Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
Tanggal Rapat: 6 Jul 2022, Ditulis Tanggal: 12 Jul 2022,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Wakil Menteri Hukum dan HAM→Edward Omar Sharif Hiariej
Pada 6 Juli 2022, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM mengenai Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Pangeran Khaerul Saleh dari Fraksi Partai Amanat Nasiona (F-PAN) dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 11.15 WIB. (Ilustrasi: liputan6.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Wakil Menteri Hukum dan HAM → Edward Omar Sharif Hiariej
- Isu Krusial RUU KUHP
- Hukum yang hidup dalam Masyarakat (Living Law)
- Pidana Mati
- Penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden
- Menyatakan diri dapat melakukan tindak pidana karena memiliki kekuatan ghaib
- Dokter atau dokter gigi yang melaksanakan tindak pidana karena memiliki kekuatan gaib
- Contempt of court
- Unggas yang merusak kebun yang ditaburi benih
- Advokat yang curang
- Penodaan agama
- Penganiyaan hewan
- Alat Pencegah Kehamilan dan Pengguguran Kandungan
- Penggelendangan
- Pengguguran Kandungan
- Tindak Pidana Kesusilaan/Tubuh
- Perzinahan
- Kohabitasi
- Perkosaan
- Ancaman Pidana
- Penyelenggaran Pawai
- Ancaman Pidana Baru : Pasal 256 (6 bulan atau kategori III)
- Pasal 274. Mengadakan pesta tanpa izin
- Ancaman Pidana Baru : (1) Kategori II, (2) Menimbulkan keonaran 6 bulan atau kategori II
- Pasal 276. Tanpa izin memberi atau menerima barang dari Napi
- Ancaman Pidana Baru : 6 Bulan atau Kategori II
- Pasal 304. Menghasut untuk jadi tidak beragama
- Ancaman Pidana Baru :
- (1) 2 tahun atau kategori III
- (2) dengan kekeraan/ancaman, 4 tahun atau kategori IV
- Ancaman Pidana Baru :
- Pasal 305 ayat (3). Dengan kekerasan/ancaman kekerasan membubarkan ibadah
- Ancaman Pidana Baru :
- 5 tahun atau kategori IV
- Ancaman Pidana Baru :
- Pasal 306. Penghinaan terhadap pemimpin keagamaan
- Ancaman Pidana Baru :
- 1 tahun atau kategori III
- Ancaman Pidana Baru :
- Pasal 307. Merusak bangunan beribadah
- Ancaman Pidana baru :
- (1) Menodai bangunan
- (2) Merusak, 5 tahun atau kategori IV
- Ancaman Pidana baru :
- Penyelenggaran Pawai
- Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan dan Percetakan
- Terdapat enam tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi belum diatur kembali dalam RUU KUHP:
- Tindak Pidana Penadahan (480-482)
- Tindak Pidana Penerbitan dan Percetakan (483-485 KUHP)
- Terdapat enam tindak pidana yang diatur dalam KUHP, tetapi belum diatur kembali dalam RUU KUHP:
- Harmonisasi Dengan Undang-Undang di Luar KUHP
- Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Penyesuaian istilah yang digunakan yang awalnya berbunyi “bangunan atau gedung” menjadi “bangunan Gedung”
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Dalam UU 7/2011, pemalsuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, sedangkan peniruan dipidana
- Istilah “bank” dalam RUU karena hanya negara saja yang dapat mengeluarkan mata uang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Penyesuaian istilah “menderita disabilitas” menjadi “menyandang disabilitas”
- Penyesuaian istilah “menderita disabilitas” menjadi “menyandang disabilitas”
- Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Aborsi dapat dilakukan dalam hal pelaku merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan, misalnya pelacuran, perbudakan seksual, atau ekploitasi seksual.
- Sinkronisasi Batang Tubuh Dengan Penjelasan
- Pasal 25 (4 ayat)
- Pasal 91 (6 huruf)
- Pasal 105 (2 ayat)
- Pasal 113 (3 ayat)
- Pasal 132 (penegasan diversi)
- Pasal 187 (konsistensi dengan Penjelasan Umum dan Pasal 602)
- Pasal 443
- Pasal 456
- Pasal 466
- Pasal 467
- Pasal 487
- Pasal 524
- Pasal 534 dan Pasal (583)
- Ditambahkan Penjelasan mengenai kritik dalam Pasal 218 ayat (2) (Penyerangan harkat martabat Presiden atau Wakil Presiden)
- Perbaikan Teknik Penyusunan
- RUU KUHP juga disesuaikan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lampiran II UU12/2011. Perbaikan tersebut antara lain:
- Penyesuaian urutan pasal dalam Bab V, Pengertian istilah berdasarkan butir 109 Lampiran II UU 12/2011
- Perbaikan pengacuan pasal, antara lain pasal 372, Pasal 373, pasal 464, Pasal 475
- Penyesuaian penulisan istilah yang didefinisikan, antara lain: barang, perang, kapal, surat, di muka umum, pesawat udara, bulan, tindak pidana, setiap orang
- Penyesuaian penulisan kata yang bermakna jamak dirumuskan dalam bentuk tinggal sesuai dengan butir 243 lampiran II UU 12/201, antara lain pembantu, bangunan, tanda, keping, bahan, benda, barang, perkawinan.
- Penyempurnaan Ketentuan Penutup
- Melengkapi pencabutan peraturan yang mengubah KUHP
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 36 Prp. Tahun 1960
- Undang-Undang Nomor 38 Prp. Tahun 1960
- Penetapan Presiden
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974
- Undang Nomor 4 Tahun 1976
- Melengkapi penulisan Undang-Undang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni:
- UU 36/2009 tentang Kesehatan
- UU 35/2009 tentang Narkotika
- UU 6/2011 tentang Keimigrasian
- UU 18/2012 tentang Pangan
- Melengkapi penulisan Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Melengkapi penggantian pengacuan pasal terhadap Pasal 4 Penetapan Presiden Tahun 1965
- Perbaikan Pasal dalam Undang-Undang yang dicabut RUU KUHP
- Melengkapi pencabutan peraturan yang mengubah KUHP
- RUU KUHP juga disesuaikan dengan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lampiran II UU12/2011. Perbaikan tersebut antara lain:
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)