Kepala Badan Pangan Nasional:

• Ada 3 poin kesimpulan RDP sebelumnya terkait Badan Pangan Nasional:
  • Yang pertama pada 16 November 2022 Komisi 4 DPR-RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk memenuhi stok beras minimal untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), serta mengupayakan kepada pemerintah untuk pasar hilirnya agar perputaran stok CPP dan pada kesempatan ini dilaporkan hilirisasi CPP telah dilaksanakan sepanjang tahun 2023 melalui program SPHP beras dengan total realisasi 550.769 ton dan program bantuan pangan dalam bentuk beras mulai berjalan 31 Maret ini untuk 21,353 juta KPM selama 3 bulan ke depan.
  • Terkait usulan anggaran belanja tambahan tahun 2023 sebesar Rp1,2 triliun, Alhamdulillah telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk dilakukan pergeseran anggaran dari BA pengelolaan belanja lainnya pada 999.08 ke BA Badan Pangan Nasional 125 sebesar maksimal tiga ratus enam puluh miliar dua ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah. Saat ini kami sedang menunggu surat penetapan satuan anggaran bagian anggaran SP Saba 999.000 dari Kementerian Keuangan untuk proses penerbitan Dipa, setelah terbit Dipa, kami mohon berkenan Bapak/Ibu Anggota Komisi 4 DPR-RI untuk dapat menajamkan program kegiatan kami. Selain itu kami juga menyusun blueprint rencana program dan kegiatan untuk mencapai target ketahanan pangan nasional sampai dengan 2045.
  • Yang ketiga sesuai dengan permintaan Komisi 4 DPR-RI agar Badan Pangan Nasional mereview harga pembelian pemerintah HPP gabah beras, kami telah menetapkan Perbadan Nomor 6 Tahun 2023 tentang HPP dan rafaksi harga gabah dan beras sebagai konsekuensi dari meningkatnya gabah, kami juga menetapkan Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi beras untuk menjaga harga di tingkat konsumen, Gabah Kering Panen petani sebesar Rp5.000 per kg, Gabah Kering Panen Penggilingan sebesar 5.100 kg, gabah kering giling di penggilingan Rp6.200 per kg, gabah kering giling di gudang bulog Rp6300 per kg, beras di gudang Bulog sebesar Rp9950 kg. HET beras diatur berdasarkan zonasi, untuk zona 1 meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB dan Sulawesi HET beras medium Rp10.900 per kg dan beras premium Rp13.900 per kg. Untuk zona 2 Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan HET medium Rp11.500 dan beras premium Rp14.400 per kg. Adapun zona 3 meliputi Maluku dan Papua beras medium sebesar Rp11.800 per kg dan untuk beras premium Rp14.800 per kg.
• Gabah yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional dihitung berdasarkan struktur angka usaha tani di tingkat petani tersebut telah memperhitungkan kenaikan biaya produksi serta margin yang wajar bagi petani. Penyusunan struktur angka usaha tani berdasarkan masukan dari berbagai stakeholders, antara lain asosiasi petani penggilingan, akademisi, dan seluruh kementerian/lembaga terkait.
• Selain itu dalam penetapan HEP, kami telah memperhatikan kajian dari BPS, dari kementerian /lembaga terkait yang telah memperhitungkan dampak terhadap kenaikan harga beras serta andilnya terhadap inflasi dan tentunya harga yang ditetapkan tersebut telah disepakati dalam Rakornas kabinet menteri dan kepala lembaga yang dipimpin oleh Menko Perekonomian serta telah disetujui oleh Presiden dalam rapat internal. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan HPP ini, diantaranya teman-teman dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kumham, Kementerian Sekretariat Negara, serta Badan Pusat Statistik, Kantor Staf Presiden, BRIN, serta seluruh pelaku usaha dan para ahli atau akademisi.
• Selain itu tahun 2023 telah dilaksanakan perumusan dan penetapan 7 Perbadan pangan, tentu ini bukanlah proses yang mudah, akan tetapi dengan kinerja yang baik dan cepat dari semua pihak termasuk dukungan dari Komisi 4 DPR-RI kebijakan pangan dapat berjalan dengan sangat baik, tepat waktu, dan tepat sasaran.
• Dilaporkan bahwa telah dihitung prognosa neraca pangan sampai dengan bulan Desember 2023, secara nasional neraca pangan sampai dengan akhir Mei 2023 juga kita lihat kondisinya sehingga dapat dipastikan sampai akhir HPKN stok pangan tercukupi namun perlu diperhatikan bahwa harus segera di akselerasi pemasukan komoditas yang masih bergantung dengan pasokan dari luar negeri seperti daging, gula, bawang putih, dan kedelai, kemudian sesuai komitmen kami dalam RPP, sebelumnya kami melaporkan bahwa estimasi stok beras sampai dengan akhir tahun 2022 berdasarkan hasil survei beras nasional bersama antara Badan Pangan Nasional terkait di 34 provinsi 490 kabupaten kota dengan total 33.000 sampel baik di rumah tangga maupun non rumah tangga, disepakati stok beras akhir tahun 2022 yang menjadi carry over di tahun 2023 sebesar 4 juta lebih, target ini sudah sesuai dengan narasi relatif standard error minus 25% sesuai dengan acuan Australian Biro Statistic berdasarkan panel harga melalui panel harga pangan secara umum di bulan Ramadan.
• Berdasarkan data KSA BPS amatan Februari 2023 produksi beras pada Februari 2023 sebesar 2,86 juta ton, lebih rendari dari proyek KSA sebelumnya, hal ini disebabkan banjir dan gagal panen di 31 ribu Ha sawah.
• Dengan ditetapkannya Perpres 125 Tahun 2022, PMK 153 Tahun 2022 serta PMK 34 Tahun 2023 BUMN pangan bersama Badan Pangan Nasional sedang bekerja sama untuk penguatan cadangan pangan pemerintah baik melalui subsidi bunga pinjaman serta pemberian penjaminan pemerintah. Stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5 sampai 10% dari kebutuhan atau Market Share nasional untuk dapat intervensi harga pasar
• Baru saja terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah, jadi ada penjaminan pemerintah kepada Himbara yang ditaruh sehingga teman-teman di BUMN di bidang pangan ini bisa melakukan aktivitas penyerapan
• Stok beras Perum Bulog per 31 Maret sebesar 245.233 ton dan ini realisasi impor sebesar 492.863 ton. Ini adalah penugasan tahun 2022 yang terakhir masuk itu sampai dengan Februari kemudian meskipun dilaksanakan impor dapat kami sampaikan bahwa harga di tingkat petani juga masih sangat baik. Jadi kami sampaikan bahwa ini adalah importasi terukur, tidak membabi-buta untuk menjatuhkan juga.
• Badan Pangan Nasional melalui keputusan Badan Pangan Nomor 2 Tahun 2023 telah menetapkan jumlah CP yang dikelola tahun 2023 sebesar 2,4 juta ton, akhir tahun 2023 nanti sebesar 1,2 juta, jadi beras harus memiliki stok tidak seperti tahun lalu kita nggak punya stok, stok ini harus ada 1,2 juta carry over ke tahun 2024.
• Ada bantuan pangan, telur, dan daging ayam untuk pengentasan stunting, untuk keluarga berisiko stunting, akan diberikan kepada 1,4 juta keluarga berisiko stanting, satu pack isi 10 butir telur dan 1 Kg ayam sama seperti program sebelumnya, 3 bulan dilaksanakan oleh Id Food dan datanya dari teman-teman BKKBN, kalau KPM datanya dari Kementerian Sosial.
• Menindaklanjuti arahan Presiden dan dalam rangka stabilisasi harga beras di provinsi NTT telah dikirimkan total 1.400 ton beras CBP ke NTT melalui tol laut dari pelabuhan Tanjung Priok Surabaya dan telah diterima di NTT tanggal 31 Maret 2023.

Direktur Utama Perum Bulog:

• Perkembangan produksi dan harga:
  • Prakiraan Puncak panen tahun 2023 pada bulan Maret 2023 dengan produksi 9,34 juta ton GKG
  • Puncak panen tapi harga gabah di petani rp5.711 (Di atas HPP atau harga fleksibilitas Rp5.000 per kg) sehingga petani atau penggilingan memilih menjual ke pasaran umum
  • Harga beras di konsumen sampai dengan bulan Februari 2023 terus mengalami kenaikan sebesar Rp12.711
  • Khusus untuk komoditas beras pada bulan Februari 2023 memberikan andil atau sumbangan inflasi sebesar 0,08%
• Total pengadaan DN: 86.813 ton. Terdiri dari pengadaan CBP 47.535 ton dan komersial 39.279 ton (Laporan per 31 Maret 2023)
• Program bantuan pangan:
  • Tujuan; mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.
  • Periode; bantuan pangan beras dilaksanakan 3 bulan yaitu Maret, April, dan Mei 2023
  • Sasaran; 21.353.000 sesuai data KPM dari Kemensos
  • Alokasi; 10 kg atau KPM per bulan dengan kualitas beras CBP medium
  • Kementerian/Lembaga teknis yaitu Badan Pangan Nasional dan KPA yang terdiri dari Bappenas atau dengan menggunakan dana CBP
• Realisasi penjualan minyak goreng curah per 30 Maret 2023 sebanyak 16.821,68 ton.
  
  

Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero):

• Berdasarkan survei internal PIHC, Pabrik SP-36 di Petrokimia Gresik dikonversi menjadi NPK dengan kapasitas 600.000 ton yang akan beroperasi tahun 2024.
• Stok pupuk bersubsidi per tanggal 31 Maret 2023 sebesar 1.005.388 ton atau mencapai 257% apabila dibandingkan dengan ketentuan stok minimum yang telah ditentukan
• Tidak ada perbedaan kualitas antara pupuk urea subsidi dan urea non subsidi karena kandungan hara yang sama namun yang membedakan adalah warna butiran yaitu urea subsidi yaitu warna merah muda dan urea non subsidi berwarna putih.
• Berdasarkan uji efektivitas yang dilakukan oleh Balai Penelitian tanah pada tanaman padi sawah varietas mekongga di kebun percobaan Balai Besar penelitian tanaman padi di Sukamandi, Jawa Barat menyatakan bahwa pupuk NPK Phonska subsidi formula 15-10-12 efektif dan efisien yang ditunjukkan dengan hasil gabah yang lebih tinggi dibandingkan standar.
• Produk NPK non subsidi yang diproduksi pupuk Indonesia terdapat 13 jenis pupuk NPK formula umum dan 42 jenis pupuk NPK formula khusus untuk pemenuhan kebutuhan konsumen perkebunan.
  
  

Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food:

• Visi; menjadi perusahaan produsen dan distribusi pangan nasional yang sangat unggul
• Misi;
  • Mendukung kedaulatan dan ketahanan pangan Nasional
  • Membuat masyarakat mengkonsumsi pangan berkualitas tinggi
  • Memperluas kemampuan menghasilkan produk berkualitas dalam skala besar untuk pasar domestik dan global.
• Id Food mendukung upaya ketahanan pangan nasional yaitu:
  • Ketersediaan mutu keterjangkauan dan juga kesinambungan
  • Mendukung inklusivitas petani peternak nelayan dan juga UMKM
  • Membangun keseimbangan ekosistem pangan nasional yaitu Bappanas, Bulog, Id Food, private sektor, serta petani, peternak, nelayan, dan juga UMKM
  • Membangun rantai pasok pangan yang terintegrasi
  • Mewujudkan BUMN sektor pangan yang berkelas dunia