Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan RKA K/L 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua KPK dan Kepala PPATK
Ditulis Tanggal: 24 Jul 2023,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK)
Pada 7 Juni 2023, Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua KPK dan Kepala PPATK tentang pembahasan RKA K/L 2024. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Adies Kadir dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 14.23 WIB. (Ilustrasi: USU Law)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Firli Bahuri (Ketua KPK)
- Komisi 3 ingin dan meminta kepada KPK untuk meningkatkan upaya pencegahan guna menyelamatkan keuangan negara dan untuk meningkatkan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk efektifitas penanganan perkara korupsi, kami akan laporkan terkait tindak lanjut kesepakatan raker bulan lalu, KPK telah melaksanakan koordinasi antar K/L hadir seluruh gubernur, bupati dan walikota serta inspektorat jenderal masing-masing K/L.
- Kami menyampaikan kita bisa mewujudkan Indonesia bebas korupsi dengan pencegahan korupsi di daerah, korupsi bisa terjadi dan tersebar di seluruh daerah. Perlu ada sinergi dengan aparat penegak hukum itu sudah kami laksanakan. Dalam upaya efektifitas penanganan perkara dalam UU 19 tahun 2019 di pasal 6 huruf D bahwa KPK mengadakan supervisi untuk pemberantasan korupsi maka KPK tahun 2023 melakukan 43 supervisi dan 9 diantaranya sudah selesai. Peningkatan efektifitas penanganan perkara TPK sampai 31 mei 2023 ada 9 koordinasi perkara tindak pidana korupsi yang ditangani APH lain.
- Pendidikan anti korupsi pada implementasi pendidikan antikorupsi 2023 dan program prioritas nasional pada kontribusi KPK dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- Terkait SPI 2022 ada indeks integritas nasional target indeks integritas nasional tahun 2023 adalah 74 lalu asset recovery pada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Program unggulan KPK yaitu paku integritas, politik cerdas berintegritas, desa anti korupsi, jelajah negeri bangun antikorupsi dan ACF FEST 2023 serta PAKSI API. Strategi pemberantasan korupsi KPK perlu membangun nilai, perbaikan sistem, efek jera, peran serta masyarakat dan budaya antikorupsi. Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) yaitu survei perilaku anti korupsi dilakukan untuk mengukur tingkat permisivitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Laporan LHKPN tahun 2022 capaian pelaporan 98,28 persen dengan wajib lapor 371.722, sudah lapor 365.333 dan belum lapor 6.389.
- Data penindakan KPK yaitu penyelidikan 113 tersangka, penyidikan 120 tersangka, dan penuntutan 133 tersangka. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah ada 542 pemda menyusun renaksi pemberantasan korupsi yang dipantau melalui MCP.
- Peningkatan efektivitas penanganan perkara TPK ada 88 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani APH lain yang disupervisi KPK.
- Sistem penanganan perkara terpadu berbasis teknologi informasi (SPTTI) dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Keuangan realisasi belanja KPK tahun anggaran 2022 dengan realisasi 96,98 persen. Capaian kinerja KPK tahun 2023 pada sosialisasi dan kampanye anti korupsi terkait politik cerdas berintegritas dan paku integritas. Data penindakan KPK yaitu penyelidikan 55 tersangka, penyidikan 73 tersangka, penuntutan 38 tersangka, inkrah 67 tersangka, eksekusi 62 tersangka dan 73 tersangka.
- Tindak lanjut penanganan 33 LHA PPATK terkait pemetaan LHA yang diterima dari PPATK yaitu tidak terdapat dalam database jumlah 2, proses telaah dit. PLPM dan dit. PP LHKPN jumlah 5, penyelidikan jumlah 11, penyidikan jumlah 12. Ada 33 LHA PPATK terkait Kemenkeu dan pajak dari 12 LHA PPATK dalam proses hukum dengan total transaksi Rp8,507,438,209,161.
- Keuangan pada realisasi belanja KPK realisasi 51,6 persen per 31 Mei 2022 dengan realisasi per programnya. Program unggulan 2024 yaitu politik cerdas berintegritas, pilkada bersih dan berintegritas, paku integritas, melanjutkan program desa antikorupsi, program kokab antikorupsi, penyuluh antikorupsi dan ahli pembangun integritas (API), jelajah negeri bangun antikorupsi berupa roadshow bus anti korupsi, Anti Corruption Film Festival (ACFFEST) dan program anti corruption summit (ACS) 2024. Kebutuhan anggaran KPK dengan total kebutuhan Rp1.345.417.981.000, pagu indikatif Rp1.095.749.163.000 dan usulan tambahan anggaran Rp249.668.818.000.
Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK)
- Pagu indikatif TA 2024 program dukungan manajemen Rp180.447.686.000, tema renja PPATK yaitu optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- Program prioritas PPATK TA 2024 yaitu peningkatan kualitas teknologi informasi, penguatan sinergitas antar lembaga, proses keanggotaan Indonesia dalam FATF, penyusunan RUU Perampasan Aset, penguatan tindak lanjut HA/HP, dan penguatan sarana dan prasarana serta good governance.
- Usulan tambahan Rp84.383.423.000 yaitu Rp8.931.231.000 pada pengawalan pemilu, pengawasan PP, tindak lanjut MER FATF, dan dukungan satgas komite TPPU. Ada Rp35.138.465.000 pada peningkatan infrastruktur, tata kelola keamanan TI, dan penguatan SPBE.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)