Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tanggal Rapat: 21 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 24 Nov 2023,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Menteri Hukum dan HAM
Pada 21 November 2023, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Habiburokhman dari Fraksi Gerindra dapil DKI 1 pada pukul 14.04 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Hukum dan HAM
- Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilu 2024
- Ditjen Peraturan Perundang-undangan
- Penyusunan tingkat PAK pada tanggal 7 November 2023 untuk Perubahan PP No. 32/2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
- Pengharmonisasian 11 Rancangan Peraturan KPU terkait Pemilihan Umum;
- Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia terkait Pemilihan Umum;
- Pengharmonisasian 6 Rancangan Peraturan Bawaslu;
- Pengundangan 3 Peraturan Bawaslu;
- Penanganan 28 Perkara terkait Pengujian UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, dimana 21 perkara telah diputus dan 7 perkara masih berjalan di Mahkamah Konstitusi.
- Ditjen Hak Asasi Manusia
- Pelatihan Sertifikasi Mediator untuk meningkatkan kapasitas pegawai, mengantisipasi pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Kegiatan ini diikuti sebanyak 80 orang tersebar di 33 Kanwil;
- Mensosialisasikan Kampanye Ramah HAM;
- Kegiatan diseminasi hak berpolitik dan pengetahuan terkait hak sipil dan politik;
- Memfasilitasi pengaduan dugaan pelanggaran HAM terkait kecurangan atau diskriminasi hak pilih.
- Ditjen Pemasyarakatan
- Nota Kesepahaman antara KPU dengan Menkumham tentang Sinergi Pelaksanaan Tusi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak;
- Perjanjian Kerja Sama dengan Ditjen Dukcapil terkait Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El;
- Menerbitkan Petunjuk Teknis terkait Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-El bersama Ditjen Dukcapil;
- Menerbitkan SE kepada seluruh kanwil untuk berkoordinasi dengan KPU terkait Daftar Pemilih Potensial, Pemutakhiran Data NIK Warga Binaan, dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Tambahan;
- Penguatan Teknologi Informasi Pemasyarakatan;
- Pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2024 di Lapas/Rutan;
- Menjaga kamtib di Lapas/Rutan menjelang Pemilu 2024.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Penyuluhan hukum terkait Pemilu 2024 (hak dan kewajiban politik warga negara menurut peraturan perundang-undangan) di Pusat dan Kantor Wilayah termasuk di Lapas dan Rutan. Adapun bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan yakni : Penyuluhan Hukum Serentak, Penyuluhan Hukum Keliling, dan Penyuluhan Hukum Terpadu;
- Sosialisasi melalui media BPHN dan Kantor Wilayah terkait Pemilu 2024.
- Ditjen Administrasi Hukum Umum
- Memberikan data pendirian badan hukum parpol, dan data terkini perubahan nama, lambang partai politik, dan perubahan kepengurusan parpol. Saat ini terdapat 76 parpol yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
- Melakukan penegasan status kewarganegaraan Indonesia. Penegasan status kewarganegaraan Indonesia yang telah dilakukan sejak tahun 2016-2023 sebanyak 5.825 orang;
- Mengeluarkan surat keterangan status kewarganegaraan Indonesia untuk capres dan cawapres;
- Memproses permohonan pewarganegaraan orang asing menjadi WNI. Pada periode 2018-2023, telah diproses sebanyak 1.304 permohonan.
- Ditjen Peraturan Perundang-undangan
- Data Penghuni Lapas/Rutan per November 2023
- Jumlah Lapas dan Rutan di Indonesia berjumlah 526 yang telah beroperasi dengan kapasitas hunian 140.424 orang. Sementara jumlah penghuni Lapas dan Rutan saat ini total 273.852 orang sehingga mengalami kondisi Overcrowded sebesar 95%.
- Data Pemilih Lapas/Rutan
- Jumlah penghuni Lapas/Rutan per tanggal 27 Juni 2023 adalah 270.700 orang
- Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) per tanggal 27 Juni 2023 adalah 212.083 orang
- Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah 182.465 orang
- Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan adalah 187.313 orang
- Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 198.919 orang
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 970 TPS
- Strategi Netralitas, Profesionalitas dan Integritas Pegawai dalam Pemilu 2024
- Internalisasi pada apel pagi sore seluruh satker;
- Sosialisasi netralitas pegawai melalui media cetak dan sosial;
- Bentuk Tim Internal untuk mengawasi netralitas pegawai;
- Mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai setiap tahapan Pemilu;
- Pengawasan pegawai sebelum, selama dan sesudah masa Pemilu;
- Penegakan kode etik atau disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Monev pelaksanaan netralitas pegawai;
- Lapor hasil monev kepada Sekretaris Jenderal secara periodik.
- Jenis Pelanggaran dan Sanksi (Keputusan bersama Menpan-RB, Mendagri, Ketua BKN, Ketua KASN, Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai)
- Jenis Pelanggaran Netralitas Pegawai
- Memasang spanduk/ baliho terkait calon peserta pemilu dan pemilihan;
- Sosialisasi/kampanye media sosial/ online calon;
- Melakukan pendekatan kepada parpol dan masyarakat;
- Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberi dukungan keberpihakan;
- Menjadi anggota dan/atau pengurus parpol;
- Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup pemenangan calon;
- Mengadakan kegiatan mengarah pada keberpihakan terhadap parpol atau calon atau pasangan calon;
- Menjadi tim ahli/tim pemenangan/konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau pasangan calon atau parpol;
- Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan;
- Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan parpol atau calon atau pasangan calon.
- Jenis Sanksi
- Sanksi Kode Etik
- Sanksi Disiplin
- Jenis Pelanggaran Netralitas Pegawai
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung