Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri):

• Pagu Alokasi Anggaran Polri TA 2022 sebesar Rp116.650.326.799.000. Realisasi Anggaran Polri TA 2022 sebesar Rp114.240.088.584.559 atau 97,93%. Jenis belanja pegawai sebesar Rp52.1688.522.307.571 atau 98,55%. Realisasi belanja barang sebesar Rp31.192.520.474.892 atau 98,57%. Realisasi belanja modal sebesar Rp30.879.045.802.096 atau 96,28%.
• Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022. Yaitu temuan kelebihan catat realisasi belanja kegiatan vaksinator Polri, kesalahan penganggaran pengadaan melalui belanja modal, potensi PNBP dari penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi tahun 2021 yang tidak dipungut, pengelolaan PNBP atas pemanfaatan aset tetap belum optimal, kelebihan pembayaran atas pertanggungjawaban kegiatan belanja operasional lainnya, kelebihan pembayaran penarikan dan pengiriman barang pengadaan pemeliharaan peralatan digitalisasi AK23, kelebihan pembayaran pekerjaan pemeliharaan gedung Bareskrim Polri sisi barat tahun 2021, kelebihan pembayaran pekerjaan perlengkapan perorangan Polri tahun 2021 pada biro logistik Polda Jambi.
• Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2022 dengan rincian : temuan potensi PNBP atas penerbitan NRKB pilihan yang telah kadaluarsa, temuan potensi PNBP atas penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak seb sistem aplikasi SKCK dan pembayaran Briva pada Baintelkam Polri belum memadai, Penatausahaan persediaan material PNBP izin senpi dan SKCK tidak sesuai ketentuan, kekurangan penerimaan dan potensi penerimaan minimal atas PNBP jasa Sistem Manajemen Pengamanan pada Ditpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Pengelolaan PNBP atas jasa pengamanan pada obyek vital nasional dan objek tertentu belum sesuai ketentuan, pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan tidak sesuai ketentuan, potensi kehilangan penerimaan atas pembayaran klaim penggantian biaya pelayanan pasien covid-19 dari Kemenkes pada Rumkit Bhayangkara Brimob.
• Polri berkomitmen untuk menuntaskan temuan-temuan hasil pemeriksaan tersebut dengan melakukan rekonsiliasi kepada pihak terkait.
• Pada prinsipnya Polri selalu berusaha untuk menggunakan anggaran secara akuntabel. Harapan kami penilaian Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 10 kali berturut-turut dari tahun 2013-2022 kepada Polri dapat terus Polri pertahankan.
• Selain itu, Polri juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI sebagai peringkat ketiga nilai kinerja anggaran terbaik Tahun 2022 untuk kategori Kementerian/Lembaga dengan Pagu besar.
• Realisasi Anggaran Polri TA 2023. Pagu Alokasi Anggaran Polri TA 2023 sebesar Rp114.562.066.118.000. Realisasi Anggaran Polri TA 2023 (24 Agustus 2023) sebesar Rp70.604.831.686.532 atau 61,63%.
• Pagu Anggaran Polri TA 2024 berdasarkan Surat Bersama Menkeu dan Menteri PPN/Kepala Bappenas (31 Juli 2023) sebesar Rp114.764.176.859.000. Pagu Indikatif Polri TA 2024 penurunan Rp1.886.149.940.000 dari pagu total anggaran Polri TA 2022 sebesar Rp116.650.326.799.000.
• Permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polri tahun 2024 : perkembangan situasi perang Rusia-Ukraina menimbulkan situasi yang penuh dengan ketidakpastian, memburuknya ekonomi global, pengamanan pemilu 2024, pengamanan pembangunan dan perpindahan IKN, potensi bencana alam dan non alam, kejahatan konvensional, transnasional dan merugikan kekayaan negara, isu korupsi, konflik SARA, radikalisme dan intoleransi, unjuk rasa tahun 2024, aksi kelompok teroris, kamseltibcar lantas dan transportasi umum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
• Sasaran prioritas Polri Tahun 2024, sebagai berikut : mewujudkan rasa aman di masyarakat dengan memperkuat stabilitas Harkamtibmas, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Polri, pemenuhan sarana prasarana dan Almatsus Polri yang Modern, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui optimalisasi pengawasan berbasis TI.
• Maka Polri mengusulkan tambahan anggaran pada penetapan Alokasi Anggaran TA 2024 kepada Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas.
• Usulan tambahan anggaran pada penetapan Pagu Alokasi Anggaran Polri TA 2024 sebesar Rp12.141.694.347.000. Diprioritaskan untuk gaji pegawai baru lulusan TA 2023, pembayaran Tukin 80% dan meningkatkan Kamtibmas.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN):

• Pagu awal BNN Tahun 2022 sebesar Rp1.801.184.890.000. Total blokir TA 2022 sebesar Rp143.170.527.000. Dilakukan relaksasi sebesar Rp56.675.100.000. Realokasi ke BA BUN sebesar Rp86.498.452.000.
• Realisasi Pendapatan TA 2022. Realisasi PNBP umum sebesar Rp2.024.720.640 atau 10,35%. PNBP umum berasal dari sewa tanah, gedung, bangunan, penjualan peralatan dan mesin, pemanfaatan BMN lainnya.
• Realisasi PNBP fungsional sebesar Rp17.540.411.000. PNBP fungsional berasal dari layanan SKHPN, layanan uji kualitatif laboratorium, layanan rekomendasi prekursor Narkotika, layanan magang.
• BNN meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 14 kali berturut-turut. Pada periode TA 2006-2021 BNN telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 419 atau 95,23%.
• Temuan BPK RI atas laporan keuangan BNN TA 2022 yaitu temuan pelaksanaan belanja barang dan modal salah peruntukan. Tindak lanjutnya adalah BNN berkirim surat ke Kemenkeu utk menambahkan menu pembatalan transaksi dan penguncian kelompok aset pada aplikasi sakti. Juga telah dikeluarkan Surat edaran Kepala BNN tentang penelitian dan review RKA Kementerian/Lembaga di Lingkungan BNN.
• Lalu temuan kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi dan kegiatan pemeliharaan. Tindak lanjutnya adalah telah dilakukan pengembalian ke kas negara (100%).
• Berikutnya pelaksanaan biaya transportasi perjalanan dinas di Jabodetabek belum sesuai ketentuan. Tindaklanjutnya adalah telah diterbitkan Surat Edaran Kepala BNN tentang Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dalam negeri di lingkungan BNN.
• Temuan pengelolaan persediaan yang belum tertib. Telah diterbitkan Surat Edaran Kepala BNN tentang Opiname fisik barang Persediaan. Penatausahaan aset tetap pada BNN belum tertib. Tindak Lanjutnya telah diterbitkan Surat Perintah kepada Kepala Biro Umum untuk berkoordinasi dengan Polri dalam rangka memperjelas status pemanfaatan aset tanah dan bangunan BNN.