Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung

Tanggal Rapat: 21 Aug 2024, Ditulis Tanggal: 15 Oct 2024,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Komisi Yudisial

Pada 21 Agustus 2024, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Pangeran Khairul Saleh dari Fraksi PAN dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 14.05 WIB. (Ilustrasi: Medan Sumut)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Mahkamah Agung
  • Mahkamah Agung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-12 kalinya berturut-turut sejak 2012, hal ini menunjukkan kinerja pelaporan keuangan yang sangat baik.
  • Opini WTP adalah penilaian profesional tentang kewajaran laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan hukum, dan efektivitas.
  • Strategi Mahkamah Agung untuk mempertahankan Opini WTP dan meingkatkan kualitas laporan keuangan;
    • Perbaikan; Terus memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan dengan membentuk tim PIPK secara berjenjang di setiap entitas
    • Audit; Mengurangi temuan berulang BPK dalam pengelolaan keuangan negara
    • Kompetensi; Meningkatkan kompetensi dan regenerasi SDM dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi pelaporan
    • Teknologi; Menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pengendalian pekerjaan
  • Laporan realisasi anggaran tahun 2023; Belanja dan pendapatan; Realisasi pendapatan negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa PNBP sebesar Rp102.285.676.891,00 atau mencapai 118,61% dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp86.236.862.000,00. Realisasi belanja negara pada 31 Desember 2023 sebesar Rp11.594.226.357.600,00 atau mencapai 97,34% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.911.520.197.000,00.
  • Nilai aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp31.961.178.373.027,00 yang terdiri dari; aset lancar sebesar Rp44.573.979.447,00; aset tetap sebesar Rp31.683.738.696,00; Piutan jangka panjang sebesar Rp0,00; dan aset lainnya sebesar Rp233.208.654.884,00. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp195.204.452.338,00 dan Rp31.765.973.920.689,00.
  • Laporan operasional per 31 Desember 2023;
    • Pendapatan LO sebesar Rp89.442.053.517,00
    • Beban operasional mencapai Rp10.553.894.524.404,00
    • Defisit operasional sebesar Rp10.464.452.470.887,00 dan defisit non operasional sebesar Rp17.198.363.900,00
    • Defisit LO sebesar Rp10.481.650.834.787,00
  • Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2023; Ekuitas awal pada 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp30.525.686.275.992,00, ditambah defisit LO sebesar Rp10.481.650.834.787,00, kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan, Koreksi yang menambah/mengurang ekuitas sebesar Rp66.338.556.929,00, dan transaksi antar entitas sebesar Rp11.655.599.922.555,00, sehingga ekuitas entitas pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp31.765.973.920.689,00.
  • Catatan atas laporan keuangan menjelaskan rincian dan analisis atas pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga mencakup informasi yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti pengungkapan keuangan perkara, rekening pemerintah, hibah, dan tindak lanjut temuan BPK. Laporan tahun 2023 disusun dengan basis aktual.

Mahkamah Konstitusi
  • Laporan keuangan APBN TA 2023 MK; Realisasi anggaran per program per 31 Desember 2023;
    • Program penanganan perkara konstitusi sebesar 99,29%, dengan rincian;
      • Pagu sebesar Rp161.715.770.000
      • Realisasi Rp160.564.417.340
      • Sisa Rp1.151.352.660
    • Program dukungan manajeman sebesar 99,36%, dengan rincian;
      • Pagu Rp245.475.335.000
      • Realisasi Rp243.911.843.900
      • Sisa Rp1.563.491.100
  • Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 sebesar 1.205,36%, dengan rincian;
    • Target Rp293.407.000
    • Realisasi Rp3.536.596.929
  • Realisasi anggaran belanja per 20 Agustus 2024 sebesar Rp607.819.406.000 atau 70,23%, dengan rincian;
    • Pagu anggaran Rp607.819.406.000
    • Realisasi anggaran Rp426.877.898.291
  • Realisasi anggaran per program per 20 Agustus 2024;
    • Program penanganan perkara konstitusi sebesar 75,29%, dengan rincian;
      • Pagu Rp424.169.614.000
      • Realisasi Rp319.337.129.521
      • Sisa Rp104.832.484.479
    • Program dukungan manajemen sebesar 58,56%, dengan rincian;
      • Pagu Rp183.649.792.000
      • Realisasi Rp107.540.768.770
      • Sisa Rp76.109.023.230
  • Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 20 Agustus 2024 sebesar 99,02%, dengan rincian;
    • Target Rp1.728.407.000
    • Realisasi Rp1.711.463.010
  • Pada tahun 2024 telah diputus perkara PHPU sebanyak 308 putusan;
    • Perkara PHPU legislatif sebanyak 306 putusan
    • Perkara PHPU presiden/wakil presiden sebanyak 2 putusan
  • Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai 2023 sudah mencapai 99,4% dan 0,6% dalam proses.

Komisi Yudisial
  • Pagu total belanja operasional sebesar Rp103.004.587.000 dan Pagu total belanja non operasional sebesar Rp76.934.765.000
  • Sasaran strategis dan target kinerja tahun 2023;
    • Meningkatnya integritas hakim; skor 7,68 dengan alokasi anggaran Rp55.240.362.000
    • Meningkatnya kualitas manajemen internal; target sangat baik dengan alokasi anggaran Rp14.484.304.000
    • Nilai reformasi birokrasi; Nilai A dengan alokasi anggaran Rp8.210.099.000
    • Total sebesar Rp77.934.765.000
  • Proyek prioritas nasional berdasarkan Pagu Anggaran TA 2023;
    • Penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, dengan alokasi anggaran Rp2.500.000.000
    • Advokasi hakim dan klinik etik, dengan alokasi anggaran Rp5.364.564.000
    • Pelatihan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta teknis hukum dan peradilan, alokasi anggaran Rp8.200.000.000
    • Indeks integritas hakim, alokasi anggaran Rp7.000.000.000Total Rp23.064.564.000
  • Realisasi anggaran TA 2023 KY dengan pagu Rp177.206.353.000, dengan realisasi Rp174.281.300.281.
  • Penghargaan tahun 2023;
    • Opini WTP 17 kali berturut-turut dari tahun 2007-2023 (dinilai oleh BPK)
    • Nilai 99,09 untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023 oleh Kementerian PPN/Bappenas
    • Nilai 94,46 untuk kinerja anggaran predikat sangat baik dari Kementerian Keuangan
    • Nilai 68,86 untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kategori B oleh KemenPAN-RB
    • Nilai 89,81 untuk Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kategori baik oleh Kemenkeu
    • Dll
  • BPK telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan KY TA 2023 dengan Opini WTP, dan BPK memberikan 2 rekomendasi pokok atas laporan keuangan KY TA 2023. Kedua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sesjen KY dan dalam kurun waktu 1 bulan setelah rekomendasi BPK tersebut terbit, telah ditarik kembali kelebihan bayar senilai Rp99.759.282.000 atau sebesar 41,89%. Sekretariat Jenderal KY berkomitmen untuk menuntaskan pengembalian ini pada semester 2 TA 2024.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan