Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyesuaian RKA K/L 2017 Hasil Badan Anggaran — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asrena Polri, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung)
Tanggal Rapat: 18 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 7 Jun 2021,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Asrena Polri, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung)
Pada 18 Oktober2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asrena Polri, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung) mengenai Penyesuaian Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 Hasil Badan Anggaran (Banggar). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Desmon J. dari Fraksi Partai Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 10.33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: accurate.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Asrena Polri, Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Sekretariat Mahkamah Agung (MA), dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung)
Asrena Polri
- Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsional disetujui sebesar Rp7,406 Triliun. Target PNBP fungsional Polri dimungkinkan tidak bisa tercapai. Target PNBP umum sebesar Rp62 Miliar.
- Target PNBP fungsional:
- Intel: Rp211 Miliar.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Rp2 Miliar.
- Pendidikan dan Pelatihan (Diklat): Rp74 Miliar.
- Bina Masyarakat: Rp19 Miliar.
- Lalu Lintas: Rp6,877 Triliun.
- Pengamanan objek vital (pemobvit): Rp220 Miliar.
- Usulan pagu anggaran 2017 Rp110 Triliun.
- Kemenkeu hanya merealisasikan 65% dari kebutuhan Polri.
- Belanja pegawai target 76,49%, belanja barang target 72,64%, dan belanja modal target 65,10%.
- Pagu anggaran program kebanyakan untuk gaji dan pengadaan operasional.
- Polri telah mengevaluasi pagu dan masih ada kekurangan dalam sasaran kerja Polri, terutama terkait pemilukada 2015.
- Polri mengusulkan tambahan anggaran dengan total Rp24,532 Triliun untuk menghadapi pilkada serentak.
- Saat ini anggaran Polri dikurangi sebesar Rp2,3 Triliun.
- Anggaran kegiatan penegakkan hukum mengalami penurunan, padahal prioritas Polri adalah penegakkan hukum.
- Belanja modal menjadi Rp15 Miliar karena akan ada kebutuhan mendesak terkait pembuatan kantor mapolda, rumah dinas, dll.
Sekretariat Mahkamah Agung (MA)
- Ada 3 yang harus dibahas terkait target PNBP 2016 sebesar Rp76.939.953.055, namun penerimaan sampai September triwulan ketiga adalah sebesar Rp49.161.297.482.
- MA melakukan revisi PP No. 53 Tahun 2008 terkait tambahan PNBP.
- MA belum mendapatkan PNBP karena belum ada persetujuan penggunaan anggaran.
- MA ranking kedua dari realisasi anggaran K/L yang lain.
- Belanja modal MA baru terealisasi sebesar Rp478 Miliar atau sekitar 38,66%.
- Alokasi pagu indikatif per program TA 2017:
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp7.852.588.085.000.
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA Rp863.295.500.000.
- Penyelesaian perakara MA Rp164.451.050.000.
- Peningkatan manajemen peradilan umum Rp119.189.510.000.
- Peningkatan manajemen peradilan agama Rp79.922.670.000.
- Peningkatan manajemen peradilan militer dan TUN Rp28.475.880.000.
- Pendidikan dan pelatihan aparatur MA Rp116.879.270.000.
- Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur MA RI Rp36.907.450.000.
- Jumlah Rp8.694.709.415.000.
- Penyesuaian pagu anggaran K/L TA 2017:
- Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Rp7.852.588.085.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp145.122.331.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp7.140.265.754.000.
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur MA Rp863.295.500.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp0, pagu anggaran setelah pengurangan Rp863.295.500.000.
- Penyelesaian perakara MA Rp164.451.050.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp301.070.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp164.149.980.000.
- Peningkatan manajemen peradilan umum Rp119.189.510.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp772.879.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp118.616.631.000.
- Peningkatan manajemen peradilan agama Rp79.922.670.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp1.312.634.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp78.669.976.000.
- Peningkatan manajemen peradilan militer dan TUN Rp28.475.880.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp628.877.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp27.855.063.000.
- Pendidikan dan pelatihan aparatur MA Rp118.879.270.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp1.731.952.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp115.147.118.000.
- Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur MA RI Rp96.587.450, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp680.528.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp96.448.922.000.
- Jumlah Rp8.694.709.415.000, penyesuaian pagu anggaran 2017 Rp150.532.332.000, pagu anggaran setelah pengurangan Rp8.544.187.084.000.
Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
- Anggaaran Kemenkumham 2016 Rp9,531 Triliun. Realisasi penyerapan sebesar 58,2% untuk tahun 2016.
- Anggaran dalam RAPBN 2017 sebesar Rp13 Triliun. Pada pagu indikatif sebesar Rp10 Triliun dan pagu anggaran sebesar Rp3 Triliun.
- Ada 22 program untuk prioritas nasional sehingga anggaran harus diajukan kembali.
- Usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,761 Triliun.
Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Jambin Kejagung)
- Kejagung belum bisa menggunakan PNBP.
- Realisasi PNBP kejaksaan RI tahun 2016:
- Target PNBP 2016 Rp197.749.800.000,-.
- Realisasi sampai dengan 30 September 2016 sebesar Rp1.713.206.436.547,- atau sebeasr 866,35%.
- Target PNBP Kejaksaan RI tahun 2017 Rp325.815.000.000,-.
- Anggaran Kejaksaan RI pada TA 2017:
- Pagu anggaran Rp4.725.275.337.000,-.
- Penyesuaian (penghematan) 2017 Rp438.519.220.000,-.
- Pemotongan 2017 Rp182.048.585.000,-.
- Anggaran 2017 setelah penghematan Rp4.104.707.642.000,-.
- Pelacakan aset di daerah, penanggulangan narkoba, dan pencegahan korupsi kemungkinan tidak bisa dilaksanakan akibat pengurangan. Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah penanganan perkara korupsi akan berkurang 30%.
- Kejaksanaan meminta pengajuan anggaran sebesar Rp1,228 Triliun untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia