Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Tanggal Rapat: 9 Feb 2015, Ditulis Tanggal: 19 Nov 2021,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Pada 9 Februari 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengenai Pembahasan Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny K. dari Fraksi Partai Demokrat dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 19.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://ekbis.sindonews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT):

  • Ketua BNPT mengatakan APBN 2014 sebesar Rp311 Miliar.
  • BNPT membutuhkan tanah senilai Rp92,5 Miliar dan membangun gedung sebanyak 11 lantai dengan biaya Rp116 Miliar.
  • Bahaya terorisme menguat. Desakan optimalisasi deradikalisasi semakin dibutuhkan. BNPT senang Komisi 3 DPR RI mendukung tanah-bangunan milik BNPT.
  • Terdapat peralatan-peralatan khusus yang tidak optimal dipakai karena selama ini gedung BNPT pindah-pindah. BNPT bisa lebih optimal jika mempunyai gedung.
  • Rencana tanah-gedung di Rawamangun, agar hemat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK):

  • Bahwasannya PPATK sudah mempunyai tanah untuk membangun gedung baru, tetap membutuhkan tambahan dana sebesar Rp3 Miliar.
  • PPATK harus memantau aliran cash dengan total Rp2 Juta Triliun. PPATK berharap RUU Transaksi Tunai bisa masuk dalam Prolegnas.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK):

  • LPSK berharap budget LPSK tidak dipotong lagi. Karena rerata mitra kerja Komisi 3 DPR RI budgetnya hanya Rp100 Miliar seperti LPSK.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan