Kementerian dalam Negeri (Kemendagri)

• Mengenai konten yang akan dibahas, Kemendagri mengusulkan terkait kesiapan Kepri dalam rangka pembinaan pengawasan dana desa, pelayanan OSS, dan terkait dengan permasalahan yang timbul dari regulasi UU No. 16.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN RI)

• ATR/BPN RI menyetujui konten dan waktu kegiatan untuk Bali dan Kepri serta telah menyiapkan pendampingan. ATR/BPN RI mengusulkan khusus untuk Kepri terkait penyelesaian tata ruang karena dinamika sudah luar biasa disana.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemen PAN-RB)

• Kemenpan-RB setuju dengan jadwal, konten dan materi-materi yang nanti akan di follow up. Kemenpan-RB mengusulkan mengenai masalah-masalah tenaga honorer dan pelayanan publik berbasis internet. Pemerintah didorong untuk meningkatkan informasi untuk masyarakatnya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

• BKN sudah menyiapkan jadwal di 2 lokasi dan akan menugasi eselon 1 sesuai dengan request. BKN mengusulkan konten mengenai komplain recruitment CPNS karena menyangkut hidup rakyat.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

• Di Kepri akan dibangun tol lintas laut. Untuk basis nantinya akan basis kecamatan. Dari 189 kecamatan perbatasan, 40 diantaranya berada di Riau.
• PLBN akan dibangun oleh PUPR. Dari 11 PLBN yang dibangun, ada yang di pulau terluar juga.
• Kemudian dari 111 kepulauan terluar di Indonesia, diantaranya ada di Kepri. Selain itu, diantaranya terdapat 40 kecamatan prioritas dan 1 PLBN serasan.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)

• Mengenai jadwal, Kemensetneg siap untuk mengikuti kunker ke Bali dan Kepri.
• Hanya ada 3 laporan di Kepri dan semuanya terkait masalah pertanahan.

Sekretariat Kabinet (Kemensetkab)

• Pada arahan, prinsipnya selalu mendukung dan mendampingi kegiatan Komisi 2. Barangkali ada unsur strategis yang perlu dibawa ke atas akan Kemensetkab bawa ke kabinet.
• Nanti di daerah, kemensetkab akan menyampaikan untuk mengirim delegasi yang sebagiannya adalah mitra kerja Kemendagri, Kemenpolhukam, dll.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

• Mengenai jadwal, KPU mengikuti sepenuhnya yang sudah diputuskan Komisi 2.
• Mengenai pendampingan, KPU meminta maaf karena Eselon 1nya hanya ada 1, jadi agak sulit.
• Mengenai PHPU, KPU melaporkan di Kepri dan Bali terdapat 9 perkara sesuai dengan surat Mahkamah Konstitusi.
• Daftar perkara PHPU Legislatif di MK Tahun 2019 pada Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau:
  • No. Registrasi 71-03-10/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Batam 1, Batam 1.
  • No. Registrasi 105-10-10/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Batam 1.
  • No. Registrasi 135-09-20/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Persatuan Indonesia (Perindo) DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Kota Batam 1.
  • No. Registrasi 146-02-10/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Kepulauan Riau, DPRD Kota Batam 1.
  • No. Registrasi 153-02-17/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Bali 1.
  • No. Registrasi 207-06-20/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Batam 1.
  • No. Registrasi 121-07-10/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Berkarya.
  • No. Registrasi 230-07-17/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Berkarya.
  • No. Registrasi 230-06-10/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019 mengenai Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 oleh Pemohon Partai Gerakan Persatuan Indonesia DPRD Kota Tanjungpinang 1.
• Sarana dan prasarana di KPU mungkin masih jauh dari standar. KPU sudah berupaya menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Keuangan. Namun, kemarin pagu KPU hanya ditambah Rp 100 Miliar sekian dan angka tersebut masih cukup jauh.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

• Bawaslu akan mengikuti jadwal yang ditentukan Komisi 2.
• Bawaslu mengapresiasi Pemilu dan juga kesiapan Pilkada serentak di Kepri dan Bali.

Lembaga Administrasi Negara (LAN)

• LAN perlu menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi ASN akan diperdalam karena Kepri belum terakreditasi.
• Mengenai perkembangan inovasi daerah, LAN memiliki tanggung jawab untuk investasi daerah dalam inovasi terkait visi misi pemerintah selanjutnya.
• Isu strategis bidang tugas LAN di daerah kunker:
  • Setiap instansi pemerintah wajib memenuhi hak pengembangan kompetensi PNSnya minimal 20 jam pelatihan/orang/teknis.
  • Setiap instansi wajib menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi PNS serta mensubmit ke LAN paling lambat Oktober.
  • Untuk penguatan kualitas kebijakan publik, dibutuhkan pejabat fungsional analis kebijakan yang saat ini jumlahnya masih minim (Kep. Riau 2 orang, Bali 6 orang).
• Akreditasi penyelenggaraan diklat:
  • Kep. Riau: Latpim Tk II tidak terakreditasi, Latpim Tk. III tidak terakreditasi, Latpim Tk. IV tidak terakreditasi, Latsar CPNS Gol. III tidak terakreditasi.
  • Bali: Latpim Tk II B, Latpim Tk. III A, Latpim Tk. IV A, Latsar CPNS Gol. III A.
• Workshop champion of innovation (WCI):
  • Kep. Riau: Jumlah peserta 31 orang, Tahun 2016.
  • Bali: -
• Peserta workshop pengembangan kompetitif:
  • Kep. Riau: Peserta 3 orang (Kep. Riau, Tanjungpinang, Natuna).
  • Bali: Peserta 16 orang (5 Bali, 1 Jembrana, 4 Tabanan, 3 Karangasem, 1 Kota Denpasar, 2 Badung).

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

• Mengenai materi di Kepri secara umum masih kurang. Oleh karena itu, ANRI meminta dukungan dari Komisi 2.

Ombudsman

• Ombudsman akan menyiapkan materi jika ada yang lebih spesifik.