Perwakilan Mahasiswa Trisakti

• Menurut perwakilan dari mahasiswa Trisakti terdapat topik pembahasan yang selama ini hilang dari pembahasan DPR-RI khususnya Komisi 3 tentang penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dituntaskan.
• Terdapat 15 kasus pelanggaran HAM berat dan hanya 3 yang kemudian ditangani oleh Kejaksaan Agung, yang berarti terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sampai hari ini tidak kunjung selesai.
• Beberapa kali perwakilan mahasiswa Trisakti audiensi dengan Kejaksaan Agung, mereka selalu beralasan dokumen yang disajikan oleh kami cacat formil dan materiil. Menurut perwakilan mahasiswa Trisakti, jika dokumen itu dikembalikan, maka harus diberikan juga alasan-alasan atau pada bagian-bagian mana yang belum lengkap.
• Perwakilan Mahasiswa Trisakti mengatakan ketika berdiskusi dengan kawan-kawan se-Nusantara yang menjadi perbincangan hangat itu mengenai RUU tentang Pertanahan yang masuk dalam Prolegnas. Mereka menjelaskan keterkaitannya dengan HAM itu ada di dalam substansi RUU Pertanahan, dimana terdapat konflik pertanahan disitu pasti terdapat pelanggaran HAM.
• Mengenai masalah tambang di Kalimantan yang sudah memakan korban jiwa, perwakilan mahasiswa Trisakti menanyakan alasan tidak ditutupnya pertambangan tersebut. Mengingat yang menjadi korban adalah rakyat miskin yang seharusnya menjadi pusat perhatian Pemerintah.

Perwakilan Mahasiswa STIE Jayakarta

• Perwakilan Mahasiswa STIE Jayakarta ingin satu kasus pelanggaran HAM berat selesai terutama yang sudah lama terdengar seperti Kasus Munir.
• Perwakilan Mahasiswa STIE Jayakarta hanya mendengar janji-janji saja di media-media tetapi tidak melihat kerja dari Presiden dan DPR-RI untuk menyelesaikan kasus penggalaran HAM berat.

Koordinator Pusat BEM Nusantara

• BEM Nusantara selalu open-minded dan selalu menyampaikan pendapat serta aspirasi dari masyarakat dan tidak lupa juga tentang cara menyelesaikan suatu masalah secara bersama.
• Koorpus BEM Nusantara hanya berbicara dalam ruang lingkupnya sebagai mahasiswa yang berharap ketika mahasiswa menegur DPR, hendaknya DPR juga menegur atasan Bapak/Ibu (Presiden), jadi terdapat sinkronisasi yang seimbang di antara mahasiswa dan DPR.