Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penerapan Ketahanan Pangan di Daerah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Jakarta Barat, Walikota Bekasi, Dinas Sosial Bandung, Perwakilan Walikota Surabaya, Perwakilan Walikota Makassar, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, dan Dirut Bulog

Tanggal Rapat: 25 Apr 2017, Ditulis Tanggal: 16 Dec 2020,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Perwakilan Walikota Jakarta Barat, Bekasi, Bandung, Surabaya, dan Makassar, Kepala BKP Kementan, dan Dirut Bulog

Pada 25 April 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Jakarta Barat, Walikota Bekasi, Dinas Sosial Bandung, Perwakilan Walikota Surabaya, Perwakilan Walikota Makassar, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, dan Dirut Bulog mengenai Penerapan Ketahanan Pangan di Daerah. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Barat 8 pada pukul 14:10 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: tirto.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Perwakilan Walikota Jakarta Barat, Bekasi, Bandung, Surabaya, dan Makassar, Kepala BKP Kementan, dan Dirut Bulog

Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan

  • Stok aman, belum tentu harga stabil. BKP belum mempunyai divisi yang mengatur tata niaga seperti cabai yang harganya berbeda-beda.
  • Kegiatan strategi BKP ada 5:
    • Pengembangan usaha pangan;
    • Kawasan rumah pangan lestari;
    • Lembaga distribusi pangan;
    • Kawasan mandiri pangan; dan
    • Penguatan mutu pangan.
  • Pengembangan Usaha Pangan Nasional (PUPN) ini yang perlu disinergikan dengan Bulog dan pelaksanaan di kota-kota.
  • Target Toko Tani Indonesia (TTI) sebanyak 1.000 di Jabodetabek. TTI bukan hanya center saja ada juga yang mobile. Keterjangkauannya akan ditingkatkan.
  • Kawasan rumah pangan lestari juga menjadi bagian penguatan pangan BKP dan diberikan kelompok penemuan baru di berbagai daerah yang memiliki struktur sah.
  • Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) berada di sentra produksi pangan.
  • Kawasan Mandiri Pangan (KMP) di daerah yang rentan ada di 78 kawasan.
  • Mengintegrasikan TTI dilakukan agar petani bisa akses dan Bulog juga mempunyai rumah pangan yang bisa disinergikan.
  • Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) khusus sudah diikat. Mereka mendapat subsidi sekian untuk membantu pemberdayaan TTI.

Dirut Perum Bulog

  • Pangan merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan rakyat. Berbagai kajian menunjukkan rastra atau raskin mampu menjaga ketahanan pangan rumah tangga. Rasa aman tersebut menjadi penting di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak terbebani dan bisa melaksanakan kegiatannya.
  • Rastra mampu mengendalikan harga beras, menjadi baik dan dampaknya positif dalam menjaga inflasi. Rastra mampu menjamin ketahanan pangan, ditentukan terintegrasi kebijakan di hulu hingga hilir yang perlu dipertahankan.
  • Kebijakan mulai berubah, ada pengurangan rastra Rp1,4 juta keluar dan direncanakan akan mengalami penurunan.
  • Ada rencana perubahan program rastra dengan diganti tunai. Kebijakan ini sebaiknya dikaji dulu dan jangan sampai menimbulkan masalah besar nantinya.
  • Bulog bertugas mengamankan harga produsen dengan pengadaan beras di dalam negeri, bedanya yang diperlukan adalah jumlah. Terdapat potensi kelebihan hasil 1,5-2 juta ton beras dan harus dicarikan itu untuk kemana.
  • Masalah komoditi beras, berdasarkan pola sebelumnya dimungkinkan ada kenaikan harga yang relatif rendah.
  • Perlu kesiapan kesediaan stok yang cukup. Target penyerapan hingga Mei sebanyak 1,9 juta ton.
  • Bulog ingin melaksanakan operasi pasar murah dengan beras komersial milik Bulog. Bulog ingin memperbanyak saluran penyaluran termasuk dengan TTI.
  • Usulan kebijakan Bulog:
    • Dari cadangan beras pemerintah hanya 6.061 ton, agar ada penetapan.
    • Bulog ingin ada Permentan tentang Tata Cara Pembayaran Selisih Harga di Luar Kualitas.
  • Komoditi gula berdasarkan pola sebelumnya dimungkinkan jelang hari besar keagamaan akan ada kenaikan. Stok 21 Maret sebanyak 364.000 ton. Pelaksanaan penjualan dengan melakukan kerja sama dengan pedagang eceran, rumah pedagang, toko tani dan dengan Pemda.
  • Gula tidak akan bergerak ke atas, justru ditarik sampai Rp15.000/kg dan akan bergerak turun hingga Rp13.000 saat Idul Fitri tiba.
  • Ada kebijakan kompensasi jika ada kerugian atas penugasan oleh pemerintah.
  • Bulog berharap dengan stok yang ada dan impor yang bisa dilaksanakan.
  • Untuk daging beku tidak terlalu mengkhawatirkan.
  • Untuk jagung terjadi kenaikan cukup tinggi khususnya untuk peternak. Stok 130.000 ton untuk UMKM yang jauh di bawah harga pasar yang ada.
  • Bulog merancang untuk menyimpan bawang merah dan harus membeli dengan harga Rp18.000. Namun belum bisa membeli karena posisi harga jual masih Rp20.000. Bawang putih masih menjadi komoditi yang bebas dan tidak ada pembatasan.

Wakil Walikota Jakarta Barat

  • Sebaran TTI di Jakbar dimulai sejak 2016, hanya gaungnya belum dipublikasikan.
  • Di Jakbar ada program pangan murah dengan dasar Pergub. Sudah dilaksanakan melalui kegiatan di pasar-pasar. Namun, program baru dilakukan sebulan sekali, anggarannya dari dana hibah. Komoditi yang dijual antara lain daging sapi, ayam, telur, dan lain-lain. Penghuni rusun dan pemegang KJP yang berhak membeli di pangan murah.
  • Terkait rastra, data penerima manfaat sekitar 46.000 jiwa di Jakbar.
  • Untuk rastra, penyaluran melalui pangan non tunai, dilakukan di 37 kelurahan. 19 lainnya belum.
  • Gudang masih tersentral di Provinsi, di dinas sosial. Kalau di wilayah Jakbar tidak ada.

Perwakilan Walikota Surabaya

  • Pemkot melakukan pendataan terkait ketersediaan pangan. Stok beras di pedagang didata dan ada hampir 1.000 ton.
  • Selain itu, Pemkot juga melakukan operasi pasar setiap hari di 5 lokasi. Pihak yang melaksanakan adalah dinas perdagangan. Sasaran operasi pasar adalah kantong kemiskinan yang ada di kelurahan dapat memenuhi kebutuhannya.
  • Pemkot mempunyai program urban farming dengan mendorong rumah tangga untuk budidaya hortikultura agar memiliki ketersediaan stok sayuran.
  • Perusahaan daerah punya gudang, kebutuhan tiap bulan 16.000 ton.
  • Pemkot setiap bulan mendata dan kekuatan memang ada di Bulog.
  • Untuk mencukupi ketersediaan, hal yang sulit itu kebutuhan daging. Pemkot mendorong rumah potong hewan karena ada PP yang memperketat. Pemkot berharap peternak bisa mengambil indukan sapi jantan yang bisa diternak untuk menjamin ketersediaan.

Perwakilan Walikota Bekasi

  • Pemkot sekarang tergantung kepada keadaan pasar dan tidak punya stok pangan daerah.
  • Pemkot mencoba menjalin kerja sama dengan Bulog regional Karawang tentang penyediaan pangan.
  • Pemkot sepakat memberdayakan 110 rumah pangan binaan Bulog. Untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan, sepakat dengan dinas pertanian Bekasi untuk mendorong urban farming di rumah-rumah.
  • TTI di Bekasi ada 9 dan masih kurang dari jumlah penduduk yang ada.
  • Bantuan pangan non tunai yang disalurkan baru 71% untuk Januari dan Februari.

Perwakilan Walikota Makassar

  • Lahan Makassar terancam alih fungsi lahan karena kebanyakan milik pengembang. Antisipasi kekurangan lahan, berpindah ke lorong. Tahun ini kota Makassar dengan badan usaha lorong bekerja sama dan terbentuk 500 lorong yang tiap lorong dibentuk kelembagaan petani sebanyak 10 lorong.
  • Kerjasama dengan CSR di Bappeda dilakukan karena dana anggaran yang ada tidak mencukupi.
  • Kota Makassar bukan produsen, selama ini kebutuhan dipenuhi oleh kota penyangga.
  • Kota Makassar tahun ini adalah tahun cabai.
  • Pemkot mengusulkan untuk menganggarkan CPNS penyidik pengamanan pangan.
  • Beras sejahtera Kota Makassar terjadi penurunan penerima kurang lebih 20% karena ada perbaikan data yang tidak akurat.

Dinas Sosial Bandung

  • Kota Bandung dalam ketahanan pangan dibantu dewan ketahanan pangan kota, terdiri dari penggiat dan praktisi. Dalam dewan ketahanan pangan kota terdiri dari 4 pokja.
  • 90% lahan adalah hunian, sawah sangat kurang. Upaya yang dilakukan adalah menambah lahan sawah. Dari target 100 Ha, baru 32 Ha yang ada sekarang.
  • Bandung dikelilingi oleh wilayah yang subur.
  • Dianggarkan dalam APBD 30 minilab di pasar tradisional.
  • Restoran yang dimiliki Pemkot perizinannya diperkuat.
  • Banyak sekali depot isi ulang air mineral. Kalau tidak memenuhi ketentuan, tidak boleh membuka usaha.
  • Ada pelatihan pengembangan pembibitan ikan, juga melatih guru tentang jajanan anak sekolah.
  • Pemkot juga melatih petugas keamanan pangan daerah untuk mendeteksi masalah pangan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan