Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu

Tanggal Rapat: 27 Jan 2022, Ditulis Tanggal: 3 Feb 2022,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Aliansi Borneo Bersatu

Pada 27 Januari 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu mengenai Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Pangeran Khairul dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Kalimantan Selatan 1 pada pukul 12.12 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: suara.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Aliansi Borneo Bersatu
  • Sehubungan dengan penghinaan yang diucapkan dengan sengaja dugaan penghinaan atas Ibu Kota Negara (IKN) yang disampaikan oleh oknum bernama saudara Edi Mulyadi dan kawan-kawanya, yang bersangkutan menyampaikan perkataan penghinaan terhadap masyarakat Dayak Kalimantan terkait dijadikan Kalimantan Timur sebagai IKN yang viral melalui media sosial dalam video berdurasi 57 detik.
  • Kami warga Dayak Kalimantan dan beberapa masyarakat Kalimantan yang tergabung dalam Aliansi Borneo Bersatu tersinggung dan marah. Dengan ini menyatakan sikap;
    • Mengecam pernyataan Edi Mulyadi dan kawan-kawannya yang diunggah oleh yang bersangkutan di media sosial pada Selasa, 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap Pulau Kalimantan dengan mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin dan hanya monyet yang tinggal di sana yang melukai harga diri dan perasaan masyarakat Dayak secara umum dan masyarakat Dayak Kalimantan Tengah secara khusus.
    • Mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia yang merupakan pejabat negara yang sah dengan mengatakan Menteri Pertahanan adalah harimau yang berubah menjadi kucing.
    • Mendukung langkah-langkah aparat negara dalam hal ini Kapolri untuk melakukan penegakan hukum terhadap Edi Mulyadi dan kawan-kawannya.
    • Mendesak dilaksanakannya sidang adat Dayak terhadap Edi Mulyadi dan kawan-kawannya.
    • Dalam rangka implementasi terwujud IKN dalam proses pelaksanaannya wajib hukumnya melibatkan secara penuh kelembagaan adat Dayak maupun para putra-putri asli Dayak dalam mengawal terbentuknya IKN.
  • Pada pertemuan hari ini, kami masyarakat Dayak dan Kalimantan secara umum menyatakan kepada Edy Mulyadi kami sekarang ada di Jakarta untuk menjemput anda, karena anda sudah membuat gaduh dan kekacauan.
  • Kalimantan tidak pernah meminta Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan, tetapi anda sudah menghina Kalimantan. Kami akan tunjukkan kepada anda kalau anda tidak datang ke Kalimantan untuk disidang adat.
  • Perjuangan kami mengawal pembahasan UU IKN. Kami tidak ingin di dalam UU itu tidak mengakomodir kearifan lokal dan kami kecewa bukan hanya kearifan lokal tidak diakomodir, tetapi Edy Mulyadi dan kawan-kawannya menghina kami sebagai tempat pembuangan anak Jin. Kami berharap apa yang menjadi pemikiran Edy Mulyadi di sini bukanlah pemikiran daripada Pemerintah Pusat.
  • Pemerintah Pusat dan masyarakat Jakarta juga berpikir bahwa masyarakat Kalimantan adalah monyet dan genderuwo, sehingga kami selama ini tidak diperhatikan. Bahkan, tidak diberi kesempatan putra-putra terbaik Kalimantan untuk memimpin di Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, di dalam otorita kami berharap dan percaya kepada Presiden akan bijaksana melibatkan putra-putra terbaik Kalimantan khususnya Kalimantan Timur.
  • Kalimantan Tengah memandang bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar penuh dengan adat istiadat dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu, untuk pernyataan Edy Mulyadi ini sangat mencederai daripada harkat dan martabat orang Dayak.
  • Kami dari Kalimantan Tengah yang bergabung di dalam Aliansi Borneo Bersatu menyampaikan agar Edy Mulyadi harus dilaksanakan penyelesaian mekanisme peradilan adat dan harus dihukum dengan hukum positif agar tidak terjadi lagi Edy yang lain yang mencederai hati masyarakat adat di Kalimantan.
  • Terkait Edy Mulyadi, tolong Pimpinan Komisi 3 DPR-RI segera koordinasi dengan Kapolri untuk bisa segera ditindaklanjuti dan jangan dibiarkan berlarut-larut karena ini akan membuat kegaduhan.
  • Kami sepakat bahwa pemerintah pusat juga menganggap kami hanya monyet dan jin-jin di sana. Keterlibatan masyarakat lokal tidak ada, sampai kami masyarakat lokal hanya jadi bagian cuci piring dan membuat keributan, tapi pemerintah pusat menikmati saja.
  • Ini jangan sampai kejadian-kejadiana yang menjadi catatan merah di Kalimantan harus terulang kembali karena ketidakadilan. Kami juga meminta kepada Presiden Jokowi, perhatikanlah daerah Kalimantan yang banyak berkontribusi bagi Indonesia.
  • Kami orang Dayak telah setia sampai saat ini, kami telah bersumpah di depan Soekarno di Jogja tahun 1957 bahwa kami tidak akan lari dan ingkar dari NKRI. IKN akan kami dukung tapi pelibatan masyarakat lokal harus diperhatikan dan banyak masyarakat Kalimantan yang pintar.
  • Pada prinsipnya, Kalimantan Timur mendukung penuh atas Kalimantan ditunjuk sebagai Ibu Kota dengan nama Nusantara.
  • Sampaikan kepada Edy Mulyadi bahwa monyet, genderuwo dan kuntilanak yang dikatakannya, sekarang ada di Jakarta untuk mencari dia, kami tidak main-main dan hanya gertak-gertak, tetapi kami ada di Jakarta untuk mencari yang bersangkutan.
  • Apabila dia datang, detik ini juga akan langsung kami tangkap, ini tindakan tegas kami terhadap mulut Kuntilanak dia. Sebenarnya Kuntilanak yang dimaksud adalah Edy Mulyadi.
  • Kami masyarakat Kalimantan Timur menghargai Presiden Jokowi yang sudah menetapkan Kalimantan menjadi Ibu Kota. Kami siap mendukung Presiden Republik Indonesia, kami siap mengawal IKN yang berada di Kalimantan Timur sampai titik darah penghabisan.
  • Kami mengucapkan terima kasih kepada DPR yang telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Kami sangat mendukung dan kami siap mengawal sampai IKN pindah ke Kalimantan. Namun, yang sangat disayangkan ternyata ada satu orang yang mengecam dan menghina daerah kami.
  • Kami memohon sekiranya bisa dipertimbangkan agar putra daerah asal Kalimantan untuk menjadi Kepala Otorita. Jangan hanya kami menjadi penonton, karena orang Kalimantan itu siap untuk memimpin.
  • Tolong dikawal tentang kasus Edy Mulyadi dan kami berharap Pimpinan Otorita adalah orang asli Kalimantan. Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi semoga dapat mendengar daripada jerit hati masyarakat Kalimantan khususnya suku Dayak.
  • Presiden Joko Widodo sudah kami beri gelar sebagai pemimpin yang arif bijaksana yang berbudi luhur dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Ini sebagai salah satu bentuk penghormatan kami suku Dayak kepada Pemimpin kami.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan