Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM):

• Sinkronisasi Asta Cita dalam Program Komnas HAM
  • Asta Cita 1
    • Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
  • Program Teknokratik RPJMN
    • Pengarusutamaan HAM
    • Perlindungan, Pemenuhan, dan Penghormatan HAM serta Transformasi Akses terhadap keadilan
  • KPI Outcome
    • Indeks HAM
  • Isu Prioritas
    • Penanganan konflik agraria berbasis HAM
    • Perlindungan hak berpendapat dan berekspresi
    • penguatan penanganan TPPO berbasis HAM dan mendorong perwujudan kerja layak bagi pekerja, pekerja migran dan PRT
    • Memperkuat perlindungan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan
    • Penguatan praktik bisnis yang berbasis HAM
    • Pendidikan dan pelatihan HAM - PAHAMI
    • Penguatan kabupaten/kota HAM melalui penyebarluasan wawasan HAM
    • Penguatan fungsi penyelidikan berdasarkan UU 26 Tahun 2000
  • Tantangan
    • Pelanggaran HAM masih cukup sering terjadi, seperti terhadap hak kebebasan berekspresi dan beragama.
    • Beberapa kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah selesai diselidiki oleh Komnas HAM belum ditindaklanjuti.
    • Isu pembangunan HAM yang menjadi prioritas nasional suatu Kementerian/Lembaga menjadi mainstream di Kementerian/Lembaga terkait lainnya.
  • Kendala
    • Adanya nilai-nilai di masyarakat yang tidak selaras dengan standar dan norma HAM internasional
    • Belum lengkapnya ratifikasi instrumen HAM internasional
    • Koordinasi yang belum maksimal antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan pembangunan HAM
• Kinerja Anggaran Komnas HAM
  • 2021 (89,90)
  • 2022 (89,21)
  • 2023 (90,61)
  • 2024 (pelaksanaan)
• Pagu Indikatif Komnas HAM TA 2025
  • Komnas HAM menerima pagu indikatif sebesar Rp130.523.737.000 terdiri dari:
    • Komnas HAM Rp99.573.230.000
    • Komnas Perempuan Rp30.950.507.000
      

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):

• Empat Kebijakan Strategis LPSK
  • Pengembangan SDM
  • Pengembangan Kelembagaan
  • Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  • Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban
• Empat kebijakan strategis tersebut akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan inklusivitas, mengedepankan kelompok rentan, afirmasi sesuai dengan wilayah geografis dan kondisi khusus lainnya.
• Anggaran LPSK TA 2024
  • Pagu Anggaran (Rp279.461.666.000)
  • Alokasi anggaran rupiah murni (RM) Rp278.526.225.000
  • Hibah dari Pemerintah Jepang (Rp935.441.000)

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan):

• Tantangan dan Peluang
  • Politik
    • Kepemimpinan nasional hasil Pemilu dan Pilkada 2024
    • Dukungan bagi kerja NHRI
    • Kondisi dunia: shrinking democracy, proliferasi konflik perang
    • Tata kelola otda dan otsus
  • Sosial Budaya
    • Pemahaman isu kekerasan terhadap perempuan
    • Situasi perempuan dan kekerasan terhadap pertempuran dampak medsos dan TIK
    • Praktik budaya yang berbahaya bagi perempuan
    • Xenophobia dan rasisme
    • Bonus vs bencana demografi
  • Ekonomi
    • Kemiskinan dan kondisi kesenjangan ekonomi
    • Eksploitasi SDA vs ekonomi berkelanjutan
    • Urbanisasi dan migrasi
  • Institusi
    • Transisi kepemimpinan Komnas Perempuan
    • Daya dukung IT untuk menghadirkan SPBE
    • Dukungan eksternal termasuk anggaran
    • Kapasitas SDM
    • Tuntutan publik yang terus meningkat
  • Hukum
    • Program legislasi
    • Kapasitas penegakan hukum
    • Infrastruktur layanan bagi perempuan korban
    • Penguatan SPPT-TI-PKKTP berspektif inklusif dan kepulauan
  • Kondisi Kekerasan terhadap Perempuan
    • Kasus kekerasan terhadap perempuan kian beragam, meluas, kompleks
    • Mayoritas pengaduan adalah kasus KDRT/kekerasan dalam rumah personal, kekerasan seksual, KBGO, dan ranah negara (delay in justice, penguasaan SDA)
    • Ketersediaan informasi sistematis dan terpilah
• Program Kerja 2025 (Program PN/PL/Dukman)
  • Pengembangan konsep SPPT-PKKTP
  • Penyikapan KtP berperspektif kepulauan di era digital
  • Pengembangan perangkat standar untuk pencegahan yang optimal
  • Penyikapan KtP berbasis data
  • Transformasi hukum dan kebijakan
  • Pengembangan mekanisme monitoring rekomendasi
  • Penguatan kelembagaan dan kesekretariatan Komnas Perempuan
• Strategi Utama
  • Penguatan data: pendokumentasian, pencarian fakta, pemantauan kajian
  • Advokasi kebijakan
  • Ko-kreasi
  • Penguatan kapasitas aktor: mentorship, sponsorship
  • Pencegahan: impunitas, keberulangan
  • Pelembagaan program