Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Tanggal Rapat: 7 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 5 Apr 2021,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Menteri Kelautan dan Perikanan→Susi Pudjiastuti

Pada 7 September 2016, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 11.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://bisnis.tempo.co)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Kelautan dan Perikanan → Susi Pudjiastuti
  • Dasar Penyusunan RAPBN KKP Tahun 2017
    • Surat Menteri Keuangan S-549/MK.02/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2017 Pagu Anggaran KKP Tahun 2017 adalah sebesar Rp10.763.278.073.000.
    • Surat Menteri Keuangan S-635/MK.02/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Penyesuaian (Penghematan) Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 KKP mendapatkan alokasi penghematan sebesar Rp683.854.568.000 sehingga terjadi penyesuaian pagu anggaran semula Rp10.763.278.073.000 menjadi Rp10.079.423.505.000
    • Nota Keuangan beserta Rancangan APBN Tahun 2017, pagu anggaran KKP Tahun 2017 sebesar Rp10.079.423.505.000.
  • Dirjen Perikanan Tangkap fokus pada bantuan unit untuk nelayan, sertifikasi dan kegiatan lain.
  • Dirjen Pengawasan Perikanan fokus pada 8 unit speedboat pengawas, pengawasan pesawat patroli dan lain-lain.
  • Badan Pengembangan fokus 6.500 orang untuk pendidikan vokasi, pelatihan aparatur Kelautan dan Perikanan, numerator dan lainnya.
  • Badan Karantina Ikan fokus identifikasi penyakit ikan di 2.100 alokasi, sertifikasi mutu produk dan lain-lain.
  • Inspektur Jendral fokus pada pengawasan aset.
  • Proposal DAK menjadi dasar alokasi, penilaian disampaikan oleh daerah bersama Kemenkeu dan Bappenas.
  • DAK Kota sebesar Rp 8,4 Triliun.
  • DAK Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2017 Provinsi digunakan untuk pembangunan daerah.
  • Provinsi pembangunan rehabilitasi sarana pokok balai benih, pengadaan sarana sumber daya, pesisir dan lain-lain.
  • Dana kelolaan layanan umum Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rp500 Miliar untuk penguatan modal.
  • Pengelolaan dana dilakukan melalu perpinjaman dana bergulir.
  • Dana sebesar Rp5 Miliar untuk pengembangan garam pesisir.
  • Usaha garam masyarakat pesisir sebesar 5%.
  • Menanggapi beberapa isu terkait beberapa perizinan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memohon untuk perubahan gros akte.
  • Isu soal perizinan sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
  • Diharapkan total kapal yang diukur ada 8900, 30% diantaranya di bawah 100 GT.
  • Pengukuran ulang kapal akan dilakukan tahun depan. Terkait perompakan sudah ditangkap yang ada di Lampung.
  • Mengenai perompakan, merubah perampokan dari darat kelaut karna hasil yang didapatkan sangat melimpah.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan