Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2024 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Badan Restorasi Gambut, dan Mangrove, Perum Perhutani, PT Inhutani 1, dan PT Inhutani V

Ditulis Tanggal: 15 Aug 2023,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada 12 Juni, Komisi 4 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Badan Restorasi Gambut, dan Mangrove, Perum Perhutani, PT Inhutani 1, dan PT Inhutani V tentang RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2024 dan lain-lain. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sudin dari Fraksi PDIP dapil Lampung 1 pada pukul 14.39 WIB. (Ilustrasi: Sekretariat Kabinet)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Capaian pembangunan KLHK pada Tahun 2022:
    • Lingkungan Hidup dan Kehutanan menghasilkan pertumbuhan PDB dan ekspor LHK untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga adanya surplus neraca perdagangan non migas. Untuk Tahun 2022 angka di KLHK Rp118,39 triliun kontribusi.
    • Terdapat peningkatan kapasitas kelompok tani hutan yang ditunjukkan dengan nilai transaksi kelompok yaitu 467 juta per kelompok usaha perhutanan sosial per tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 181 juta.
    • Kualitas lingkungan juga kami mohon izin melaporkan bahwa untuk tahun 2022 terdapat peningkatan pada indeks 72,42 dibandingkan dengan tahun sebelumnya 71,45. Kelompok usaha pertahanan sosial ini terus dibina dan mengalami peningkatan kapasitas kelompok yang kita cover dalam bentuk platinum gold kemudian silver dan pemula. Jadi kelompok yang gold ini yang sudah bisa melakukan ekspor dan juga yang platinum.
    • Kemudian tentang pembangunan membangun desa dengan hutan sosial. Jadi memang konsep hutan sosial ini untuk membangun pertumbuhan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dalam hal ini pertumbuhan desa. Prinsipnya adalah akses kelola hutan kemudian penyerapan tenaga kerja dan penghasilan bagi masyarakat serta dengan tetap memperhatikan kelestarian. Jadi format pembinaannya berupa kelembagaan, akses lahan, kapasitas organisasi dari kelompok tani hutan, dan juga sarana termasuk pemasaran dan upaya-upaya untuk pemupukan modal. Pada saat sekarang telah berkembang yang kurang bapak presiden telah memberikan dukungan bahwa persoalan hutan sosial ini bukan hanya persoalan KLHK tetapi dia sudah meluas sampai terutama di hilirnya untuk masyarakat bisa berkembang menjadi masyarakat yang produktif.
    • Selanjutnya tentang laju dekorasi dan degradasi hutan. Persoalan deforestasi sampai sekarang dan terutama pada tingkat internasional menjadi perhatian yang keras dikaitkan dengan rantai supply di pertanian. Jadi seperti karet Kakao sawit terutama dan juga sapi. Sejak tahun 2014 kita bisa mengelola deforestasi ini kalau lihat datanya di tahun 2015 itu kira-kira angkanya di 1,1 1,09 juta hektar dalam satu tahun. Kemudian pada tahun 2019 kira-kira 460.000 hektar dan tahun 2021 angkanya 110.000 hektar. Kami sedang finalisasi angka di 2022 kira-kira 107.000 hektar. Tetapi memang bahwa secara internasional ini menjadi perhatian yang cukup intensif dan kita sedang kelola dengan sebaik-baiknya.
    • Tentang emisi karbon, di angkanya pada tahun 2020 di 47,28% kita berhasil menurunkan di tahun 2021 43%, kita masih sedang hitung di tahun 2022. Artinya manajeble sampai dengan sekarang tetapi tetap harus kita ekstra hati-hati menjaga karena fluktuasi yang tinggi.
  • Kinerja KLHK di tahun 2020:
    • Indeks kualitas lingkungan hidup, laju penurunan deforestasi kemudian juga luas kawasan bernilai konservasi tinggi. Ini juga sangat penting selain kita menjaga dari proses fragmentasi habitat di waktu yang lalu akibat perizinan ini juga kita konsolidasikan agar nilai-nilai konservasi ini semakin kuat di Indonesia. Kemudian luas kawasan hutan yang dikonsolidasikan.
    • Realisasi anggaran tahun 2023/8 Juni adalah 27,8 dan per hari ini kami cek angkanya 27,98. Angka ini dengan sudah adanya tambahan dari Kementerian Keuangan kepada KLHK senilai 418 miliar. Yaitu PNBP dari penggunaan kawasan hutan yang harus dipakai untuk keperluan pengukuhan kawasan penataan batas.
    • Kondisi 2024 bagaimana RKP dan RKA KL ini terus konsisten sejak 2022-2023 hingga 2024. Yaitu pengembangan akses kelola masyarakat, ekonomi sirkuler, dan pertumbuhan ekonomi wilayah demikian pula di 2023 dan 2024. Jadi perbaikan seluruh kondisi.
    • Sasaran ekonomi menurut makro ekonomi yaitu pertumbuhan PDB sektor LHK masyarakat dan keuangan dan penurunan kebakaran hutan dan lahan laju deforestasi serta parameter lingkungan. Bahwa tentang situasi kebakaran hutan dan lahan pada saat ini udah masuk bulan Juni mulai bulan panas pada saat ini sudah ada 7 provinsi yang menetapkan kondisi atau pernyataan siaga darurat yaitu Riau, Kalbar, Sumsel, Jambi, NTT, Kalteng dan Kalsel. Kemudian pada saat ini juga sudah ada 15 unit pesawat yang stand by dari BRIN, BNPB dan dari KLHK. Pada kondisi-kondisi tertentu juga ketika kebakaran itu atau hotspot terindikasi muncul di sekitar kawasan lokasi swasta, kami menugaskan swasta juga untuk mengatasi pada saat ini telah dilakukan teknik modifikasi cuaca seperti di Riau Jambi Sumsel NTT dan Kalbar Pada bulan April dan Juni. Pola kebakaran hutan itu agak berbeda di Riau yang biasanya Intens di bulan maret dan April kemudian turun lalu nanti naik lagi di bulan Juni kemudian bergerak terus sampai Agustus dan nanti kencangnya kira-kira pertengahan September. Kemudian pada saat ini tercatat di KLHK bawa areal terbakar sebesar 1.637 hektar per Juni 2023. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu pada era yang sama jadi Januari Juni di tahun lalu 35.212 hektar Jadi sekarang 16.000.
    • Kemudian proyeksi rainfold atau curah hujan menengah sampai mulai tinggi masih terjadi di Sulut, Sulteng, Sulsel, Maluku dan Papua Barat. Tetapi daerah-daerah seperti pulau Jawa, Sumba, dan sebagian Kalimantan, Kalteng bagian bawah sampai ke selatan itu relatif kering dan juga sebagian di Sumatera bagian utara.
  • APBN Tahun 2023 untuk KLHK yaitu proyeksi pendapatan 6,746 triliun dan Pagu indikatif untuk penganggaran atau belanja sebesar 7 triliun 539 miliar rupiah. Berikutnya pagu indikatif 2024 yaitu 7,53 triliun dengan dengan distribusi program : yaitu program dokumen dukungan manajemen 3,56 triliun, program pengelolaan hutan berkelanjutan 2,44 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi 190 miliar, program kualitas lingkungan hidup 1,2 triliun dan program ketahanan bencana dan iklim 139 miliar. Sumber dana yaitu dari Rupiah murni dari PNBP dan dari hibah luar negeri. Distribusi penganggaran menurut unit kerja eselon 1 Kementerian lhk yang tertinggi yaitu konservasi sumber daya alam dan ekosistem 1,7 triliun. Kemudian DAS jadi RHL 1,29 triliun lalu Planologi, pengukuhan, Tata batas 717 miliar dan pemulihan pemulihan kerusakan lingkungan 595 milyar dan seterusnya.
