Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Tanggal Rapat: 6 Apr 2023, Ditulis Tanggal: 15 Apr 2023,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Pada 6 April 2023, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI mengenai Rencana dan Program Kerja Tahun 2023. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Lampung 1 pada pukul 11.07 WIB. (Ilustrasi: Mediaindonesia.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Surat Menteri Keuangan terkait menindaklanjuti surat Menteri Keuangan S-104/MK.02/2022 tentang Automatic Adjusment Belanja Kementerian/Lembaga (KL) perlu ditindaklanjuti kebijakan ini dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023.
- Kebijakan Automatic Adjusment pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebesar Rp468.167.685.000.
- Pagu Anggaran KKP TA 2023 yaitu:
- Setjen:
- Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp297.441.521.
- Belanja program/kegiatan sebesar Rp380.715.880.
- Jumlah pagu 2023 sebesar Rp678.157.401.
- Automatic Adjusment sebesar Rp71.258.323.
- Pagu efektif tahun 2023 sebesar Rp606.899.078.
- Itjen:
- Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp40.532.420.
- Belanja program/kegiatan sebesar Rp44.778.897.
- Jumlah pagu 2023 sebesar Rp85.311.317.
- Automatic Adjusment sebesar Rp9.644.931.
- Pagu efektif tahun 2023 sebesar Rp75.666.386.
- DJPT:
- Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp360.000.000.
- Belanja program/kegiatan sebesar Rp595.652.399.
- Jumlah pagu 2023 sebesar Rp955.652.399.
- Automatic Adjusment sebesar Rp82.632.209.
- Pagu efektif tahun 2023 sebesar Rp873.020.190.
- DJPB:
- Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp276.000.000.
- Belanja program/kegiatan sebesar Rp905.634.862.
- Jumlah pagu 2023 sebesar Rp1.181.634.862.
- Automatic Adjusment sebesar Rp84.754.851.
- Pagu efektif tahun 2023 sebesar Rp1.096.880.011.
- DJPSDKP:
- Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp268.263.731.
- Belanja program/kegiatan sebesar Rp883.000.000.
- Jumlah pagu 2023 sebesar Rp1.151.263.731.
- Automatic Adjusment sebesar Rp59.013.551.
- Pagu efektif tahun 2023 sebesar Rp1.092.250.180.
- DJPDSPKP:
- Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp89.658.200.
- Belanja program/kegiatan sebesar Rp298.841.800.
- Jumlah pagu 2023 sebesar Rp388.500.000.
- Automatic Adjusment sebesar Rp82.632.209.
- Pagu efektif tahun 2023 sebesar Rp328.260.342.
- DJPRL:
- Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp142.000.000.
- Belanja program/kegiatan sebesar Rp278.000.000.
- Jumlah pagu 2023 sebesar Rp420.000.000.
- Automatic Adjusment sebesar Rp57.799.931.
- Pagu efektif tahun 2023 sebesar Rp362.200.069.
- BRSDMKP:
- Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp989.462.966.
- Belanja program/kegiatan sebesar Rp394.174.200.
- Jumlah pagu 2023 sebesar Rp1.383.637.166.
- Automatic Adjusment sebesar Rp21.331.372.
- Pagu efektif tahun 2023 sebesar Rp1.362.305.794.
- BKJPM:
- Belanja pegawai dan operasional perkantoran sebesar Rp389.500.000.
- Belanja program/kegiatan sebesar Rp134.000.000.
- Jumlah pagu 2023 sebesar Rp523.500.000.
- Automatic Adjusment sebesar Rp21.492.559.
- Pagu efektif tahun 2023 sebesar Rp502.007.141.
- Setjen:
- Automatic Adjustment di Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:
- Bersumber dari dana Rupiah Murni (RM).
- Kegiatan yang dilakukan Automatic Adjustment adalah kegiatan yang bersifat tidak mendesak atau dapat ditunda, kegiatan pendukung, serta kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada triwulan 4.
- Automatic Adjustment tidak dikenakan pada bantuan pemerintah (BP) terutaqma aspirasi masyarakat dan kegiatan yang berisfat prioritas di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Untuk Penguatan daya saing peningkatan konsumsi ikan atau melalui kampanye gemar makan ikan, pembangunan sentra kuliner dan pasar ikan.
- Perluasan akses pasar pengembangan sistem rantai dingin melalui bantuan pabrik es, gudang beku dan kendaraan berpendingin.
- Untuk pengelolaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil rehabilitasi kawasan pesisir antara lain melalui rehabilitasi mangrove mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bulan cinta laut, pengembangan usaha garam rakyat dan pengelolaan perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
- Di pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan pengawasan peningkatan ikan terukur berbasis data satelit, antara lain : operasional kapal pengawas pesawat patroli, speedboat dan lain-lain.
- Untuk pengembangan sumber daya manusia, antara lain : pelatihan Masyarakat, penyuluhan kelompok pendidikan vokasi serta informasi bisnis dan pemanfaatan teknologi kelautan dan perikanan.
- Untuk Karantina ikan dan pengendali mutu, penerapan sistem jaminan mutu antara lain melalui sertifikasi peremajaan sarpras, pengujian mutu, pengembangan karantina ikan dan pengembangan laboratorium rujukan dan akreditasi.
- Di Inspektorat Jenderal ada pengawasan akuntabilitas aparatur dan pelaksanaan sinergi pengawasan.
- Di Sekretariat Jenderal, ada dukungan layanan dan pengelolaan produk hukum sumber daya manusia aparatur dan organisasi perencanaan keuangan pengadaan barang dan jasa dan hubungan Masyarakat.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI