Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK)

Tanggal Rapat: 8 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 6 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada 8 Oktober 2015, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK) mengenai Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Viva Yoga dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Timur 10 pada pukul 14:53 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: voi.id)

Pengantar Rapat

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK) diminta untuk menjelaskan dampak kebakaran hutan dari berbagai aspek dan membahas mengenai program KLHK dalam pencegahan pengendalian kebakaran hutan serta regulasi. Selain itu, Dirjen PPI KLHK juga diminta agar memaparkan

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK)

  • Kondisi hari ini sampai jam 10:00 di Pekanbaru relatif aman meski belum hijau.
  • Status siaga darurat untuk Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan.
  • Provinsi di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan dengan hotspot terbesar.
  • Persebaran Kabupaten per Provinsi menjadi perhatian untuk pencegahan jangka panjang.
  • Terkait peraturan pencegahan bisa dilihat di UU.
  • Di Riau, hotspot tertinggi ada di Pelalawan. Di Jambi, hotspot tertinggi ada di Muaro Jambi. Di Kalimantan Tengah merupakan hotspot yang paling parah.
  • Tugas KLHK adalah menginventarisir gas rumah kaca.
  • Daerah Jambi masuk batas bahaya.
  • Indonesia sudah mempunyai banyak UU. Ada juga tim yang bekerja yang diketuai oleh Dirjen Planologi.
  • Solusi dari KLHK adalah:
    • Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptif.
    • Meningkatkan upaya akurasi dan kecepatan analis dan deteksi dini.
  • Hal yang dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah bagus. Hanya membutuhkan peningkatan kapasitas lokal.
  • Terkait pencegahan, dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 untuk Dirjen PPI KLHK.
  • Politik anggaran merupakan salah satu hal yang disinggung.
  • Anggaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2015 mendapat tambahan Rp110 Miliar. Anggaran karhutla 2016 mendapat tambahan Rp650 Miliar untuk pembelian helikopter.
  • Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp199 Miliar. Anggaran lainnya ada dari DBON dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
  • Alokasi anggaran dalkarhutla diprioritaskan untuk 5 Provinsi yaitu Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
  • Pemanfaatan alokasi Rp110 Miliar salah satunya untuk sarana prasarana pencegahan.
  • Sewa pesawat dalam rangka pengendalian ke Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua karena sebaran hotspot sudah mengarah kesana.
  • Pengadaan perangkat kegiataan dan komunikasi juga dilakukan.
  • Pada 2016, alokasi anggaran PPI total semuanya tidak lebih dari Rp110 Miliar.
  • Aspek teknis diperlukan terutama untuk lahan gambut.
  • Dilakukan juga pembinaan teknis monitoring dan evaluasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan