• Realisasi Belanja KLHK Tahun 2023 (per 13 November 2023) adalah 78,66% dengan prognosis akhir tahun sebesar 98,83%.
  • Capaian Indikator Kinerja Utama
    • Kualitas lingkungan hidup membaik
      • Sejak tahun 2015, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perbaikan, bahkan selalu melebihi dari target yang dicanangkan. Hal ini didukung dengan semakin baiknya kualitas lahan, udara dan air.
    • Pengelolaan sampah sembari mendorong sirkular ekonomi
      • Perbaikan kelola sampah ditandai dengan peningkatan indeks pengelolaan sampah. Hal ini didukung dengan sirkular ekonomi bank sampah yang semakin tumbuh.
    • Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun
      • Kementerian LHK adalah National Focal Point (NFP) untuk target penurunan emisi gas rumah kaca. Ini sesuai dengan Perpres No. 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Hasil tahun 2021 menunjukkan, emisi GRK sektor limbah dan kehutanan semakin bisa dikendalikan.
    • Laju deforestasi hutan menurun
      • Penurunan signifikan angka deforestasi hutan terjadi pada tahun 2015 sampai dengan 2022.
    • Kontribusi sektor LHK terhadap perekonomian terus meningkat

Kontribusi sektor LHK terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) harga berlaku nasional terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 9% per tahun selama periode 2018-2022. Dua kontributor, yaitu hasil hutan kayu dan komoditas hasil hutan bukan kayu.

• Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting

Nilai ekspor sektor kehutanan selama periode 2015-triwulan III 2023 tercatat US$109,58 Miliar atau sekitar Rp1.742,32 tTiliun (kurs Rp15.900). Nilai tersebut disumbang oleh nilai ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting.

• Kontribusi PNBP fungsional KLHK terus tumbuh

Selama 2016-2023, sektor LHK berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional sebesar Rp40,42 Triliun. Sementara rata-rata pertumbuhan selama tujuh tahun terakhir sebesar 7%.

• Luas penetapan kawasan hutan bertambah
  • Pada tahun 2022, penetapan kawasan hutan disepakati seluas 10 juta hektare di mana target tersebut berhasil dicapai 100%. Dengan penambahan 10 juta hektare maka luas penetapan kawasan hutan pada tahun 2022 dan progres hingga TW III 2023 secara kumulatif sebesar 100,16 juta hektare.
• Pengelolaan hutan melalui reforma agraria (Tora & Perhutsos) semakin baik
  • KLHK mendistribusikan dan memberikan hak pengelolaan lahan kepada masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan yang sudah bermukim lebih dari 20 tahun untuk mendapatkan manfaat.
• Nilai kinerja reformasi birokrasi
  • Nilai kinerja reformasi birokrasi yang terus meningkat menunjukkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, hasil RB senilai 76,14 poin Kategori Baik (KB).
• Program dan Kegiatan 2024
  • Sasaran makro ekonomi LHK 2024
    • 3-4% Pertumbuhan PDB dan ekspor LHK
    • 5-7% Peningkatan nilai transaksi keuangan kelompok tani untuk mendorong pemerataan pembangunan
    • 2-3% Penurunan beban lingkungan : kebakaran hutan dan lahan, laju deforestasi dan perbaikan parameter lingkungan
  • Perkiraan target ekonomi LHK 2024
    • Rp17,91 Triliun Perkiraan investasi daur ulang sampah dan kehutanan termasuk wisata alam. Serapan tenaga kerja diperkirakan 307 ribuan orang
    • US$16 Miliar Perkiraan ekspor kayu olahan, yang didukung oleh produksi kayu bulat sebesar 60 juta m³, perkiraan produksi kayu olahan 52,38 juta m³ oleh 540 unit industri hasil hutan dengan kapasitas terpasang 106,02 juta m³ per tahun.
    • Rp2 Triliun Perkiraan nilai transaksi keuangan kelompok tani hutan dari produksi barang dan jasa hasil hutan bukan kayu
  • Kinerja utama LHK 2024
    • Pilar Lingkungan : kondisi lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali
    • Pilar Tata Kelola : tata pemerintahan sumberdaya hutan dan lingkungan yang semakin konsolidatif
    • Pilar Ekonomi : sumberdaya hutan dan lingkungan yang semakin memberikan manfaat bagi pembangunan nasional
    • Pilar sosial : interaksi sosial dalam pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan yang semakin merekatkan
  • Rencana Pendapatan dan Belanja 2024
    • Rencana Pendapatan Rp7,49 Triliun
    • Rencana Belanja Rp7,715 Triliun
      • Rupiah Murni Rp5,809 Triliun
      • PNBP Rp1,644 Triliun
      • Hibah Luar Negeri Rp0,210 Triliun
      • Surat Berharga Syariah Negara Rp0,050 Triliun
    • Arahan Program
      • Program Dukungan Manajemen
      • Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
      • Program Kualitas Lingkungan Hidup
      • Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
      • Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
    • Indikasi Anggaran berbasis masyarakat KLHK TA 2024 sebesar Rp1.780,46 miliar
• Isu-Isu Aktual
  • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
    • Pemanasan global 1,5 dan 2°C : Berbagai ekosistem penting dan unik seperti terumbu karang, gletser, flora-fauna bernilai global beresiko akan punah (RFC 1).
  • Proyeksi perubahan iklim di Indonesia
    • Suhu permukaan yang cenderung meningkat namun lebih rendah daripada kenaikan suhu global, menggunakan RCP 4.5 kenaikan sebesar 1,5°C sedangkan global mencapai 2°C.
    • Curah hujan cenderung lebih kering pada musim kemarau namun lebih besar selama musim penghujan dan masa peralihan.
    • Rerata suhu permukaan laut mengalami kenaikan 0,25°C/dekade menggunakan RCP 4.5.
    • Tinggi muka laut naik 0,6-1,2 cm/tahun
    • Tinggi gelombang naik <1 m namun dalam kenyataannya dapat mencapai >1,5 m
    • Salinitas 0,3 ± 0,2 psu/dekade
  • Komitmen pemerintah dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) 20230
    • Ketahanan Ekonomi
      • Ketahanan Iklim untuk petani dan nelayan
      • Penggunaan limbah organik
      • Pengelolaan lahan yang efisien
    • Ketahanan Sosial
      • Sistem peringatan dini bencana
      • Pengurangan risiko bencana
      • Kesehatan masyarakat terkait perubahan iklim
    • Ketahanan Ekosistem dan Lingkungan
      • Restorasi dan konservasi ekosistem
      • Pengelolaan air bersih
      • DAS terintegrasi
      • Kota berketahanan iklim
      • Pengelolaan pesisir berkelanjutan
    • Manajemen pengendalian Karhutla
      • Analisis iklim dengan langkah monitoring cuaca, analisis wilayah, dan modifikasi cuaca
      • Pengendalian operasional dengan Satgas Terpadu, deteksi dini, poskotis lapangan, kesiapan pemadam (darat, udara), Gakkum, dan masyarakat peduli api.
      • Pengelolaan landscape dengan praktisi konsesi/dunia usaha, pertanian tradisional (bakar lahan), dan pengendalian pengelolaan gambut
  • Kualitas udara Jabodetabek

Kualitas Udara di Stasiun Integrasi DKI 4 Lubang Buaya Tanggal 01 Agustus-8 November 2023 mencapai Tidak Sehat hingga Sangat Tidak Sehat karena ada pabrik tahu, pabrik arang, pusat parkir kontener, dan lain-lain, namun sudah ditangani secara bertahap.

• Pencegahan dan penanganan kejadian kebakaran di TPA
  • Akan mengajukan persetujuan Menteri Keuangan agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan dan menggunakan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi untuk kegiatan penanganan kebakaran TPA dan pelaksanaan pengelolaan sampah yang komprehen sesuai dengan kewenangannya.
  • Pengalaman Tim Manggala Agni dan Pemerintah Daerah selama pemadaman di TPA Suwung Bali dan TPA Rawa Kucing Kota Tangerang akan menjadi muatan dalam pedoman tanggap darurat di TPA yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  • Pedoman yang disusun diharapkan dapat menjadi dasar bagi daerah dalam melakukan perbaikan SOP pengelolaan TPA.
  • Kedepannya Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Satgas Pemadam Kebakaran dengan skill yang mumpuni.
  • Kejadian kebakaran TPA ini akan menjadi momentum untuk memperketat pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam mengoperasikan TPA dan melarang pengoperasian TPA secara open dumping ke depannya serta menjadikan TPA sebagai objek vital di daerah.