Rangkuman Terkait
- Pembahasan DIM 79 RUU Kabupaten/Kota terkait Penyesuaian Dasar Hukum - Raker Komisi 2 dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, dan lain-lain - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Dirjen Polpum Kemendagri
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 - Raker Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pagu Indikatif RAPBN 2020 dan Masalah Aktua lainnya – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Ombudsman RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional RI
Tanggal Rapat: 20 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 18 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Pada 20 Juni 2019, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Ombudsman RI, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Deputi Bidang Konservasi Arsip Nasional RI mengenai Pagu Indikatif RAPBN 2020 dan Masalah Aktua lainnya. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 14:39 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
MenPAN-RB
- visi, tugas, dan fungsi kementerian PANRB. Visinya adalah mewujudkan aparatur Negara yang
berkepribadian, bersih, dan kompeten untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja baik. Tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan dan analisis, serta evaluasi dan pelaporan. Program yang dilakukan terkait dengan pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi kebijakan, serta pemberian dukungan manajemen dan tugas teknis
lainnya. - KemenPAN-RB menjelaskan tentang perbandingan pagu indikatif tahun 2020 dengan alokasi anggaran tahun 2019. Pagu indikatif tahun 2020 berjumlah Rp.294.310.198.000, sementara anggaran tahun 2019 sebesar Rp.323.335.887.000 Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan sebesar –Rp.29.025.689.000 atau sebesar -8.98%.
- Rincian tentang anggaran per program dan kegiatan dalam pagu indikatif tahun 2020 dan alokasi anggaran tahun 2019, sebagai berikut :
- Kementerian PANRB untuk alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp297.940.203.000, dan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp255.341.194.000, dengan rincian sebagai berikut :
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya : alokasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp130.330.839.000, dan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp137.211.186.000.
- Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi : alokasi pada anggaran tahun 2019 sebesar Rp157.609.364.000, dan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp118.130.008.000
- KASN untuk alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp35.395.684.000, dan pagu indikatif tahun 2020
sebesar Rp38.969.004.000, dengan rincian sebagai berikut :- Pengawasan pelasanaan sistem merit Aparatur Sipil Negara untuk alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp35.395.684.000 dan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp38.969.004.000.
- Kementerian PANRB untuk alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp297.940.203.000, dan pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp255.341.194.000, dengan rincian sebagai berikut :
- Rincian anggaran per program dan kegiatan dalam pagu indikatif tahun 2020, sebagai berikut :
- Program pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi sebesar Rp118.130.008.000, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi serta penguatan akuntabilitas aparatur dan pengawasan sebesar Rp48.547.134.000
- Peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan ketataklasanaan sebesar Rp20.293.575.000
- Peningkatan profesionalisme dan kapasitas SDM aparatur sebesar Rp23.492.234.000
- Peningkatan kualitas pelayanan publik sebesar Rp25.797.065.000
- Program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp137.211.196.000,
dengan kegiatan sebegai berikut :- Pengelolaan dan pembinaan hukum, komunikasi publik, sistem informasi dan kearsipan sebesar Rp7.046.865.000
- Pengelolaan dan pebinaan manajemen kinerja dan penganggaran, organisasi, kerjasama lembaga dan pelaporan sebesar Rp2.131.089.000
- Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan perkantoran sebesar Rp123.980.102.000
- Pembinaan dan pengawasan intern sebesar Rp2.587.527.000
- Pelaksanaan dukungan perumusan kebijakan sebesar Rp1.565.903.000
- Program pengawasan pelaksanaan sistem Merit ASN (KASN) sebesar Rp38.969.0004, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pengawasan implementasi sistem Merit ASN
(termasuk belanja pegawai dan operasional KASN) sebesar Rp38.969.004.000
- Pengawasan implementasi sistem Merit ASN
- Program pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi sebesar Rp118.130.008.000, dengan kegiatan sebagai berikut :
- Melihat jumlah pagu indikatif tersebut, KemenPAN-RB meminta dukungan untuk tahun 2020 yang dirasakan masih jauh dari kecukupan. KemenPAN-RB mengusulkan tambahan anggaran sebesar
Rp.110.316.536.000, atau menjadi total sebesar Rp.404.626.734.000 (anggaran setelah tambahan). Tambahan ini menjadi penting untuk mencapai misi strategis dan visi Indonesia emas tahun 2045. - Usulan tambahan anggaran Kementerian PANRB tahun 2020, sebagai berikut : Kementerian PANRB : pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp255.341.194.000 dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp76.713.429.000. sedangkan untuk KASN pada pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp38.969.004.000
dan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp.33.603.107.000.
Kepala BKN
- Pagu anggaran BKN tahun 2019 sebesar Rp625.144.810.000, sedangkan Pagu indikatif BKN tahun 2020 sebesar Rp624.759.585.000. Kepala BKN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2020 sebesar Rp141.126.282.000. Selain juga usulan tambahan program prioritas K/L tahun 2020 sebesar Rp10.976.000.000.
Ketua Ombudsman RI
- Opini pengawasan publik merupakan langkah awal Ombudsman untuk menghasilkan desain instrumen penelitian dan tolak ukur kualitas pelayanan publik instansi penyelenggara pelayanan publik. Ombudsman memiliki niatan menambah belanja operasional untuk listrik, telepon, air, dan kebutuhan sehari-hari.
- Kepala Ombudsman mengusulkan tambahan prioritas pada penetapan pagu anggaran 2020
sebesar Rp.30.000.000.000 sehingga pagu anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.183.000.000.000 - Realisasi anggaran sejauh ini mencapai 97,20% dan hasil pemeriksa BPK atas laporan keuangan Ombudsman tahun anggaran 2018 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Ombudsman meminta dukungan komisi 2 DPR-RI dalam penambahan anggaran prioritas TA 2020 untuk:
- Pagu anggaran ditambahkan sebesar Rp.30.000.000.000, sehingga pagu anggaran Ombudsman RI menjadi Rp.183.309.152.000.
- Penepatan alokasi anggaran diperlukan tambahan sebesar Rp.123.427.824.000, sehingga alokasi
anggaran Ombudsman RI menjadi Rp.276.736.976.000. - Penambahan 250 asisten dan kebutuhan pembentukan tiga Satuan Kerja Regional
Kepala Arsip Nasional RI (ANRI)
- Kepala ANRI menjelaskan pagu indikatif tahun 2020 mengalami penurunan dari pagu indikatif tahun 2019. Pagu indikatif tahun 2020 sebesar Rp.190.757.216.000, sedangkan pagu indikatif tahun 2019 sebesar Rp.195.948.565.000.
- RAPBN ANRI 2020 berdasarkan program meliputi: program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar Rp.153.139.864.000, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ANRI sebesar Rp.531.884.000, serta program penyelenggaraan kearsipan nasional sebesar Rp.37.085.468.000. Jumlah totalnya menjadi Rp.190.757.216.000.
- Kepala ANRI mengusulkan tambahan anggaran ANRI tahun 2020 sebesar Rp100.982.662.000.
- Pagu anggaran ANRI 2019 sebesar Rp296.403.632.000, meliputi program :
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar Rp123.444.300.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ANRI sebesar Rp3.392.963.000
- Program penyelenggaraan kearsipan nasional sebesar Rp169.626.369.000
- Realisasi anggarann ANRI 2019 sebesar Rp95.996.828.229, meliputi program :
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya sebesar Rp56.683.207.837
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ANRI sebesar Rp883.380.570
- Program penyelenggaraan kearsipan nasional sebesar Rp38.425.239.822.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
- Ketua KASN menjelaskan bahwa daya saing Indonesia mengalami peningkatan paling tinggi di antara Negara-negara maju Asia-Pasifik. Indonesia mengalami kenaikan 11 tingkat dari posisi sebelumnya (28 Mei 2019). Terdapat tiga faktor penyebab peningkatan daya saing, yaitu faktor efisiensi pemerintah, infrastruktur semakin baik, dan kondisi bisnis semakin maju.
- Sementara itu, Government Effectiveness Index (GEI) juga meningkat karena didukung oleh tingkat mutu layanan publik, perbaikan mutu Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN), tingkat kemampuan ASN dalam perumusan, serta implementasi kebijakan publik dan tingkat kredibilitas, serta kepercayaan publik pada pemerintah dan ASN.
- kebutuhan anggaran KASN tahun 2020 sebesar Rp72.572.111.000, namun pagu indikatif tahun 2020 hanya sebesar Rp38.969.004.000. sehingga terdapat kekuarangan anggaran dari yang diharapkan sebesar Rp33.603.107.000, dengan rincian program sebagai berikut :
- program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya membutuhkan anggaran sebesar Rp34.597.105.000, namun pagu indikatif tahun 2020 hanya sebesar Rp19.893.998.000
- program pengawasan pelaksanaan sistem Merit (KASN) membutuhkan anggaran sebesar Rp37.975.006.000, namun pagu indikatif tahun 2020 hanya sebesar Rp19.075.006.000.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan DIM 79 RUU Kabupaten/Kota terkait Penyesuaian Dasar Hukum - Raker Komisi 2 dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya, Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, dan Dana Kampanye Peserta Pilkada, dan lain-lain - RDP Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Dirjen Polpum Kemendagri
- Pembahasan Tingkat I 26 RUU tentang Kabupaten/Kota - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Evalusi Penjabat Kepala Daerah, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bangka Belitung
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Pembahasan 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Pengantar Ketua Rapat, Penjelasan DPR-RI, Pengantar/Pandangan Pemerintah dan DPD-RI, Penyerahan DIM dari Pemerintah, dan Pembentukan Panja 27 RUU Kabupaten/Kota – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan DPD-RI dan Tim Pemerintah
- Capaian Kinerja Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 2 dengan Menteri ATR/BPN
- Evaluasi Tahapan Pemilu Tahun 2024 - Raker Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu
- Perkenalan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Pembahasan Program Kerja – Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
- Pemaparan Pogres Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Perkenalan Kepala Otorita IKN beserta Jajarannya dan Pemaparan Progres Pembangunan IKN - RDP Komisi 2 dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara
- Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN - Raker Komisi 2 dengan Menteri PAN-RB dan Kepala BKN
- Pembahasan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Rapat Lanjutan)
- Konsultasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), dan Konsultasi Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
- Tenaga Honorer dan Pertanahan - RDPU Komisi 2 dengan Ketua Forum Tenaga Kependidikan Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI), Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Ketua Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru, Ketua Forum Masyarakat Mabar Hilir Bersatu, Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum-Indonesia Menggugat, dan Saudara Rekson Sitorus
- Pembicaraan Rancangan Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terkait Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (IKN) - Raker Komisi 2 dengan Pemerintah
- Masukan terhadap RUU IKN - Rapat Panja Komisi 2 dengan Pakar