Janedjri Gaffar, Sekjen MPR-RI:

• Realisasi Kegiatan & Anggaran MPR-RI TA 2023 (s.d 6 Juni 2023)
  • Pagu Anggaran sebesar Rp922.077.288.000
  • Realisasi Rp357.964.698.680 sebesar (38,82%)
  • Automatic Adjustment sebesar Rp76.382.000.000
  • Program/Kegiatan
    • Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan sebesar 37,99%
    • Program Dukungan Manajemen sebesar 40,84%
• Pagu Indikatif MPR-RI TA 2024 sebesar Rp922.077.290.000
  • Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan sebesar Rp652.213.418.000
  • Program Dukungan Manajemen sebesar Rp269.863.872.000
• Rencana Kegiatan TA 2024
  • Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan
    • Pelaksanaan tugas Pimpinan MPR sebesar Rp71.058.948.000
    • Pelaksanaan sosialisasi empat pilar MPR sebesar Rp406.917.764.000
    • Pengkajian kemajelisan sebesar Rp133.588.237.000
    • Penganggaran MPR sebesar Rp25.084.642.000
    • Pelaksanaan tugas konstitusional MPR sebesar Rp15.563.827.000
  • Program Dukungan Manajemen
    • Pengelolaan administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi sebesar Rp12.020.500.000
    • Pengelolaan administrasi, publikasi, dan layanan informasi sebesar Rp28.010.500.000
    • Pengelolaan administrasi perencanaan dan hak keuangan sebesar Rp145.663.183.000
    • Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana kantor sebesar Rp83.144.938.000
    • Pengelolaan administrasi dan pengendalian internal sebesar Rp1.026.151.000
• Usulan Tambahan Pagu Anggaran TA 2024 (Berdasarkan keputusan Rapat Badan Penganggaran MPR RI tanggal 6-8 Februari 2023) sebesar Rp213.615.492.000
• Kegiatan terkait Usulan Tambahan Anggaran TA 2024
  • Pelaksanaan Sidang Akhir Masa Jabatan periode 2019-2024;
  • Pelaksanaan Sidang Awal Masa Jabatan periode 2024-2029;
  • Pelaksanaan Sidang Paripurna Pelantikan Presiden/Wakil Presiden terpilih periode Tahun 2024-2029;
  • Pembekalan Anggota MPR-RI terpilih masa 2024-2029;
  • Penambahan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat oleh seluruh Anggota MPR-RI;
  • Kepindahan Pimpinan MPR-RI dan Pegawai Setjen MPR-RI ke Ibukota Nusantara.
    

Rahman Hadi, Sekjen DPD-RI:

• Pagu Indikatif DPD-RI TA 2024 sebesar Rp1.163.356.207.000
  • Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan sebesar Rp604.977.095.000
  • Program Dukungan Manajemen sebesar Rp558.379.112.000
• DPD telah menetapkan target dan skala prioritas lembaga untuk Tahun 2024, yaitu :
  • Lembaga, dengan kegiatan meliputi :
    • Penyusunan RUU Usul Inisiatif
    • Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu
    • Pandangan pendapat/pertimbangan atas RUU Usul Pemerintah/DPR
    • Pembahasan bersama DPR dan Pemerintah
    • Pemantauan dan peninjauan UU, pengawasan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, tindak lanjut rekomendasi BPK dan pengaduan masyarakat, serta pengembangan kerjasama antar Lembaga Parlemen
    • Pengkajian aspirasi masyarakat daerah dan kebijakan anggaran daerah serta perancangan perundang-undangan
  • Pimpinan, dengan kegiatan meliputi :
    • Pemasyarakatan keputusan DPD-RI
    • Misi Muhibah
  • Anggota, dengan kegiatan meliputi :
    • Penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah (reses)
    • Kunjungan di daerah pemilihan (kundapil)
    • Rapat di Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi dengan konstituen
    • Pemberitaan kegiatan Anggota DPD-RI di media
• 35 Materi/Produk Legislasi di Tahun 2024
  • RUU Usul Inisiatif : 5 RUU
  • Pandangan/Pendapat atas RUU : 8 RUU
  • Hasil Pertimbangan DPD-RI : 1 Materi
  • Hasil Pengawasan DPD-RI atas UU Tertentu : 20 UU
  • Prolegnas Usul DPD : 1 Materi
• Usul Tambahan Anggaran TA 2024 sebesar Rp166.344.391.000
  • Kegiatan 5 tahunan (keanggotaan baru), di mana hasil dari Pemilu 2024 adalah terpilihnya anggota DPD-RI untuk periode 2024-2029
  • Kegiatan yang merupakan dampak dari pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat dengan terbentuknya 4 provinsi baru : Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yaitu bertambahnya keanggotaan DPD-RI menjadi 152 Anggota, Staf Anggota Bidang Keahlian, Staf Anggota Bidang Administrasi serta Pegawai di kantor DPD-RI Ibukota Provinsi Pemekaran
  • Kekurangan kegiatan Reses bagi 152 Anggota DPD-RI sebesar Rp27.078.083.000
  • Kekurangan kegiatan Kundapil bagi 152 Anggota DPD-RI sebesar Rp31.709.993.000
  • Rapat di Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi dengan konstituen dan pemberitaan kegiatan anggota DPD-RI di media bagi 16 anggota DPD-RI dari 4 provinsi Pemekaran sebesar Rp160.000.000
  • Kegiatan pindah tugas bagi Pejabat/Pegawai Setjen DPD-RI ke Ibukota Negara Nusantara