Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) — Komisi 2 DPR RI Raker dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri)

Tanggal Rapat: 24 May 2018, Ditulis Tanggal: 10 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Menteri Dalam Negeri

Pada 24 Mei 2018, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Zainudin A. dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 11 pada pukul 14:32 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://www.rakyatcirebon.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Dalam Negeri
  • UU menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab terhadap perjalanan proses tahapan konsolidasi demokrasi (Pemilu, Pilkada dan lain-lain).
  • Kemendagri nanti juga akan update soal e-KTP
  • Aturan Menteri PAN RB dan Mendagri sudah tegas tapi ada oknum-oknum ASN di daerah tidak netral. Ada yang mengatakan kalau mereka mendukung dan gambling siapa tahu yang didukung menang dia bisa naik jabatan.
  • Ada kasus seorang Gubernur dibebastugaskan Sekretaris Panwas kemudian Panwas di Kabupaten/Kota mogok.
  • Itu kasus Sulawesi Tengah dan Banten. Kalau pada mogok semua Panwas tahapan Pemilu bisa terganggu.
  • Atas perintah Presiden perekaman e-KTP maksimal 1 jam. Tidak ada blanko bukan alasan. Di Papua perekaman e-KTP hanya 15 menit yang lama mengajari mereka tanda tangan yang tidak berubah-ubah.
  • Kalau istri lebih dari 3 pasti data e-KTP aspal. Ada 1 orang punya e-KTP 163. Kerjaannya buka rekening dan bobol bank
  • Kemendagri minta izin kalau dalam tempo 6 bulan yang remaja tidak aktif datangi Dukcapil kami brebes (putuskan), jangan pas hari coblosan nanti mereka teriak-teriak tidak bisa memilih.
  • Masih ada 863 ribu calon pemilih Pilkada yang belum bisa menunjukkan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket).
  • Target Kemendagrii ke Pilkada selesai 97% perekaman e-KTP. Kemarin Kemendagri ke Baduy sudah clear.
  • Kemendagri inginkan 97-98% perekaman data e-KTP.
  • Pemerintah optimis Pilkada di 171 daerah akan lancar. Pilkada di tahun 2017 tingkat pemilih 74%. Kalau untuk Pileg perekaman data bisa 97% diharapkan partisipasi masyarakat juga tinggi.
  • Pilkada serentak tahun 2018 ini Kemendagri harapkan aman karena hampir 70% aromanya mengarah ke Pilpres.
  • Era reformasi ini pejabat daerah takutnya aparat Kejaksaan dan Kepolisian.
  • Kemarin Rapat Kabinet Presiden setuju bangun cepat 5 LP di Nusakambangan.
  • Kominfo sudah siap dalam konteks penyebaran rekayasa informasi, dan sebagainya, dasar hukum dan semuanya.
  • Bersama KPK telah keliling ke yang ada Pilkadanya, kita kumpulkan, agar memahami area rawan korupsi, semoga berkurang.
  • Kemendagri bersama KPK keliling ke semua daerah. Kemendagri kumpulkan pejabat, DPRD, calon kada. KPK jelaskan pencegahan korupsi sehingga diharapkan akan berkurang di Buton masih kena.
  • Terima kasih kepada KPK, yang tidak Operasi Tangkap Tangan (OTT), diserahkan ke Kemendagri, Kemendagri yang memberi sanksi, ada Sekda Provinsi, diserahkan ke Mendagri. Tolong beri sanksi sekerasnya, kata KPK.
  • Data pelanggaran Pilkada mencapai 1000 temuan Bawaslu dan laporan 417.
  • Contoh satu calon pasangan Gubernur di Sumatera Utara gugur masalah ijazah, ada demo-demo meminta Bupati juga diganti. Sengketa mulai muncul ada yang terbuka atau tidak.
  • Netralitas ASN akan dioptimalkan.
  • Forum semacam ini bisa rutin, sebulan dua kali, dengan KPU, Kementerian PAN RB, juga TNI atau POLRI, bagaimana pemetaan area rawan, dan lain-lain.
  • Dalam konteks pergantian KPU muncul masalah misal KPU sekarang anggarkan Rp1 Miliar/Provinsi. Kemudian pergantian komisioner KPUD tapi perhitungan Rp400 Miliar kelebihan. Pemda mau tarik dana ratusan Miliar tidak bisa akhirnya KPUD membuat acara.
  • Untuk Pilkada serentak komunikasi terus jalan dengan KPU, Bawaslu. Posisi Kemendagri mendukung penuh KPU dan Panwas dan jangan sampai terganggu tahapan. Anggaran Pilkada untuk 171 daerah tercukupi.
  • Ada 1 kasus, ini calon tunggal, apakah sudah dibahas detail dengan KPU, karena ini meningkat, kotak kosong itu ada tim suksesnya.
  • Daerah Pati ada tim sukses kotak kosong dari anggota DPR, tapi bukan Pak Firman melainkan temannya.
  • Tahun 2015 Kemendagri tidak kepikiran ada calon tunggal sekarang ada 17. Kemudian muncul sebuah pertanyaan bagaimana pengaturan tentang kotak kosong itu.
  • Sekarang Pemerintah mem-backup penuh KPU dan Bawaslu termasuk staf daerah. BIN sudahh petakan daerah rawan. Kekhawatiran soal bom tidaklah (di Pilkada) apalagi besok diputuskan RUU Terorisme. Beban Kemendagri yang masih mengganjel sisa e-KTP.
  • Tahun 2018 ini Mendagri optimis di atas 78%. Tingkat partisipasi clear. Daerah sudah siap, Kemendagri juga mengundang dan Ramil, Kapolsek dan lain-lain.
  • Kemendagri siap untuk menjawab atau memberi klarifikasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan