Prof. Bambang:

• Bambang memberi judul dalam bahan pembahasan kali ini adalah Quo Vadis Penegakan Hukum Karhutla Indonesia.
• Persoalan kebakaran, bukan hanya dengan berstatement namun juga penanganannya di lapangan.
• Presiden SBY pada tahun 2003 juga meminta maaf karena asapnya yang sudah menjalar sampai ke negara tetangga.
• Kebakaran juga terjadi di Taman Nasional Tesso Nilo tahun 2014.
• Penyiapan lahan dengan pembakaran untuk tanaman sagu juga kasus yang kemarin habis terjadi.
• Asap yang sampai ke negara lain, tahun lalu sudah 6 negara tetangga yang terkena asap dari Indonesia.
• Hujan buatan tidak bisa dilakukan saat musim kemarau.
• Kebakaran hutan Indonesia ini tragedi yang kelam, bukan kejadian kemarin sore.
• Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2005 dan 2006 hotspot kebakarannya makin meningkat.

Dr. Basuki:

• Tahun 2015 mengalami kerugian gangguan kesehatan, anak-anak terganggu pernapasannya, Sekolah pun harus menggunakan masker.
• Penerbangan juga terganggu di Sumsel, Riau dan Jambi yang mana kerugian tidak sedikit.
• Biaya pemadaman pun harus dari Pemerintah.
• Orang Utan pun harus dievakuasi, Orang Utan juga harus digendong dikeluarkan dari kawasan hutan.
• Lahan gambut ini merupakan bahan bakar organik yang mudah terbakar.
• Lahan gambut ini bahan organik yang gampang terbakar, supaya bisa ditanam dikeringkan dengan kanalisasi.
• Pembentukan tanah lahan gambut di Indonesia sekitar 4.500-6.000 tahun yang lalu
• Fungsi lahan tanah gambut salah satunya juga sebagai media tumbuh tanaman.
• Tanah gambut (organosol) bersifat sangat masam, dan status kesuburan sangat rendah.
• Teknik penyelidikan, salah satunya dengan penelitian lapangan.
• Motif pembakaran hutan untuk mendapatkan pupuk secara gratis dan ini menambah keuntungan bagi perusahaan tersebut.
• Pemerintah masih mengandalkan pajak dari SDA (Sumber Daya Alam).
• Kerugian akibat kebakaran, sebesar Rp221 Trliun ini mencapai seperempat APBN.

Nelson:

• Menyampaikan hal-hal yang menyangkut izin lingkungan dan penanganan kasus karhutla.
• Dasar hukum izin lingkungan diatur di UU No. 32 Tahun 2009
• Persoalan Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
• Amdal dan UKL-UPL berada di dalam kelompok instruktur pencegahan.
• Izin lingkungan adalah diterbitkan sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha.
• Kewenangan penerbitan izin itu dari Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota.
• Masa berlaku surat izin lingkungan sama dengan berlakunya izin usaha.
• Izin lingkungan ditolak, apabila tidak dilengkapi dengan Amdal UKL-UPL.
• Izin lingkungan berubah jika memenuhi ketentuan pasal 50 PP No 27.
• Melakukan usaha tanpa izin lingkungan dipidana minimal 1 tahun maksimal 3 tahun.
• Amdal itu adalah produk ilmiah dan tidak bisa disusun tanpa sertifikasi.
• Dokumen yang perlu dikumpulkan:
  • Dokumen Amdal
  • Laporan Semester Pelaksanaan Izin Lingkungan
  • SOP Pengendalian Karhutla Sarpras Pengendalian Karhutla
  • Dokumen Realisasi Pelaksanaan SOP
  • Peta Rawan Karhutla
  • Peta Distribusi Sarpras Kahutla