  • Kementerian LHK ini mendapatkan mandat tugas di pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial dan tata kelola. adi indikator kinerja utamanya seperti indeks kualitas lingkungan hidup pengelolaan sampah. Untuk inventarisasi gas rumah kaca serta pengendalian deforestasi.
  • Tentang prioritas nasional dalam pembangunan lhk 2024 mandat nasional untuk KLHK yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kemudian peningkatan nilai tambah daya saing industri pengolahan dan juga destinasi wisata. Sedangkan untuk mengatasi kesenjangan dan menjamin pemerataan di dalam operasionalnya memang tersebar tetapi yang secara khusus untuk kesenjangan pemerataan ini membantu penyiapan di ibukota negara berkaitan dengan kesiapan-kesiapan awal perencanaan lingkungan hidup strategis, pengendalian lingkungan dan sebagainya. Kemudian prioritas nasional yang ketiga yaitu SDM berkualitas dan berdaya saing. Serta prioritas nasional yang keenam yaitu membangun lingkungan hidup ketahanan bencana dan perubahan iklim.
  • Indikasi anggaran berbasis masyarakat pada sektor KLK untuk tahun 2024 yaitu 1 triliun 752 Miliar untuk tahun 2024. Ini angkanya meningkat dari tahun 2023 1,674,46 triliun jadi Ini arahnya untuk investasi pada sektor KLHK untuk penguatan modal sosial masyarakat pada tingkat tapak.
  • Kami juga mengikuti kunjungan-kunjungan resep di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah kami coba untuk tindaklanjuti sambil terus Kami ikuti perkembangannya dan penanganannya di lapangan. Dan selanjutnya juga yang di Jawa Barat di Subang Ini juga kami terus ikuti perkembangannya kita sedang tangani juga terutama yang berkaitan dengan Tangkuban Perahu ini menjadi catatan.
  • Pada saat ini memang dari 14 jenis PNBP yang dari kehutanan itu baru 4 yang boleh dipakai oleh KLHK yaitu DR, PSDH penggunaan kawasan dan gakum. Yang konservasi belum. Jadi nanti kami akan diskusikan dengan kementerian keuangan kiranya ini bisa memperkuat TWA TWA yang menghasilkan PNBP untuk bisa memberikan efek para langsung kepada masyarakat. Memang di gunung Tangkuban Perahu itu masyarakatnya perlu mendapatkan sesuatu dari destinasi wisata Tangkuban Perahu yang menurut catatan Kementerian LHK juga termasuk yang kunjungannya sangat tinggi yaitu dari multiplier Effect. Dan ini sudah dikomunikasikan dengan Bupati dan pemegang izin Dan yang penting tadi adalah bagaimana PNBP nya bisa dikelola dan disampaikan kepada masyarakat. Saya juga berterima kasih pada ke Jawa Timur banyak yang bisa digali di sana dan kami akan terus tingkatkan sebagaimana arahan pada saat kunjungan kerja.
  • Di Taman Safari Indonesia kami mendapat catatan-catatan dan juga Kementerian terus berusaha untuk mendorong pendidikan lingkungan hidup bagi generasi muda.
  • Selanjutnya terkait dengan kunjungan kerja ke luar negeri. Kita memang memetik pelajaran dari CCTV dan kamera Trap kita akan coba terapkan yang untuk 24 jam. Yang sistem kamera Trap itu sudah ada. Kami akan eee dorong dan kita bisa kembangkan karena pada dasarnya kalau untuk saat sekarang dukungan dana-dana bagi lingkungan hidup itu sudah bisa diakses melalui dana BPD LH.
  • Sementara itu yang kunjungan ke Tiongkok tentang breeding law kita memang perlu mempelajari banyak dari pola-pola di Tiongkok sehubungan dengan cara mereka mengelola bagaimana peminjaman dan breeding dari panda.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan