Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
Tanggal Rapat: 5 Jun 2024, Ditulis Tanggal: 13 Aug 2024,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Dewan Pengawas KPK
Pada 5 Juni 2024, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penjelasan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan internal KPK. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Adies Kadir dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 1 pada pukul 10.28 WIB. (Ilustrasi: Jawa Pos)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dewan Pengawas KPK
- Pembangunan kesadaran etik dan moral:
- Internalisasi;
- 29 Februari 2024; 37 peserta
- 25 April 2024; 61 peserta (Dewas, Pimpinan, dan Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Koordinator)
- 29 Mei 2024; 39 peserta
- Induksi;
- 2 April 2024; CPNS KPK 2023 sebanyak 214 peserta
- Komen Day;
- Komen Day dengan Dit, Gratifikasi pada 16 Februari 2024 dengan tema “Urgensi Menyikapi Isu Gratifikasi, Suap, dan Pungli di Internal KPK” yang dihadiri oleh seluruh insan komisi baik melalui daring dan luring.
- E-Learning;
- Pembelajaran mandiri tentang Kode Etik dan Kode Perilaku KPK melalui E-Learning yang telah di-launching pada 25 April 2024.
- Sosialisasi tentang E-Learning Kode Etik dan Kode Perilaku KPK kepada seluruh insan komisi melalui media internal KPK.
- Internalisasi;
- Penanganan laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku KPK; Jumlah laporan pengaduan yang diproses Dewas sejak 1 Januari 2024 - 3 Juni 2024;
- Pengaduan etik;
- Sisa 2023; 6
- Diterima 2024; 13
- Tindak lanjut;
- Sidang; 4
- Tidak sidang; 15
- Dalam proses; 0
- Sanksi;
- Ringan; 1
- Sedang; 1
- Berat; 9
- Keterangan; 1 ditunda karena putusan sela pengadilan
- Pengaduan etik;
- Proses pemeriksaan pengaduan laporan;
- Dewas menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran
- Menyusun laporan hasil analisis oleh KJF
- Menelaah laporan hasil analisis oleh Dewas
- Laporan dapat di TL;
- Jika tidak; File arsip
- Jika Ya; Mulai pemeriksaan (Terbit surat tugas)
- Mengumpulkan data dan informasi oleh Dewas dan KJF, teknik yang digunakan;
- Desk review
- Klarifikasi (lisan/tertulis)
- BA klarifikasi
- Jawaban klarifikasi
- Menyusun laporan hasil kalrifikasi oleh tim pemeriksa; Tim pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Dewas
- Pemeriksaan laporan hasil klarifikasi oleh Dewas
- Pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil klarifikasi oleh Dewas
- Dugaan pelanggaran cukup bukti untuk ke sidang etik;
- Jika tidak; Dewas menyampaikan pemberitahuan ke pelapor cc Atasan Terlapor
- Jika ya; Dewas menyelenggarakan Sidang Etik
- Proses sidang;
- Dewas memutuskan dalam pemeriksaan pendahuluan bahwa dugaan pelanggaran cukup bukti untuk dilanjutkan ke Sidang Etik
- Ketua/Anggota Dewas menunjuk Majelis/MKKE
- Majelis/MKKE menetapkan hari sidang
- Kepala Sekretariat melakukan pemanggilan para pihak;
- Terperiksa
- Saksi
- Pelapor
- Ahli (apabila diperlukan)
- Proses pelaksanaan sidang, terdiri atas;
- Pemeriksaan saksi-saksi dan/atau ahli
- Pemeriksaan terperiksa
- Pembelaan
- Majelis/MKKE melakukan musyawarah untuk memperoleh putusan
- Majelis membacakan putusan
- Kepala Sekretariat menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang berwenang melaksanakan putusan
- Sinergisitas Dewas dan Pimpinan KPK dalam penanganan perkara;
- Penyusunan KEKP; Penyusunan kode etik dan kode perilaku maupun perubahannya melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai KPK
- Pemanggilan; Pemanggilan terhadap insan komisi sebagai;
- Saksi
- Terlapor
- Pelapor
- Permintaan data; Permintaan dokumen/data tertulis dari unit kerja terkait ditembuskan kepada pimpinan
- Rekomendasi ke KPK; Merekomendasikan kepada PPK untuk memproses pelanggaran disiplin dalam putusan etik
- Penyampaian ke pimpinan; Dugaan pelanggaran etik yang berpotensi adanya TPK disampaikan kepada pimpinan dalam rapat koordinasi maupun melalui surat
- Kendala yang dihadapi oleh Dewas;
- Regulasi; UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kewenangan Dewas
- Respons pimpinan; Surat Dewas kepada Pimpinan tanggal 26 Juli 2021 perihal usulan revisi kesepakatan Dewas KPK dan Pimpinan pasca Putusan MK baru ditanggapi pada 31 Januari 2023
- Pembatasan akses; Dalam 2 tahun terakhir, pimpinan membatasi pemberian dokumen/data tertulis dari unit kerja
- Resistensi pemeriksaan etik; Pimpinan sering mengulur-ulur waktu untuk diperiksa dalam klarifikasi maupun persidangan etik
- Perlawanan pimpinan
- Pernyataan pimpinan; Pimpinan memberikan pernyataan di media yang semakin menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga
- Pandangan negatif; Pimpinan dalam rapat internal dengan struktural, memberikan komentar-komentar yang negatif tentang Dewas tetapi tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada Dewas baik dalam pertemuan formal maupun non formal
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM