Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM

Tanggal Rapat: 12 Jun 2024, Ditulis Tanggal: 23 Aug 2024,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Menteri Hukum dan HAM

Pada 12 Juni 2024, Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM tentang pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Habiburokhman dari Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta 1 pada pukul 14.15 WIB. (Ilustrasi: Kompaspedia)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Hukum dan HAM
  • Alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp18.595.297.644.000, dengan kriteria;
    • RM; Rp15.307.872.490.000
    • PNBP; Rp3.319.208.720.000
  • Usulan Pagu TA 2025 sebesar Rp26.961.166.715.000, dengan kriteria;
    • RM; Rp20.925.714.253.000
    • PNBP; Rp6.035.452.462.000
  • Pagu Indikatif TA 2025 sebesar Rp21.203.053.318.000, dengan kriteria;
    • RM; Rp17.883.844.598.000
    • PNBP; Rp3.319.208.720.000
  • Pagu Indikatif TA 2025 naik dibanding TA 2024 yang sumber dana rupiah murni sebesar Rp2.575.972.108.000.
  • Alokasi program TA 2025;
    • Penegakan dan pelayanan hukum; Rp5.254.668.877.000
    • Pembentukan regulasi; Rp53.677.076.000
    • Pemajuan dan penegakan HAM; Rp35.672.072.000
    • Dukungan manajemen; Rp15.859.035.293.000
  • 6 kebijakan PNBP TA 2025;
    • Penataan regulasi;
      • Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkumham
      • Permenkumham terkait Kurator, penerjemah tersumpah, kewarganegaraan, dan lain-lain
    • Penyebaran informasi secara masif dan tematik
    • Peningkatan inovasi dan kualitas layanan berbasis elektronik
    • Peningkatan layanan keimigrasian antara lain;
      • Optimalisasi pelayanan eazy passport, paspor Simpatik, layanan paspor selesai pada hari yang sama
      • Meningkatkan infrastruktur di perlintasan dan mengintegrasikan sistemnya dengan database imigrasi seperti database interpol dan database cegah tangkal
      • Penambahan layanan autogate pada tempat pemeriksaan imigrasi di Bali dan Batam
      • Meningkatkan sinergitas dengan penegak hukum dalam pelaksanaan pengawasan WNA
    • Peningkatan layanan Ditjen AHU
    • Peningkatan pemahaman kekayaan intelektual
  • Target kinerja pembentukan regulasi TA 2025;
    • Indeks pembangunan hukum
    • 60 rekomendasi hasil analisis dan evaluasi PUU
    • Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional
    • Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2026 dan Monev Prolegnas Prioritas Tahun 2025
    • Pembinaan 400 orang JF analis hukum
    • 18 rekomendasi Litigasi PUU bidang Polhukam
    • 18 rekomendasi Litigasi PUU bidang Kesra
    • 20 rekomendasi Litigasi PUU bidang Perekonomian
    • 80 rekomendasi kebijakan bidang Polhukhankam, Aparatur Negara, dan Kesra
    • 20 rekomendasi hasil harmonisasi PUU, bidang moneter, jasa keuangan, BUMN, dan penanaman modal
    • 20 rekomendasi hasil harmonisasi PUU bidang perencanaan pembangunan nasional dan fiskal

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan