Prof. Andi Hamzah

• Dalam KUHP terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak langsung norma.
• Untuk mengadili orang, KUHP dan KUHAP simpan di laci saja, itu hukum progresif.
• Asas legalitas Indonesia masih mengikuti Belanda. 
• Masih terdapat rekayasa perkara dalam artian kriminalisasi
• Perlu dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) di setiap daerah agar memenuhi asas legalitas.
• Saat ini, di Padang masih kuat sanksi adatnya. Bahkan, jauh lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi pidana.
• Pembunuhan berencana dalam KUHP salah penerjemahan, artinya pembunuhan yang telah dipikirkan atau direncanakan terlebih dahulu.
• Hanya ada 2 KUHP di dunia, termasuk Indonesia yang mempunyai istilah "makar" (contoh: pembunuhan Presiden).
• Mengenai tindak pidana pemalsuan surat, kalimat "dapat menimbulkan kerugian" harus jelas pihak yang dirugikan.
• KUHP ini berlaku bagi seluruh warga negara asing yang berada di Indonesia, tidak ada pengecualian.
  

Prof. Ronny Nitibaskara

• Telah terjadi salah kaprah pada istilah kriminalisasi.
• Psikopat berbeda dengan sakit jiwa.
• Penegak hukum harus dapat membedakan antara psikopat, psikosa, dan neurosa.
• Psikopat merupakan tindakan yang dilakukan terhadap orang yang tidak dapat diduga-duga.
  

Dr. Yenti Garnasih

• Pasal perkosaan dalam KUHP yang ada saat ini masih sangat minim.
• Pasal perkosaan harusnya diperbanyak dan diperinci, karena pengertiannya banyak. Misalnya, perkosaan terhadap anak di bawah umur, hukumannya harus lebih berat.
• Melihat kondisi kemiskinan di masyarakat, kasus pemerkosaan terhadap anak-anak dikhawatirkan meningkat.
• Jumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia masih kurang dan menyebabkan over kapasitas.
• Banyak pasal yang tidak signifikan mengikuti perkembangan dewasa ini.