Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI, dan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena)

Tanggal Rapat: 12 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 2 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI, dan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena)

Pada 12 Juni 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI, dan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) mengenai Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 11:30 WIB. (ilustrasi: pengadaanbarang.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI, dan Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena)

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin) Kejaksaan Agung RI

  • Visi Kejaksaan Tahun 2018 menjadi lembaga hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. 
  • Terdapat beberapa kegiatan yang belum dibiayai, yaitu jaksa masuk desa, serta penanganan perkara perdata dan tata negara.
  • Pagu indikatif Kejaksaan tahun 2017 sebesar Rp4.454.556.971.000.
  • Kejaksaan RI mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2.899.226.552.000.

Sekjen Kementerian Hukum dan HAM RI

  • Kemenkumham tahun 2017 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,7 Triliun.
  • Pagu Indikatif Kemenkumham tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp9.903.490.795.000. 
  • Kemenkumham meminta usulan tambahan anggaran sebesar Rp4.183.902.205.000,-

Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena)

  • Polri memiliki 20 (dua puluh) sasaran prioritas. 
  • Pagu indikatif Polri tahun 2018 sebesar Rp76.452.000.000.000.
  • Polri meminta usulan tambahan anggaran sebesar Rp35.229.000.000.000
  • Anggaran untuk Densus Tipikor akan dikoordinasikan oleh Kemenpan-RB, yang diusulkan oleh Polri hanya yang sifatnya mendesak.
  • Terkait pembiayaan keimigrasian di luar negeri, PNBP-nya masuk ke dalam Kementerian Luar Neger (Kemlu)

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan