Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB)

• ASN diwajibkan mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) 1 dan diklat 2. Program pelatihan harus melahirkan satu inovasi.
• Di Kementerian, daerah setiap tahun diwajibkan membuat satu inovasi dan disarankan jangan diinovasi oleh pensiunan.
• Pola baru yang diterapkan KemenPAN RB diharapkan 64% ini bisa meningkat. Jadi, KemenPAN RB fokus dan sepakat dengan BKN.
• Bentuk komitmen Pemerintah adalah dengan mengangkat PNS dari 1.103.861 orang honorer.
• Pegawai S1 di tingkat daerah terlihat banyak di daerah, sebenarnya itu tenaga buruh. Hanya ada 42% yang S1.
• Komposisi pegawai ASN berdasarkan pendidikan, yang S1 kebanyakan tenaga guru. 28% dengan jenjang SMA ada di pusat.
• Buruh masih didominasi oleh lulusan SMA dan SMP.
• Sumber bahan pendidikan kalau bisa lebih baik lagi kedepannya sehingga kualitas bisa lebih baik.
• Harusnya bidang industri dan perkebunan menjadi fokus karena di daerah.
• KemenPAN RB mengambil data dari daerah-daerah yang komposisinya berbeda dan harus diperbaiki.
• Kalau ditotal, komponen belanja pegawai, gaji, tunjangan, dan lain-lain totalnya Rp347,6 Triliun. Belanja pegawai daerah Rp332 Triliun dan terus meningkat setiap tahunnya.
• KemenPAN RB mendorong untuk Pemda dalam mengembangkan e-government. Fokus perbaikan di sistem elektronik masih menjadi pekerjaan KemenPAN RB.
• Nilai akuntabilitas naik, contohnya di Sumatera dan Bali. artinya sistem elektronik dapat meningkatkan nilai akuntabilitas. Tingkat efisiensi akan tercapai dengan baik sehingga APBD di daerah bisa terserap dengan baik.
• Masih banyak kegiatan di daerah yang kurang tepat sasaran. Ada anggaran yang ditujukan untuk lingkungan namun yang dilakukan hanya rapat.
• Dana pensiun sampai tahun 2016 semakin naik. Kini anggarannya sebesar Rp185,85 Triliun per tahun. Pada saat pensiun, dana untuk mengelola pensiun akan terus diperhatikan dan akan dicarikan solusinya ke depan.
• Di beberapa daerah ada yang belanja pegawainya di atas 50%.
• KemenPAN RB akan fokus untuk memperbaiki anggaran di daerah karena retribusi yang tidak merata. KemenPAN RB memfokuskan juga untuk memperbaiki redistribusi belanja pegawai yang masih di bawah 50%. Masih ada 134 daerah yang belanjanya lebih dari 50%.
• Untuk posisi pendidikan, ASN di daerah lebih kurang 67,2% itu tamatan SMA dan D3.
• ASN masih didominasi oleh administrasi, untuk itu perlu perbaikan penyediaan posisi di bagian teknis.
• Semua perizinan yang bermasalah akan dikumpulkan seperti mall dan akan diselesaikan.
• Strategi yang akan ditempuh adalah penataan organisasi, peningkatan kompetensi ASN, dan rekrutmen ASN untuk jabatan.
• Untuk Pemda, ada UU No, 23 tahun 2014 tentang perubahan organisasi perangkat daerah.
• Untuk konsep organisasi perangkat daerah disusun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016.
• Pembentukan perangkat daerah harus diurus dengan ciri khas masing-masing daerah. Perangkat desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa (sekretariat daerah).

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Otda Kemendagri)

• Organisasi perangkat daerah diharapkan implikasinya lebih efisien dalam bertugas.
• Untuk klasifikasi perangkat daerah, dibagi menjadi dinas tipe A, B, dan C. Untuk badan tipenya A, B, dan C. untuk Kecamatan tipe A dan B.
• Ada kriteria-kriteria yang telah disusun per tipe sehingga tidak ada daerah yang bisa pindah-pindah tipe.
• Instrumen kelembagaan diperbesar dengan memperbesar belanja modal.
• Tentang perumpunan perangkat desa, semua sudah disatukan.
• Untuk perumpunan urusan pemerintahan, contohnya poin 1 ada pendidikan, kepemudaan, dan lain-lain, tidak boleh digabung dengan rumpun lainnya.
• Untuk rumah sakit, struktur eselon 2 menjadi fungsional dan menjadi Unit Pelaksana Tugas (UPT).
• Hampir semua Kementerian bersurat untuk membentuk lembaga-lembaga.
• Organisasi mau ditata ulang atau tidak, anggaran untuk Pilkada akan tetap cair.
• 95% penataan daerah selesai, masih ada yang mendapat teguran dari KASN.
• Tentang netralitas birokrasi, kalau ada yang tidak netral langsung saja penindakannya tegas berupa penurunan pangkat.
• Mengenai profesionalisme ASN, Otda akan mengikuti kebijakan dari KemenPAN RB. Intinya harus ada formulasi yang jelas dari organisasi kepegawaian untuk pengajuan posisi pegawai sehingga penyebaran ASN merata.
• Tentang revisi UU ASN, di sisi lain para kepala daerah menyatakan terlalu lama tapi Dirjen Otda tetap melakukan pengawasan.
• Formasi pusat dan daerah harus merata. Itu yang paling penting.
• Ada sekda dan kepala daerahnya yang tidak nyambung sama sekali.
• Dirjen Otda di pusat selama ini tetap mengikuti koridor dengan menjalankan kebijakan agar tidak bertabrakan dengan K/L.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

• KASN terus meningkatkan kualitas karena KASN sudah tertinggal dengan negara ASEAN lainnya.
• KASN harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam memajukan Indonesia ke depannya.
• Tugas dari KASN adalah meningkatkan kualitas ASN melalui sistem merit.
• Sudah banyak kementerian yang melakukan seleksi terbuka dna yang pertama kali melakukannya adalah Kemendagri.
• Dari 514 Kabupaten/Kota, hampir 3/4 yang sudah melaksanakan pengisian jabatan secara terbuka.
• Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah KASN berikan rekomendasi. Trennya meningkat.
• Untuk penanganan laporan pengaduan dan penyidikan KASN, jumlah kasus keseluruhan tahun 2015 sebanyak 191. Kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 278.
• Pencapaian kinerja KASN. Instansi yang telah melaksanakan seleksi terbuka tahun 2015-2016 (dalam %):
  • Sudah melaksanakan: 34 Kementerian, 31 Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK), Provinsi 33, Kab/Kota 395.
  • Belum melaksanakan: 0 Kementerian, 0 LPNK, 1 Provinsi, 119 Kab/Kota.
  • Jumlah: 34 (100%) Kementerian, 31 (100%) LPNK, 34 (97,1%) Provinsi, 514 (76,5%) Kab/Kota.