Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
Tanggal Rapat: 8 Nov 2023, Ditulis Tanggal: 22 Feb 2024,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kepala Badan Pangan Nasional
Pada 8 November 2023, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional membahas Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain. RDP dibuka dan dipimpin oleh Anggia Erma dari Fraksi PKB dapil Jawa Timur 6 pada pukul 16.24 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Pangan Nasional
- Realisasi pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. 6 November 2023 sebesar Rp303.912.355.426 atau 65,39% dari total pagu anggaran sebesar Rp464.776.703.000.
- Satker Pusat 77,9%
- Satker Daerah 37,17%
- Program Kerja Badan Pangan Nasional Tahun 2024
- Tema Rencana Kerja Pemerintah : Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- Prioritas Nasional : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- Indikator
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) = 95,2
- Global Food Security Index (GFSI) = 69,8
- Food Insecurity Experience Scale/FIES = 4,0
- Inflasi Pangan Bergejolak = 4,0 ±1
- Nilai Reformasi Birokrasi = 84
- 2 Program 4 Kegiatan
- Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
- Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan
- Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi
- Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
- Program Dukungan Manajemen
- Dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional
- Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas
- Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional TA 2024 sebesar Rp442,63 miliar
- Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp327.771.421
- Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan sebesar Rp139.068.325
- Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi sebesar Rp86.832.700
- Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sebesar Rp101.870.396
- Program Dukungan Manajemen Rp114.860.227
- Program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp327.771.421
- Cadangan Pangan Pemerintah
- Stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5-10% dari kebutuhan atau market share nasional untuk dapat intervensi harga pasar.
- Harga Pangan Nasional
- Beberapa komoditas di tingkat produsen dengan harga di atas HAP/HPP, diantaranya GKP (31,20%), GKG (22,41%), Beras Medium (23,71%), Beras Premium (18,49%), jagung (41,30%), sedangkan di tingkat konsumen dengan harga di atas HAP/HET diantaranya Beras Premium (8,20%), Beras Medium (21,76%), jagung (49,80%).
- Beras menyumbang inflasi terbesar
- Tingkat inflasi nasional bulan Oktober 2023 sebesar 2,56% (yoy) naik dari inflasi bulan September 2,28%. Inflasi bergejolak juga meningkat dari 3,62% menjadi 5,54% (yoy).
- Komoditas dengan kontribusi inflasi terbesar adalah beras sebesar 0,58% (yoy).
- Bantuan pangan beras efektif menahan laju inflasi pangan, utamanya beras.
- Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Meningkat
- Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) meningkat dari 100,41 di Oktober 2022 menjadi 114,55 di Oktober 2023.
- Stok Beras Perum Bulog
- Stok Beras BULOG = 1.390.323 ton
- Realisasi penugasan impor beras 2 juta ton dan 1,5 juta ton Tahun 2023
- Realisasi pengadaan dan penyaluran beras nasional
- Pengadaan 2.671.426 ton
- Realisasi Dalam Negeri 906.138 ton
- Realisasi Luar Negeri 1.765.398 ton
- Penyaluran 2.065.092 ton
- Realisasi SPHP 885.368 ton
- Tanggap Darurat 2.302 ton
- Golongan Anggaran 69.312 ton
- Bantuan Pangan Tahap I 640.590 ton
- Bantuan Pangan Tahap II 467.519 ton
- Pengadaan 2.671.426 ton
- Proyeksi Stok CBP Tahun 2023 dan 2024
- Dengan adanya perpanjangan penyaluran bantuan pangan beras Desember 2023, stok CBP akhir tahun 2023 sebesar 1,20 juta ton dan dengan adanya kepastian penyaluran bantuan pangan tahun 2024 alokasi 6 bulan, maka estimasi stok akhir tahun 2024 sebesar 1,17 juta ton.
- Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2023
- Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras, Daging Ayam, dan Telur Ayam Tahap I telah selesai 100%. Penyaluran Tahap II beras sudah mencapai 67,93% serta daging ayam dan telur ayam sudah mencapai 40,87% yang akan diselesaikan pada November 2023.
- Rencana Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2024
- KPM bantuan pangan beras tahun 2024 diusulkan menggunakan Desil 1, 2, dan 3 Data P3KE Kemenko PMK sebanyak 22.004.077 KPM.
- KRS bantuan penanganan stunting sebanyak 1.446.089 KRS menggunakan data dari BKKBN.
- Penyaluran untuk 6 bulan ini akan dilaksanakan melalui 2 tahap Januari-Maret dan April-Juni 2024.
- Penyaluran CPP Beras SPHP dalam rangka Stabilisasi Harga Beras Nasional
- Badan Pangan Nasional mengantisipasi terus berlanjutnya kenaikan harga beras di konsumen melalui penderasan SPHP.
- Realisasi penyaluran beras SPHP s.d 07 November 2023 sebesar 905 ribu ton, penyaluran terbesar di wilayah DKI Jakarta & Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat.
- Rencana SPHP Jagung kepada Peternak mandiri
- Dari penugasan impor tahap I sebesar 250.000 ton, Bulog telah berkontrak 171.000 ton dengan ketibaan pertama tanggal 15 November 2023 di Pelabuhan Tanjung Perak.
- Badan Pangan Nasional mendorong Perum Bulog untuk segera menyalurkan SPHP Jagung kepada Peternak mandiri.
- Optimalisasi tol laut, kargo pesawat, dan mode angkutan lainnya untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan
- Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan Kerjasama Antara Daerah (KAD) serta optimalisasi fasilitas tol laut, kargo pesawat dan moda angkutan lainnya guna mobilisasi produk pangan dari daerah yang surplus ke daerah defisit.
- Mobilisasi pangan dengan Fasilitasi Distribusi Pangan hingga tanggal 05 November 2023 sudah terealisasi sebanyak 1,73 juta kg.
- Rekapitulasi Pelaksanaan GPM se-Indonesia
- Badan Pangan Nasional menghimbau dan memohon bantuan kepada Kepala Daerah untuk memanfaatkan dana dekonsentrasi untuk pelaksanaan GPM setiap Minggu di wilayahnya masing-masing.
- Penyaluran Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan
- Penyaluran Bantuan Pangan Pengendalian Kerawanan Pangan 2023 dilakukan Kick Off pada tanggal 01 November 2023, di Purworejo, Jawa Tengah, penyaluran ini dilaksanakan di 8 Provinsi (Bengkulu, Jambi, Jateng, Kalbar, Kalteng, Kep. Bangka Belitung, Papua Barat, Papua Barat Daya) pada 22 Kabupaten/Kota di 366 Desa dengan jumlah 98.600 keluarga.
- Edukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA (B2SA Goes to School)
- Badan Pangan Nasional mengajak kepada seluruh masyarakat untuk turut menerapkan konsumsi pangan B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) melalui Gerakan B2SA Goes To School.
- Badan Pangan Nasional menghimbau masyarakat untuk Stop Boros Pangan dan Belanja Bijak
- Perhitungan Surplus/Defisit dan Potensi Produksi Beras Nasional
- Realisasi neraca produksi konsumsi beras Januari-September tahun 2023 surplus sebesar 3,18 juta ton (lebih rendah dari 430 ribu ton dari periode yang sama di Tahun 2022), sedangkan proyeksi Januari-Desember 2023 surplus 0,28 juta ton (lebih rendah 1,06 juta ton dari Tahun 2022).
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI