Sentra Komunikasi Mitra Polri:

• Sentra Komunikasi Mitra Polri adalah bagian dari masyarakat yang konsen terhadap masalah kebijakan.
• Dengan pihak kepolisian sudah MoU untuk bekerjasama lebih baik lagi.
• Semua itu Sentra Komunikasi Mitra Polri mandiri, anggota Sentra Komunikasi Mitra Polri pun terdiri dari berbagai macam jabatan.
• Sentra Komunikasi Mitra Polri bicara dengan Dirjen belum menyanggupi terbentur pembagian lokasi.
• Untuk bisa mengalokasikan yang Sentra Komunikasi Mitra Polri meminta ke Menteri.
• Mungkin itulah boleh dicek setiap Pilkada pun Sentra Komunikasi Mitra Polri membantu.
• Kemarin Sentra Komunikasi Mitra Polri pengurus tingkat pusat hampir 280 keanggotaan secara dinamis.

Persekutuan Alumni Transformasi:

• Kehadiran sesuai dengan surat untuk mendapatkan perhatian dari Komisi 3 terhadap pelaksanaan.
• Dirjen Dikti Perguruan tinggi itu dilakukan oleh Kementerian Agama sehingga tidak mendapatan kepastian.
• Banyak hal Persekutuan Alumni Transformasi mengalami kendala kurangnya penegakkan hukum bagi para alumni.
• Dari Komisi 3 DPR RI bisa bekerja sama dengan pendidikan dan keagamaan untuk meluruskan hal ini.
• Pemerintah Daerah sangat butuh penegak ketertiban umum di daerah. Dalam kondisi cepat maka merekrut pegawai Satpol PP.

Forum Komunikasi Pamong Praja:

• Seperti diketahui Forum Gabungan dari bantuan Polisi Pamong Praja yang ada di Indonesia.
• Sesuai dengan aspirasi dan audiensi beberapa bulan lalu agar Komisi 3 DPR RI mendorong Pemerintah Pusat bantuan Polisi PP menjadi PNS.
• PP No 6 Tahun 2010 satuan Polisi Pamong Praja pengangkatan dan pemberhentian syarat untuk Pamong Praja adalah PNS.
• Tidak ada alasan lagi Pemerintah Pusat menghalangi menjadi Forum Komunikasi Pamong Praja Satpol PP.
• Dalam menyikapi UU 23 posisi Forum Komunikasi Pamong Praja sebagai non PNS tidak terakomodir.
• Ada 2 jenis pegawai dalam UU tersebut, yaitu PNS dan P3K.
• Satpol PP tidak termasuk di UU tersebut yang hanya staff ahli dan sebagainya. Forum Komunikasi Pamong Praja pernah ke Menteri PAN-RB.
• Satu-satunya jabatan yang tidak bisa diisi adalah satpol PP. Jadi, per 2016 Satpol PP wajib PNS.
• Hasil dari kemdagri, Menteri PAN-RB terbentur dengan payung hukumnya.
• Itu semua terbentur dengan tidak adanya payung hukum pengangkatan kami sebagai Satpol PP.
• Mendagri perlu mendesak Menteri PAN-RB mengalokasikan fungsi khuhus Pamong Praja.
• Tanggal 5 Maret 2015 bahwa Mendagri perlu mendesak menpan rb utk pengangkatan Satpol PP menjadi PNS.
• Agar dalam melaksanakan Peraturan Daerah lebih maksimal.
• Kemendagri sebetulnya sangat setuju untuk mengangkat status Satpol PP menjadi PNS.
• Forum Komunikasi Pamong Praja memohon kepada Komisi 3 DPR RI mempertimbangkan pengabdian Pamong Praja kepada Pemerintah. 5-10 tahun Pamong Praja mengabdi.
• Pamong Praja ini tidak punya payung hukum. Maka, dengan terbitnya UU PNS maka Pamong Praja sudah tidak bisa terakomodir.
• Forum Komunikasi Pamong Praja mendorong kepada Komisi 3 DPR untuk membuat payung hukum agar status Forum Komunikasi Pamong Praja menjadi PNS.

Rekan Pamong Praja:

• Satpol PP yang ada berdasarkan data Sekjen Kemendagri jumlah yang ada rata-rata 36.000 non PNS dan diangkat di Kepala Daerah.
• Semua dibiayai oleh APBD, serta terdiri dari berbagai jabatan honorer belum menjadi PNS kendalanya masa kerja kurang dari 1 tahun per Desember 2005.
• Belum lagi kawan-kawan Satpol PP yang masih baru seperti yang di Tangerang.
• Persyaratan menjadi Satpol PP adalah PNS. Realita yang ada Satpol PP yang ada di daerah masing-masing statusnya non-PNS.