Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
Tanggal Rapat: 21 Aug 2024, Ditulis Tanggal: 15 Oct 2024,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Komisi Yudisial
Pada 21 Agustus 2024, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Pangeran Khairul Saleh dari Fraksi PAN dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 14.05 WIB. (Ilustrasi: Medan Sumut)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Mahkamah Agung
- Mahkamah Agung kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk ke-12 kalinya berturut-turut sejak 2012, hal ini menunjukkan kinerja pelaporan keuangan yang sangat baik.
- Opini WTP adalah penilaian profesional tentang kewajaran laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan hukum, dan efektivitas.
- Strategi Mahkamah Agung untuk mempertahankan Opini WTP dan meingkatkan kualitas laporan keuangan;
- Perbaikan; Terus memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan dengan membentuk tim PIPK secara berjenjang di setiap entitas
- Audit; Mengurangi temuan berulang BPK dalam pengelolaan keuangan negara
- Kompetensi; Meningkatkan kompetensi dan regenerasi SDM dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi pelaporan
- Teknologi; Menggunakan teknologi canggih untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pengendalian pekerjaan
- Laporan realisasi anggaran tahun 2023; Belanja dan pendapatan; Realisasi pendapatan negara pada 31 Desember 2023 adalah berupa PNBP sebesar Rp102.285.676.891,00 atau mencapai 118,61% dari estimasi pendapatan LRA sebesar Rp86.236.862.000,00. Realisasi belanja negara pada 31 Desember 2023 sebesar Rp11.594.226.357.600,00 atau mencapai 97,34% dari alokasi anggaran sebesar Rp11.911.520.197.000,00.
- Nilai aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp31.961.178.373.027,00 yang terdiri dari; aset lancar sebesar Rp44.573.979.447,00; aset tetap sebesar Rp31.683.738.696,00; Piutan jangka panjang sebesar Rp0,00; dan aset lainnya sebesar Rp233.208.654.884,00. Nilai kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp195.204.452.338,00 dan Rp31.765.973.920.689,00.
- Laporan operasional per 31 Desember 2023;
- Pendapatan LO sebesar Rp89.442.053.517,00
- Beban operasional mencapai Rp10.553.894.524.404,00
- Defisit operasional sebesar Rp10.464.452.470.887,00 dan defisit non operasional sebesar Rp17.198.363.900,00
- Defisit LO sebesar Rp10.481.650.834.787,00
- Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2023; Ekuitas awal pada 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp30.525.686.275.992,00, ditambah defisit LO sebesar Rp10.481.650.834.787,00, kemudian ditambah dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan, Koreksi yang menambah/mengurang ekuitas sebesar Rp66.338.556.929,00, dan transaksi antar entitas sebesar Rp11.655.599.922.555,00, sehingga ekuitas entitas pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp31.765.973.920.689,00.
- Catatan atas laporan keuangan menjelaskan rincian dan analisis atas pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga mencakup informasi yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan, seperti pengungkapan keuangan perkara, rekening pemerintah, hibah, dan tindak lanjut temuan BPK. Laporan tahun 2023 disusun dengan basis aktual.
Mahkamah Konstitusi
- Laporan keuangan APBN TA 2023 MK; Realisasi anggaran per program per 31 Desember 2023;
- Program penanganan perkara konstitusi sebesar 99,29%, dengan rincian;
- Pagu sebesar Rp161.715.770.000
- Realisasi Rp160.564.417.340
- Sisa Rp1.151.352.660
- Program dukungan manajeman sebesar 99,36%, dengan rincian;
- Pagu Rp245.475.335.000
- Realisasi Rp243.911.843.900
- Sisa Rp1.563.491.100
- Program penanganan perkara konstitusi sebesar 99,29%, dengan rincian;
- Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2023 sebesar 1.205,36%, dengan rincian;
- Target Rp293.407.000
- Realisasi Rp3.536.596.929
- Realisasi anggaran belanja per 20 Agustus 2024 sebesar Rp607.819.406.000 atau 70,23%, dengan rincian;
- Pagu anggaran Rp607.819.406.000
- Realisasi anggaran Rp426.877.898.291
- Realisasi anggaran per program per 20 Agustus 2024;
- Program penanganan perkara konstitusi sebesar 75,29%, dengan rincian;
- Pagu Rp424.169.614.000
- Realisasi Rp319.337.129.521
- Sisa Rp104.832.484.479
- Program dukungan manajemen sebesar 58,56%, dengan rincian;
- Pagu Rp183.649.792.000
- Realisasi Rp107.540.768.770
- Sisa Rp76.109.023.230
- Program penanganan perkara konstitusi sebesar 75,29%, dengan rincian;
- Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak per 20 Agustus 2024 sebesar 99,02%, dengan rincian;
- Target Rp1.728.407.000
- Realisasi Rp1.711.463.010
- Pada tahun 2024 telah diputus perkara PHPU sebanyak 308 putusan;
- Perkara PHPU legislatif sebanyak 306 putusan
- Perkara PHPU presiden/wakil presiden sebanyak 2 putusan
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sejak tahun 2005 sampai 2023 sudah mencapai 99,4% dan 0,6% dalam proses.
Komisi Yudisial
- Pagu total belanja operasional sebesar Rp103.004.587.000 dan Pagu total belanja non operasional sebesar Rp76.934.765.000
- Sasaran strategis dan target kinerja tahun 2023;
- Meningkatnya integritas hakim; skor 7,68 dengan alokasi anggaran Rp55.240.362.000
- Meningkatnya kualitas manajemen internal; target sangat baik dengan alokasi anggaran Rp14.484.304.000
- Nilai reformasi birokrasi; Nilai A dengan alokasi anggaran Rp8.210.099.000
- Total sebesar Rp77.934.765.000
- Proyek prioritas nasional berdasarkan Pagu Anggaran TA 2023;
- Penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim, dengan alokasi anggaran Rp2.500.000.000
- Advokasi hakim dan klinik etik, dengan alokasi anggaran Rp5.364.564.000
- Pelatihan kode etik dan pedoman perilaku hakim serta teknis hukum dan peradilan, alokasi anggaran Rp8.200.000.000
- Indeks integritas hakim, alokasi anggaran Rp7.000.000.000Total Rp23.064.564.000
- Realisasi anggaran TA 2023 KY dengan pagu Rp177.206.353.000, dengan realisasi Rp174.281.300.281.
- Penghargaan tahun 2023;
- Opini WTP 17 kali berturut-turut dari tahun 2007-2023 (dinilai oleh BPK)
- Nilai 99,09 untuk Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023 oleh Kementerian PPN/Bappenas
- Nilai 94,46 untuk kinerja anggaran predikat sangat baik dari Kementerian Keuangan
- Nilai 68,86 untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kategori B oleh KemenPAN-RB
- Nilai 89,81 untuk Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kategori baik oleh Kemenkeu
- Dll
- BPK telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan KY TA 2023 dengan Opini WTP, dan BPK memberikan 2 rekomendasi pokok atas laporan keuangan KY TA 2023. Kedua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Sesjen KY dan dalam kurun waktu 1 bulan setelah rekomendasi BPK tersebut terbit, telah ditarik kembali kelebihan bayar senilai Rp99.759.282.000 atau sebesar 41,89%. Sekretariat Jenderal KY berkomitmen untuk menuntaskan pengembalian ini pada semester 2 TA 2024.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia