Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kinerja dan Isu Aktual - RDP Komisi 3 dengan Jaksa Agung

Tanggal Rapat: 21 Apr 2016, Ditulis Tanggal: 9 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Jaksa Agung

Pada 21 April 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung tentang evaluasi kinerja dan isu aktual. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Masinton dari Fraksi PDIP dapil DKI 2 pada pukul 10.00 WIB. (Ilustrasi: Kabar SBI)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Jaksa Agung
  • Kejaksaan Agung berusaha keras untuk tidak ada tunggakan terkait barang bukti, sebab hal tersebut dapat mengundang hambatan.
  • Dalam kasus penyuapan ada 2 pihak, Kejaksaan Agung harus jeli melihat mana yang pasif dan yang aktif.
  • Terkait buron yang kabur ke luar negeri, Kejaksaan Agung bekerjasama dengan BIN, karena BIN yang mempunyai akses dan lingkup ke luar negeri.
  • Terkait aset PT Kereta Api Indonesia yang diserobot developer di Medan, Kejaksaan Agung sudah masuk proses banding.
  • Kejaksaan Agung telah menyelematkan uang negara sebesar Rp593M pada tahun 2015.
  • Di tahun 2015 pula, Satgasus Kejaksaan Agung telah melakukan penyelidikan sebanyak 1965 kasus.
  • Terkait kasus Victoria Kejagung inginkan beranjak maju, tetapi saat Kejagung melakukan penggeledahan, pihak terkait justru lari, dan di praperadilan Kejagung kalah.
  • Kasus Sitorus walaupun sudah dieksekusi lahannya, tetapi tetap statusnya de facto dengan berlindung, serta alasan masyarakat.
  • Betapa sulitnya melakukan eksekusi mati karena masih ada hak hukum yang diberikan, katakanlah peninjauan kembali.
  • Kejagung menyerahkan 5 buah kapal hasil rampasan agar bermanfaat bagi daerah Nusabatan.
  • Tahun 2016, Kejagung telah menangkap 86 buron. Motto Kejagung, "tidak ada tempat aman untuk mereka".
  • Ketika Kejagung mendapat laporan, maka Kejagung akan mendalami dahulu, sehingga tidak salah prosedur hukum.
  • Dalam DIPA, setiap orang yang dieksekusi mati, anggarannya mencapai Rp200 juta per orang.
  • Kejagung bahkan tidak ada biaya untuk menerapkan teknologi.
  • Kejagung sudah melakukan eksekusi 14 orang untuk kasus narkoba.
  • Kejagung juga telah membuat program tentang penumpukan barang bukti.
  • Terkait eksekusi mati tidak ada korelasi dengan ekonomi.
  • Bangsa ini sedang mengalami banyak permasalahan dan semua menjadi prioritas. Akhir-akhir ini Kejagung fokus pada perbaikan ekonomi
  • Presiden memang kuat komitmennya bahwa tidak ada kompromi perkara kejahatan narkoba.
  • Kejaksaan Agung telah mengadakan tim operasi gabungan dengan KPK, dan sudah secara kooperatif sudah bekerjasama.
  • Dalam kaitan eksekusi mati pada saat-saat akhir mereka bisa mengajukan ke PTUN, dan ini bisa mengulur waktu.
  • Mengenai komunikasi dengan Komnas HAM, Kejagung secara intensif selalu melakukan komunikasi.
  • Tidak ada grasi yang diterima jika berkaitan dengan kasus narkoba.
  • Kordinasi-kordinasi dengan Polri selalu Kejagung lakukan sesama penegak hukum.
  • Terkait kasus Mobile 8, Kejagung sudah jelaskan bahwa itu bukan pajak, tetapi murni kasus korupsi.
  • Terkait kontrak bot Grand Indonesia, Kejagung masih dalami.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan