Calon Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) - Sri Lestari Wahyuningroem

• Point pertama, peran Komnas HAM ada pada UU tetapi belum maksimal dalam pelaksanaannya.
• Ada konflik-konflik pertanahan yang tingkat urgensinya tinggi, prosesnya agak lama dan bermasalah dalam legal sistemnya.
• Dua hal yang paling penting yaitu budget dan pendataan.
• Pemulihan bisa dilakukan dengan 2 mekanisme, yaitu secara retributif atau melalui pengadilan dan restoratif.
• Di Timika atau beberapa daerah di Papua, yang selalu diangkat adalah konflik horizontal.
• Untuk kasus Wasior Wamena, itu bisa diselesaikan di pengadilan. Untuk kasus yang sulit di pengadilan adalah kasus 65. Kata kuncinya adalah pengungkapan kebenaran.
• Konsep dialog penting untuk persoalan di Papua bukan dengan pendekatan keamanan.
• Komnas HAM punya mandat wilayah citizen, tapi tidak punya mandat untuk masuk ke ranah kultural atau keagamaan.
• Sudah banyak korban-korban yang jatuh karena statement-statement di ruang publik. Pasal penistaan agama menjadi sangat lentur.
• Kelenturan produk hukum bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak ada kemaslahatannya. Tetapi untuk dijadikan kontestasi politik.
• UU itu tidak bisa terpisah dengan UU yang lainnya, harus dipastikan dia punya kesesuaian dengan UU yang lain.
• Landasannya hanya 2. Dengan indikator yang ada, perempuan lebih kecil persentasenya dari laki-laki. Terdapat diskriminasi secara positif karena ada ketidaksetaraan disitu. Parpol yang memutuskan ada tidaknya kesetaraan gender itu.
• Dengan 89% mayoritas muslim. Orang Indonesia mayoritas beragama. Ternyata yang bukan universal human rights bukan cuma Barat, tapi juga negara muslim. Budaya dan nilai kebudayaan harus disesuaikan dengan konteks masing-masing.
• Penerapan hukum diambil dari bagaimana hukumnya dituliskan. Jika tidak menghapus hukumnya, ini harus terkoneksi dengan produk-produk hukum yang mendukung.