Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
Tanggal Rapat: 4 Sep 2024, Ditulis Tanggal: 24 Oct 2024,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Komisi Yudisial
Pada 4 September 2024, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung tentang pembahasan RKA K/L TA 2025 serta usulan program. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Pangeran Khairul Saleh dari Fraksi PAN dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 14.10 WIB. (Ilustrasi: Wawasan Kebangsaan)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Mahkamah Agung
- Pagu anggaran MA TA 2024;
- Pagu alokasi; Rp11.917.789.057.000
- Realisasi; Rp8.109.789.784.929 atau 68,05%
- Sisa; Rp3.807.999.272.071 atau 31,95%
- Jenis Belanja;
- Belanja pegawai; Pagu sebesar Rp7.809.721.732.000, dengan realisasi Rp5.625.117.183.694 atau 72,03%
- Belanja barang; Pagu sebesar Rp3.002.345.230.000, dengan realisasi Rp1.940.827.596.972 atau 64,64%
- Belanja modal; Pagu sebesar Rp1.105.722.095.000, dengan realisasi Rp543.845.004.263 atau 49,18%
- Kinerja MA tahun 2024;
- Realisasi kinerja anggaran MA tahun 2024 pada triwulan II; Program penegakan dan pelayanan hukum; 46,11%, dan program dukungan manajemen 50,78%; Aplikasi Monev Bappenas
- Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran K/L sebesar 81,41% untuk kategori Pagu Besar periode triwulan II tahun 2024; Aplikasi OmSpan Kemenkeu
- Estimasi PNBP sampai dengan 30 Agustus 2024 sebesar Rp86.905.618.000, dengan realisasi PNBP sebesar Rp71.177.965.628.
- Perbandingan realisasi PNBP dari tahun ke tahun;
- 2022; Rp72.500.397.085
- 2023; Rp67.170.808.765
- 2024; Rp71.177.965.628
- Pagu anggaran MA tahun 2025 adalah sebesar Rp12.152.558.495.000, dengan rincian;
- Belanja pegawai; Rp8.419.053.801.000
- Belanja barang; Rp2.968.047.351.000
- Belanja modal; Rp765.457.343.000
- Alokasi prioritas nasional MA TA 2025 sebesar Rp101.243.487.000.
- Usulan tambahan anggaran MA Tahun 2025 adalah sebesar Rp4.540.259.495.400
Mahkamah Konstitusi
- Realisasi anggaran per program per 30 Agustus 2024;
- Program penanganan perkara konstitusi; Pagu Rp424.169.614.000, dengan realisasi Rp321.367.161.403 atau 75,76% dan sisa Rp102.802.452.597
- Program dukungan manajemen; Pagu Rp183.649.792.000, dengan realisasi Rp109.243.502.574 atau 59,48%, dan sisa Rp74.406.289.426
- Realisasi PNBP TA 2024 per 30 Agustus 2024;
- Target Rp1.728.407.000
- Realisasi Rp1.717.330.129 atau 99,36%
- Pagu anggaran MK TA 2025 sebesar Rp611.477.078.000, dengan rincian;
- Program dukungan manajemen; Rp194.873.947.000
- Program penanganan perkara konstitusi; Rp416.603.131.000
- Target PNBP TA 2025 sebesar Rp3.111.028.000, dengan rincian;
- Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya; Rp115.000.000
- Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan; Rp2.996.028.000
- Kegiatan prioritas nasional MK TA 2025;
- Penyusunan kebijakan pengaduan konstitusional; Rp1.000.000.000
- Pengembangan ICT dan sarana prasarana sebagai penerapan grand design teknologi peradilan; Rp1.000.000.000
- Peningkatan kualitas putusan MK; Rp2.000.000.000
- Pembangunan e-learning dalam rangka Bimtek penanganan perkara di MK; Rp1.000.000.000
Komisi Yudisial
- Pagu anggaran KY TA 2025 sebesar Rp167.336.343.000, dengan rincian;
- Belanja operasional; Rp102.904.124.000
- Belanja non operasional; Rp64.432.219.000
- Program prioritas nasional TA 2025;
- Pelatihan KEPPH dan teknis hukum peradilan; Rp9.020.000.000
- Penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim; Rp1.265.000.000
- Rekomendasi hasil kajian penguatan kelembagaan KY; Rp2.350.000.000
- Pembangunan dan pengukuran integritas hakim; Rp5.000.000.000
- Prioritas lembaga tahun 2025;
- Program penegakan integritas hakim;
- Pelaksanaan seleksi Calon Hakim Agung dan penelusuran rekam jejak hakim
- Peningkatan kualitas pengawasan hakim
- Pelaksanaan pemantauan persidangan
- Pelaksanaan advokasi hakim
- Program dukungan manajemen;
- Penguatan organisasi dan tata kelola
- Pemenuhan sarana dan prasarana
- Penguatan kompetensi SDM yang profesional
- Penguatan kelembagaan KY
- Penyiapan pelaksanaan tugas di IKN
- Program penegakan integritas hakim;
- Rencana kerja dan anggaran program teknis TA 2025;
- Rekrutmen, advokasi, dan peningkatan kapasitas hakim; Rp15.820.000.000
- Penanganan laporan masyarakat; Rp8.716.000.000
- Investigasi hakim dan calon hakim; Rp5.447.955.000
- Termasuk program prioritas nasional sebesar Rp10.285.000.000
- Usulan tambahan anggaran KY TA 2025; Rp116.890.331.500.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung