Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Bantuan APBN 2016, Dana Pertanian, dan Dukungan Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara - Audiensi Komisi 4 dengan DPRD Sumatera Utara

Tanggal Rapat: 28 Jan 2016, Ditulis Tanggal: 24 May 2021,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: DPRD Sumatera Utara

Pada 28 Januari 2016, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Audiensi dengan DPRD Sumatera Utara tentang bantuan APBN 2016, dana pertanian, dan dukungan Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Audiensi dipimpin dan dibuka oleh Fadly dari Fraksi PPP dapil Sumatera Utara 3 pada pukul 11.30 WIB. (Ilustrasi: Kumparan)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

DPRD Sumatera Utara
  • Persoalan di Sumatera Utara banyak bermasalah menyangkut petani. Permasalahan pertanian Sumatera Utara bermasalah dari hulu hingga hilir.
  • Teknologi pasca panen di Sumatera Utara masih kurang, begitu juga harga pasca panen yang rendah.
  • Sumatera Utara berencana produksi pertanian sebesar 4,6 juta ton, tetapi terhambat dana dari APBN.
  • Impor jagung untuk industri pakan ternak akan membuat harga jagung di petani akan anjlok.
  • Permasalahan register 40 harus diselesaikan secepatnya.
  • DPRD Sumatera Utara siap bekerjasama untuk mengembangkan sektor pangan.
  • DPRD Sumatera Utara berharap workshop masterplan dihadiri oleh seluruh anggota DPR-RI dapil Sumatera Utara.
  • DPRD Sumatera Utara berharap seluruh lahan register 40 dikelola BUMD Sumatera Utara.
  • Irigasi menjadi masalah juga yang mengurangi produksi pertanian.
  • Kebun Raya di Sumatera Utara belum pernah dilakukan replanting, bagi hasil cukai juga kecil.
  • DPRD Sumatera Utara berpikir untuk memberikan subsidi kepada hasil pertanian agar harganya tidak rendah.
  • Ada program pertanian di zaman Soesilo Bambang Yudhoyono yang tidak berlanjut lagi padahal hal itu bagus untuk pangsa pertanian.
  • Industri pertanian harus didorong, namun BUMN pertanian yang direncanakan belum jelas perkembangannya.
  • Kementerian Pertanian perlu membuka pangsa pasar pertanian untuk menghadapai MEA.
  • Alih fungsi lahan menjadi penyebab penurunan produksi pertanian.
  • APBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Utara untuk pertanian hanya 9%.
  • DPRD Sumatera Utara merasa sakit hati menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) pertanian Sumatera Utara yang lebih kecil dari Jawa Timur.
  • Sektor perkebunan harus menjadi bagian penting bagi penerimaan daerah.
  • DPRD Sumatera Utara telah berencana membuat masterplan pertanian di Sumatera Utara.
  • DPRD Sumatera Utara berkunjung ke DPR-RI ingin mendapat perhatian bagi sektor pertanian Sumatera Utara.
  • Sampai sekarang DPRD Sumatera Utara juga belum memahami perkembangan bank tani.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan