Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tanggal Rapat: 14 Mar 2024, Ditulis Tanggal: 14 May 2024,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pada 14 Maret 2024, Komisi 4 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang capaian makro ekonomi LHK tahun 2023 dan lain-lain. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Sudin dari Fraksi PDIP dapil Lampung 1 pada pukul 14.28 WIB. (Ilustrasi: Sindonews)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Capaian makro ekonomi LHK tahun 2023:
- Rp17,95 triliun; investasi dalam negeri dan USD 139,83 juta dari investasi asing, pada usaha daur ulang sampah dan kehutanan termasuk wisata alam. Menyerap tenaga kerja sekitar 307 ribu orang.
- US$13,17 miliar; Ekspor kayu olahan, yang didukung oleh produksi kayu bulat sebesar 59,69 juta m kubik, produksi kayu olahan 49,55 juta m kubik oleh 540 unit industri hasil hutan dengan kapasitas terpasang 106,02 juta m kubik per tahun.
- Rp1,67 triliun; nilai transaksi keuangan kelompok tani hutan dari produksi barang dan jasa hasil hutan bukan kayu.
- Kualitas lingkungan hidup membaik; Sejak tahun 2015, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami perbaikan, bahkan selalu melebihi dari target yang dicanangkan. Hal ini didukung dengan semakin membaiknya kualitas air, lahan, udara, dan air laut.
- Capaian 2023:
- Indeks kualitas air: 54,59 poin
- Indeks kualitas udara: 88,67 poin
- Indeks kualitas lahan: 61,79 poin
- Indeks kualitas air laut: 78,84 poin
- Laju deforestasi; Mempertahankan hutan untuk merawat peradaban, mulai dari menjaga vegetasi hutan tetap tegak sembari terus bergerak mengayunkan pendulum ekonomi masyarakat.
- Angka deforestasi Indonesia relatif menurun pada beberapa periode terakhir. Pada 2021-2022, angka deforestasi netto Indonesia terjadi penurunan 8,4%, deforestasi bruto juga terjadi penurunan sebesar 14,1%.
- Emisi Gas Rumah Kaca menurun; Komitmen peningkatan target tersebut didasarkan pada keberhasilan penurunan emisi GRK pada tahun-tahun sebelumnya, tak terkecuali pada sektor limbah dan kehutanan.
- Penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan setara 25,46% atau melebihi target RENJA sebesar 17,33%.
- Sasaran makro ekonomi LHK 2024:
- 3-4% pertumbuhan PDB dan ekspor LHK
- 5-7% peningkatan nilai transaksi keuangan kelompok tani untuk mendorong pemerataan pembangunan
- 2-3% penurunan beban lingkungan; kebakaran hutan dan lahan, laju deforestasi dan perbaikan parameter lingkungan
- Sumbangan produk domestik bruto lingkungan hidup dan kehutanan; Meningkatkan produktivitas di setiap jengkal tapak, mengalirkannya bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan nasional.
- Perkiraan target ekonomi LHK 2024:
- Rp17,91 triliun, perkiraan investasi daur ulang sampah dan kehutanan termasuk wisata alam. Serapan tenaga kerja diperkirakan 307 ribuan orang.
- US$16 miliar, perkiraan ekspor kayu olahan, yang didukung oleh produksi kayu bulat sebesar 60 juta m kubik, perkiraan produksi kayu olahan 52,38 juta m kubik oleh 540 unit industri hasil hutan dengan kapasitas terpasang 106,02 juta m kubik per tahun.
- Rp2 triliun, Perkiraan nilai transaksi keuangan kelompok tani hutan dari produksi barang dan jasa hasil hutan bukan kayu.
- Kinerja utama LHK tahun 2024:
- Pilar lingkungan; Kondisi lingkungan hidup yang semakin nyaman ditinggali
- Pilar tata kelola; Tata pemerintahan sumber daya hutan dan lingkungan yang semakin konsolidatif
- Pilar ekonomi; sumber daya hutan dan lingkungan yang semakin memberikan manfaat bagi pembangunan nasional
- Pilar sosial; Interaksi sosial dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan yang semakin merekatkan
- Pilar lingkungan:
- Indeks kualitas lingkungan hidup, 69,74
- Persentasi penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan, 17,47
- Laju deforestasi dan degradasi hutan, 0,2 juta hektar
- Indeks kinerja pengelolaan sampah, 70 poin
- Pilar sosial:
- 10 juta hektar luas kawasan hutan dengan status penetapan
- 154,09 ribu hektar luas hutan yang dilepaskan untuk TORA
- 224.250 hektar luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat
- Pilar tata kelola:
- 85 poin nilai kinerja reformasi bikrokrasi
- 80 poin indeks produktivitas dan daya saing SDM LHK
- Pendapatan 2024; Angka pendapatan diperkirakan sebesar Rp7,49 triliun dengan memperhitungkan produksi kayu bulat untuk memenuhi ekspor kayu olahan, kunjungan wisata alam, penggunaan kawasan hutan, ganti kerugian dari pencemaran dan/atau perusakan LH, serta denda administrasi bidang kehutanan. Angka ini meningkat 42% dari angka target tahun 2023.
- Komposisi belanja per sumber dana 2024; Berdasarkan per sumber dana, komposisi belanja kementerian sebesar 75,31% (Rp1.644 triliun), HLN sebesar 0,027% (Rp0,210 triliun), serta SBSN 0,006% (Rp0,050 triliun) dari pagu belanja kementerian sebesar Rp7,715 triliun.
- Komposisi pagu alokasi anggaran per program; Anggaran program dukungan manajemen direncanakan penggunaannya untuk pemenuhan kenaikan tunjangan kinerja 80% sehingga pemenuhan dimaksud tidak ada pergeseran antar program:
- Dukungan manajemen sebesar Rp3.653M
- Pengelolaan hutan berkelanjutan sebesar Rp2.516M
- Ketahanan bencana dan perubahan iklim sebesar Rp169,3M
- Kualitas lingkungan hidup sebesar Rp1.202M
- Pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp190,1M
- Arahan program pengelolaan hutan berkelanjutan:
- Mengendalikan laju deforestasi
- Menangani keterlanjuran penggunaan kawasan hutan
- Meningkatkan akses kelola, dan kapasitas kelompok (KUPS, kelompok tani hutan, dan kelompok pemberdayaan)
- Meningkatkan produktivitas hutan
- Pelaksana program: PKTL, KSDAE, PDASRH, PHL, PHLHK, PSKL, BRGM, BP2SDM, dan BSILHK
- Arahan program ketahanan bencana dan perubahan iklim:
- Mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan
- Penguatan kerangka kebijakan pelaksanaan FoLU Net Sink 2030
- Intervensi kampung iklim sebagai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca
- Pelaksana program; Ditjen PPI dan BSILHK
- Arahan program pendidikan dan pelatihan vokasi:
- Membangun Kampus II SMKKN Manokwari
- Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk mendukung industri, kehutanan, dan wirausaha masyarakat
- Pelaksana program; BP2SDM
- Komposisi rencana belanja per unit kerja 2024:
- Setjen; Rp453,9M
- Itjen; Rp74,6M
- PHL; Rp304,5M
- PDASRH; Rp1.363,9M
- KSDAE; Rp1.773,96M
- PKTL; Rp721,4M
- BSILHK; Rp278,2M
- BP2SDM; Rp377,6M
- PSKL; Rp313M
- PHLHK; Rp504,5M
- PPI; Rp355,9M
- PSLB3; Rp275,7M
- PPKL; Rp596,6M
- BRGM; Rp321,4
- Internalisasi prioritas nasional ke dalam pembangunan LHK 2024:
- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Prioritas nasional II; Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara:
- 500 hektar rehabilitasi hutan dan lahan di ibu kota negara dan DAS sekitarnya
- 68 ribu hektar dukungan penataan ibu kota dengara dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi
- 1.200 hektar pemulihan ekosistem di area ibu kota negara
- Prioritas nasional 6:
- 3.750 usaha dan kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan
- 225 jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani
- 153 alat pemantauan kualitas air otomatis
- 405.000 hektar lahan gambut yang dipulihkan
- 2.915 hektar luas rehabilitasi mangrove
- 186 jumlah bank sampah yang dibinan dan difasilitasi
- Indikasi anggaran berbasis masyarakat KLHK TA 2024; Untuk menebalkan peran masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, pada belanja Kementerian LHK 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp1,780 triliun atau 23,24% dari total anggaran belanja kementerian untuk anggaran belanja yang berkarakteristik untuk pemberdayaan masyarakat. Anggaran belanja berbasis masyarakat ini meningkat 5,95% (YoY) jika diperbandingkan dengan anggaran belanja tahun 2023.
- Kebijakan pencadangan anggaran TA 2024; Automatic Adjusment sebesar Rp424,796 miliar:
- Memperhatikan ketidakpastian geopolitik global serta menjaga keseimbangan APBN
- Pencadangan AA tidak mengurangi target kinerja
- Adanya AA pada APBN KLHK TA 2024 tidak akan mengurangi komitmen terhadap kegiatan berbasis masyarakat dan pelaksanaan Bimtek/sosialisasi
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI