementerian PAN-RB tahun 2023 terdapat peningkatan rata-rata nilai indeks Reformasi Birokrasi sejak 2019-2022 dan pada tahun 202 rata-rata indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota yaitu 56,55%.
• Kemudian ada sebanyak 46.259 struktur organisasi pada 91 K/L telah disederhanakan dan sebanyak 44.870 jabatan administrasi telah dialihkan ke jabatan fungsional. Terdapat 45 jabatan fungsional baru berdasarkan keahlian, 124 usulan jabatan fungsional sebagai tindak lanjut penyertaan birokrasi dan 37 LNS telah dibubarkan dan didegradasikan pada KL yang sesuai dan 91% kementerian telah memiliki Tata Kelola SPBE yang baik.
• Terkait birokrasi dengan pelayanan prima dan bebas KKN terdapat 2.165 unit percontohan pelayanan prima dan anti korupsi termasuk pada sektor penegak hukum. Kemudian program RB telah dikonsolidasikan dalam kegiatan Stranas PK. Kemudian integrasi penyelenggaraan pelayanan Publik melalui pembentukan 115 Mall Pelayanan Publik di daerah.
• Kemudian dari data realisasi RB berdasarkan target RPJMN sebesar 60% atau 103 pemerintah kab/kota yang berpendidikan RB baik berada di wilayah Jawa dan Bali. Dan tren index SPB nasional berangsur meningkat dari 1,98 tahun 2018 menjadi 234 di Tahun 2022 dan hingga tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 277 jabatan fungsional yang diselaraskan terhadap penambahan RB tahun 2023.
• Kementerian Pan RB memperoleh Pagu anggaran tahun anggaran 2024 sebesar Rp463.382.824.000 dengan rincian: untuk program kebijakan pembangunan profesi dan tata kelola ASN sebesar 197.877.699.000 dan program dukungan manajemen sebesar 265.512.125
• Kemudian Pagu tersebut merupakan Pagu bersama dengan KSN Yang terbagi menjadi satker Kementerian Pan RB sebesar Rp375.249.264.000 alokasi untuk program kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN sebesar 175.687.022.000. Dan untuk program dukungan manajemen sebesar 199 miliar lebih. Satker KSN sebesar 88.133.560.000.
• Pagu indikatif TA 2024 sebesar 206.436.726 dengan usulan tambahan 277.169.929. Total anggaran menjadi 483.606.655
• Rencana kerja Kementerian PAN RB tahun 2024, Kementerian PAN RB mendapatkan arahan kebijakan transformasi birokrasi kelanjutan arah kebijakan yang sudah dimulai tahun 2023 yaitu reformasi birokrasi berdampak. Melalui transformasi tata kelola pemerintahan dengan dilaksanakan reformasi birokrasi terkait dengan penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, percepatan prioritas aktual presiden dan juga program digitalisasi.
• Kementerian PAN RB semula mengajukan usulan tambahan hanya untuk program dukungan manajemen sebesar 34.397.999 namun setelah memperhatikan dinamika pelaksanaan kegiatan pada program teknis maupun program dukungan manajemen usulan tambahan tersebut menjadi 87.200.080.000.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN):

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN):

Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN):

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):

Kepala Ombudsman: