Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Komnas HAM Atas Nama Sandrayati Moniaga

Tanggal Rapat: 2 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 6 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atas Nama Sandrayati Moniaga

Pada 2 Oktober 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atas Nama Sandrayati Moniaga mengenai Fit and Proper Test Calon Anggota Komnas HAM. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Desmond J. dari Fraksi Partai Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 12:02 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atas Nama Sandrayati Moniaga

Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) - Sandrayati Moniaga

  • Persoalan kebebasan beragama yakni biasanya disorot dari agama minoritas. Bagi kawan-kawan muslim di Papua, terdapat juga persoalan. Masalah dari kebebasan agama terutama pada agama minoritas perlu dilihat secara komprehensif. Akar permasalahannya yakni kebijakan, cultural, dan tentang politik lokal. Ada beberapa Perda yang mengamini soal kebijakan dan budaya, ada yang menganggap agama leluhur bukan agama. Ada banyak harapan terhadap Komnas HAM dalam mengatur kebebasan agama.
  • Komnas HAM membentuk tim khusus yang menangani masalah agama.
  • Calon anggota mempromosikan agama leluhur karena ini merupakan bagian dari kebudayaan.
  • Saat ini leluhur dianggap bagian dari budaya dan menjadi persoalan karena bukan dianggap agama.
  • Untuk isu kebebasan beragama, saat ini Komnas HAM diantaranya fokus pada rumah ibadah.
  • Komnas HAM harus mempunyai posisi kelembagaan.
  • Untuk kebebasan beragama menurutnya ini problem, solidaritas komisioner memang tidak kuat sehingga jalan sendiri-sendiri.
  • Ada konsensus dalam sesama komisioner dan harus ada komunikasi kepada pihak luar dan kepada Pemerintah.
  • Komnas HAM akan selalu mengingatkan kepada Pemerintah bahwa pentingnya menjaga HAM warga negara.
  • Ada beberapa cara, yang pertama adalah dialog kepada Pemerintah dan DPR, yaitu Komisi mana yang menangani suatu isu.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan