Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

• Direktorat ini berkewajiban mencegah dan memulihkan kondisi gambut serta pesisir laut. 
• Kualitas air masih tercemar 80% dari limbah rumah tangga. 
• Setiap tahun ada pantauan di 34 provinsi, dimana 79% air tercemar berat. 
• Isu-isu pesisir laut seperti kapal tanker yang tumpah di Cilacap. 
• Sudah ada lembaga tersendiri yang dipimpin oleh Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian LHK RI.
  

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

• Harus ada kerja sama lintas sektor untuk penanganan. 
• Terdapat target untuk mengurangi penimbunan sampah 20%, yang berhasil didaur ulang baru 7% dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 
• Untuk limbah berbahaya diawali dengan verifikasi ke perusahaan untuk pemberian perizinan impor limbah B3. Dirjen B3 memberikan rekomendasi impor untuk industri untuk melakukan klasifikasi dengan negara pengimpor. 
• Lahan terkontaminasi cukup banyak di Indonesia, seperti penambangan pasir timah di Laut Bangka. 
• Limbah yang masuk impor B3 seperti scrap plastik, scrap kertas bekas, dan scrap logam. 
• Kementerian LHK mengekspor limbah-limbah B3 merkuri ke Belanda dan Swiss, sedangkan untuk limbah electronic wasted ke Singapura (yang masih mengandung emas dan timah serta yang masih bisa diolah).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

• Saat ini sedang fokus mengurusi Amdal di wilayah pesisir dan yang saat ini sedang mencuat seperti Teluk Benoa dan Teluk Jakarta. 
• Perizinan Teluk Benoa cukup ke Pemprov saja.
• Kasus Teluk Jakarta, Amdalnya parsial yaitu per pulau.
  

Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

• Sasaran strategis Dirjen Gakkum adalah terwujudnya ketaatan terhadap lingkungan, dimana harus mengurangi pelanggaran dan penambahan aparat sebagai mandat dari pelaksanaan Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air. 
• Pendekatan strategis seperti penguatan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa dan penindakan, penguatan jejaring kerja, dan penerapan pendekatan science based.
  

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

• Dirjen KSDAE akan fokus melakukan pengawasan kawasan konservasi, pengawasan spesies terutama yang endemik, serta mengelola kawasan di daratan dan sebagian di perairan. 
• Terdapat beberapa kendala seperti sampah di taman nasional laut, tumpahan minyak mempengaruhi biota laut, dan juga penangkapan ikan dengan bom. 
• Hal lain adalah tentang pencemaran genetik, perlu adanya beberapa undang-undang yang direvisi dan adanya usulan untuk membentuk Undang-Undang tentang Sumber Daya Genetik.
  

Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (PDAS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

• Tugas dari Dirjen PDAS adalah mengupayakan agar DAS bisa sehat, dilihat dari kualitas, kuantitas air, dan kontinuitas debit air. 
• Dirjen PDAS sudah membuat MoU dengan CSR Pertamina dan Djarum pada Juni 2015. 
• Reboisasi yang melibatkan masyarakat akan menghasilkan 1 juta hektar demi peningkatan kualitas air. 
  

Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

• Tahun 2003, FAO meramalkan krisis energi pangan, air, dan sebagainya.  
• Diperlukan sinergi yang dilakukan oleh lintas sektor untuk mengatasi budidaya perikanan.