Dirut Perum Bulog

• Realisasi Bantuan Sosial (bansos) rastra 2019:
  • Jumlah SPP Terisi: Rp351.172.066,-.
  • Realisasi: Rp201.547.380,-
  • Selindo 99,62%.
  • SPP 353.174 ton.
  • Realisasi 351.848 ton.
  • Catatan: Provinsi Kalimantan Utara (Kab. Nunukan), Provinsi Papua (Kab. Puncak dan Kab. Gunung Bintang) tidak dapat disalurkan 100% karena terkendala kondisi geografis dan sarana angkutan yang tidak memadai.
• Realisasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP)-Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Tahun 2019:
  • Penyaluran CBP-KPSH 617.482 ton.
  • Penyaluran CBP-Bencana Alam 4.882 ton.
• Alokasi anggaran CBP Tahun 2018-2020:
  • 2018:
    • Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA): Rp2,5 Triliun.
    • Harga Pembelian Beras (HPB): Rp9.583,-.
    • Keterangan: Alokasi dana DIPA 2-18 untuk CBP sebesar Rp2.499.999.994.000,-. Alokasi anggaran yang dapat dicairkan Rp2.405.131.757.000,-. HPB ditetapkan sebesar Rp9.583,- sehingga pengadaan CBP sebesar 250.979.000 kg.
  • 2019:
    • Alokasi DIPA: Rp2,5 Triliun.
    • HPB: Rp9.583,-.
    • Keterangan: Alokasi dana DIPA 2019 untuk CBP sebesar Rp2,5 Triliun. HPB ditetapkan masih sama dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp9.583,- dengan mekanisme pembayaran menggunakan pola penggantian selisih harga.
  • 2020:
    • Alokasi DIPA: Rp2,75 Triliun.
    • HPB: Rp10.013,-.
    • Keterangan: Alokasi dana DIPA 2020 untuk CBP sebesar Rp2.750.000.000.000,- dengan mekanisme pencairan dana sesuai PMK No. 88/PMK.02/2019 (sistem pola baru selisih harga).
• Jumlah ideal cadangan beras Pemerintah:
  • Food and Agriculture Organization (FAO) konsep Stock Utilization Ratio (SUR): 17%-18% atau setara dengan 5-6 juta ton.
  • Kajian dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan (2013): CBP yang dibutuhkan 1.52-1.85 juta ton.
  • Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas): CBP yang dibutuhkan sebesar 1-1.5 juta ton.
• Kendala pelaksanaan kebijakan pangan:
  • Penugasan kepada Bulog bersifat ad hoc tanpa jaminan kontinuitas.
    • Hanya dilakukan pada waktu harga jatuh di produsen atau harga tinggi di konsumen.
    • Penugasan penyediaan stok tidak dibarengi dengan kebijakan penyaluran sehingga stok berlebih.
  • Penugasan belum terintegrasi antara K/L.
    • Penugasan penyerapan untuk melindungi petani dan kewajiban menyediakan stok tidak didukung dengan pendanaan dari Pemerintah.
    • Penugasan penyerapan tidak didukung dengan penugasan penyaluran.
  • Belum lengkapnya kebijakan turunan Perpres dalam bentuk Permen, antara lain:
    • Adanya peraturan-peraturan Menteri yang kurang sejalan dengan undang-undang dan Perpres, contohnya:
      • Perpres 45 yang mengatur bahwa Bulog bertanggung jawab untuk pengelolaan padi, jagung, kedelai. Namun, hal tersebut belum dapat dilaksanakan oleh Perum Bulog karena belum adanya peraturan yang mengatur mengenai adanya penyaluran dan pengaturan cadangan pangan Pemerintah untuk komoditas jagung dan kedelai.
      • Belum ada kebijakan disposal terhadap stok komoditas yang turun mutu akibat terlalu lama menunggu penugasan.