Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kinerja serta RKA-K/L dan RKP 2017 - RDP Komisi 3 dengan Jaksa Agung

Tanggal Rapat: 13 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 23 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Jaksa Agung

Pada 13 Juni 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung tentang evaluasi kinerja serta RKA-K/L dan RKP 2017. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat dapil NTT 1 pada pukul 14.00 WIB. (Ilustrasi: Kejaksaan Negeri Manado)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Jaksa Agung
  • Menyikapi praperadilan yang berulang kali terjadi, Kejaksaan Agung akan tetap terus berjuang membuat sprindik baru.
  • Kejaksaan Agung menekankan kepada jajaran Jaksa di daerah agar menjaga integritas, dan jangan terpengaruh.
  • Kasus yang melibatkan Wawan &danRatu Atut sudah diwakili oleh KPK.
  • Kejaksaan Agung meminta kepada Jampidsus untuk mengusut terkait kasus dana Bimtek di Bojonegoro.
  • Sebagian besar gugatan dalam peradilan perdata atau tata usaha negara, sudah dapat Kejaksaan Agung menangkan.
  • Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi profesi yang bisa menolak kebiri, tetapi Kejaksaan Agung akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan para dokter ahli.
  • Berapapun kurangnya anggaran tentu tidak memengaruhi kinerja Kejaksaan Agung.
  • Terkait perkara yang ditangani lembaga penegak hukum lain, harus ditindaklanjuti sampai tuntas dan jangan sampai tidak selesai.
  • Ada masalah struktural yang tidak bisa dipungkiri terkait penyadapan pada saat penyidikan.
  • Untuk aset rampasan yang terbengkalai, itu terutama di barang yang bergerak. Hambatannya ada di peserta lelang tentang surat. Peserta lelang meminta surat menyurat yang jelas. Kejaksaan Agung akan berkoordinasi dengan Polri untuk menuntaskan hambatan ini.
  • Terkait kasus Novel Baswedan, Pengadilan, dan Kejaksaan berbeda pendapat, serta berpengaruh ke masa berlakunya kasus tersebut.
  • Dengan dibentuknya TP4 di daerah adalah untuk merekatkan upaya preventif dan represif. Intel pun dalam hal ini banjir respons positif.
  • Anggaran Kejaksaan Agung paling besar adalah di belanja pegawai yaitu sebesar Rp4,6M.
  • Terkait Datun Kejaksaan, semua perkara dengan sistem non-fee. Sebagian besar perkara adalah yang telah Kejaksaan Agung menangkan.
  • Ada 3 dari 5 Kejari di daerah yang bertugas lebih dari 2 tahun. Memang seperti ini, karena keterbatasan dan adanya proses panjang.
  • Menurut data BNN, jumlah korban narkoba mencapai 5 juta orang, yang mayoritas berada di usia produktif.
  • Terkait penuntasan 6 kasus HAM berat pun masih berjalan. Komnas HAM pun tidak melakukan penyidikan di situ.
  • Penundaan eksekusi mati dikarenakan adanya program lain yang harus diprioritaskan, yaitu program ekonomi.
  • Kejagung tidak pernah pilih kasih. Kasus yang melibatkan personil Kejagung pun akan diusut tuntas.
  • Terpidana mati yang menunggu eksekusi ada 152 orang.
  • Pagu yang paling besar yaitu untuk belanja pegawai. 70% terserap untuk gaji pegawai.
  • Kekosongan profesi wakil sedang Kejagung proses dari potensi yang ada di internal Kejagung.
  • Pembentukan Satgasus pemberantasan korupsi tidak membebani anggaran.
  • Kalah di praperadilan adalah dampak dari putusan MK. Ini juga yang akan menambah tugas Kejaksaan.
  • Untuk kasus aliran sesat, Tim PAKEM selalu menyelenggarakan pertemuan di masyarakat untuk melakukan sosialisasi.
  • Putusan praperadilan juga belum menyentuh materi perkara, oleh karena itu tetap harus dijalankan.
  • Kejagung mengusut kasus dengan cermat dan harus tuntas.
  • Pengawasan yang paling bertanggungjawab, ditujukan untuk menjaga intergritas agar lebih baik.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan