Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
Tanggal Rapat: 11 Jun 2024, Ditulis Tanggal: 15 Aug 2024,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Wakapolri
Pada 11 Juni 2024, Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Polri tentang alokasi dan realisasi anggaran Polri TA 2023. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDIP dapil Jawa Tengah 4 pada pukul 14.04 WIB. (Ilustrasi: Media Indonesia)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Wakapolri
- SP DIPA-060.01.0/2023 tanggal 30 November 2022 perihal pengesahan alokasi anggaran untuk Polri sebesar Rp111.063.101.578.000. Dilakukan Automatic Adjustment 2023 sebesar Rp6.632.196.886.000, dan mendapat tambahan anggaran pada tahun berjalan tahun 2023 sebesar Rp10.765.726.824.000.
- Pagu alokasi anggaran Polri TA 2023 sebesar Rp121.828.828.402.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp119.852.518.364.989 atau 98,38%.
- Pagu alokasi anggaran Polri TA 2024 sebesar Rp119.668.662.734.000, dengan realisasi sebesar Rp50.845.081.453.812 atau 42,49%.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja Polri;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Polri tahun 2023 menunjukan nilai 73,01 (meningkat 1,72 dari tahun 2022 dengan nilai 71,29) dengan predikat BB;
- Sangat baik pada pemerintah pusat dan sebagian besar satuan kerja dengan ditandai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta memiliki sistem manajemen kerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
- Capaian kinerja Polri Triwulan I Tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 61,31% (melebihi 50%) dari 17 indikator kinerja dan 6 sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Polri Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut;
- Indeks Harkamtibmas ditargetkan 65, terealisasi 65,83 atau 101,28%
- Indeks Penegakan Hukum Polri ditargetkan 65, terealisasi 65,46 atau 100,71%
- Indeks Kamtibmas ditargetkan sebesar 3,4, terealisasi sebesar 3,28 atau 96,57%
- Dan lain-lain
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Polri tahun 2023 menunjukan nilai 73,01 (meningkat 1,72 dari tahun 2022 dengan nilai 71,29) dengan predikat BB;
- Visi dan Mis Polri;
- Visi; Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib
- Misi; Melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat
- Polri siap mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
- Sasaran prioritas Polri tahun 2025; Polri sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran harus mendasari pada RPJMN dan RKP. Guna mendukung program pemerintah, Polri telah menetapkan sasaran prioritas tahun 2025, sebagai berikut;
- Memelihara Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia secara proaktif dan modern
- Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang semakin inovatif berbasis digital
- Menegakan hukum secara adil, transparan, legal, humanis, setara, dan ilmiah
- Mewujudkan pengelolaan SDM yang modern dan transparan serta pembangunan kapasitas SDM yang cerdas, berintegritas, dan profesional
- Mengembangkan Almatsus, perbekalan, dan fasilitas konstruksi Polri yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis MEPE
- Meningkatkan budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian
- Rencana kebutuhan anggaran TA 2025;
- Usulan rencana kebutuhan anggaran Polri TA 2025 kepada Menkeu dan Menteri PPN, sebesar Rp162.156.644.074.000. Usulan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp44.749.809.982.000, dari pagu alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp117.406.834.092.000.
- Rincian sebagai berikut;
- Belanja pegawai sebesar Rp64.430.181.336.000
- Belanja barang sebesar Rp45.747.611.539.000
- Belanja modal sebesar Rp51.978.851.199.000
- Pagu anggaran Polri TA 2025 sebesar Rp104.670.300.810.000, berkurang sebesar Rp12.736.533.282.000 dari pagu alokasi anggaran TA 2024. Rincian pagu sebagai berikut;
- Belanja pegawai sebesar Rp59.446.894.524.000
- Belanja barang sebesar Rp34.061.013.216.000
- Belanja modal sebesar Rp11.162.438.070.000
- Sumber anggaran pagu indikatif Polri TA 2024;
- Rupiah murni; Rp86,9 triliun
- RMP; -
- PNBP; Rp7,8 triliun
- BLU; Rp2,4 triliun
- Hibah dan PLN; 6,5 triliun
- PDN; Rp174 miliar
- SBSN; RP648 miliar
- Pertimbangan usulan kebutuhan Polri TA 2025;
- Perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional
- Peningkatan kegiatan Kamtibmas
- Melanjutkan reformasi birokrasi
- Masih tingginya kejahatan jiwa, harta benda, dan TPPO
- Pencegahan dan penanganan peredaran gelap Narkotika
- Tingginya angka kejahatan konvensional dan transnasional serta pelanggaran hukum di wilayah laut dan perbatasan
- Masih berkembangnya kejahatan siber
- Peningkatan kualitas SDM Polri di era 4.0
- Peningkatan kualitas pelaksanaan tugas
- Rencana pemindahan Ibu Kota Negara
- Pengembangan pembangunan Polda Daerah Otonomi Baru
- Mengoptimalkan penggunaan komponen produk dalam negeri
- Perintah Presiden pembentukan Direktorat Siber dan Direktorat PPA/PPO
- Ditetapkannya Polda Papua Barat dan Papua Tengah
- Kenaikan indeks dana kapitasi
- Peningkatan target PNBP pengamanan izin keramaian komersial
- Belum terlaksananya 14 rencana pengadaan yang bersumber dari PLN
- Usulan tambahan anggaran Polri TA 2025 sebesar Rp60.643.680.827.000, maka apabila disetujui, pagu anggaran Polri TA 2025 secara keseluruhan sebesar Rp165.313.981.637.000
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM