Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Laporan APBN Tahun 2018, Pergeseran APBN Kementerian Pertanian tahun 2018, RKP K/L dan RKA K/L Tahun 2019, dan Usulan Pagu Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih Tahun 2019 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Tanggal Rapat: 4 May 2018, Ditulis Tanggal: 16 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI
Pada 4 Mei 2018, Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian mengenai Laporan APBN tahun 2018, Pergeseran APBN Kementerian Pertanian tahun 2018, RKP dan RKA K/L Tahun 2019, dan Usulan Pagu Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih Tahun 2019. Raker ini dipimpin dan dibuka oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 11:56 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Sebagai pengantar rapat Edhy mengatakan bahwa strategi pembangunan nasional bukan mengejar tinggi, tetapi memperhatikan stabilitas dan APBN bagian dari strategi pembangunan nasional. Sehingga APBN harus menjawab tantangan SDM, pembangunan infrastruktur dan
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Fokus kegiatan utama Kementerian Pertaniantahun 2019, yaitu :
- Pengetasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
- Pengembangan Techno Park dan Science Park.
- Pengembangan asuransi usaha padi dan ternak sapi.
- Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) serta diverifikasi pangan melaluiKRPL.
- Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan.
- Pengembangan dan peningkatan bantuan alsinta (pra-panen dan pasca panen) sesuai kondisi lapangan.
- Penyediaan air melalui rehab jaringan irigasi tersier, pembangunan infrastruktur embung serta bangunan air lainnya untuk optimasi lagan tadah hujan.
- Penyediaan dan perbanyakan induk sapid an UPSUS SIWAB serta pengembangan kerbau, kambing dan ayam lokal.
- Target produksi Kementerian Pertanian tahun 2019, yaitu :
- Pengembangan padi sebanyak 84,00 juta ton.
- Pengembangan sapi sebanyak 0,75 juta ton.
- Pengembangan jagung sebanyak 33,00 juta ton.
- Pengembangan tebu sebanyak 3,80 juta ton.
- Pengembangan kedele sebanyak 2,80 juta ton.
- Pengembangan kelapa sebanyak 3,49 juta ton.
- Pengembangan bawang merah sebanyak 1,41 juta ton.
- Pengembangan kakao sebanyak 0,96 juta ton.
- Pengembangan cabai sebanyak 2,29 juta ton.
- Pengembangan kopi sebanyak 0,78 juta ton.
- Pengembangan bawang putih sebanyak 0,079 juta ton.
- Pengembangan karet sebanyak 3,81 juta ton.
- Total pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2019 sebesar Rp21.067.641.815.000. yang akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp2.118.424.505.000, belanja barang operasional sebesar Rp651.230.433.000, dan belanja barang non operasional sebesar Rp18.297.986.877.000.
- Hasil dari pemeriksaan BPK dari hasil laporan Pemerintah Pusat dan Kementerian Pertanian yang pada pagi hari dilaporkan di Istana Presiden selama 2 kali berturut-turut mendapatkan laporan WTP.
- Pada tahun 2017 mengenai ekspor pertanian adanya kenaikan yang signifikan yaitu naik 24%, bahwa perolehan yang didapat ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
- Isu aktual menjelang hari raya idul fitri, pada dasarnya adalah kebutuhan pokok yang melebihi kebutuhan dan hanya kedelai yang kekurangan.
- Kementerian Pertanian melakukan ekspor ayam dan telur sehingga tidak ada lagi alasan untuk adnaya kenaikan harga tersebut.
- Kementerian Pertanian mempersiapkan stok bawang putih sehingga tidak adanya alasan untuk kenaikan harga bawang putih. Kementerian Pertanian melakukan blacklist kepada 5 perusahaan yang importer bawang putih.
- Fokus kegiatan utama Kementerian Pertaniantahun 2019, yaitu :
- Pengetasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
- Pengembangan Techno Park dan Science Park.
- Pengembangan asuransi usaha padi dan ternak sapi.
- Pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI) serta diverifikasi pangan melaluiKRPL.
- Pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan.
- Pengembangan dan peningkatan bantuan alsinta (pra-panen dan pasca panen) sesuai kondisi lapangan.
- Penyediaan air melalui rehab jaringan irigasi tersier, pembangunan infrastruktur embung serta bangunan air lainnya untuk optimasi lagan tadah hujan.
- Penyediaan dan perbanyakan induk sapid an UPSUS SIWAB serta pengembangan kerbau, kambing dan ayam lokal.
- Target produksi Kementerian Pertanian tahun 2019, yaitu :
- Pengembangan padi sebanyak 84,00 juta ton.
- Pengembangan sapi sebanyak 0,75 juta ton.
- Pengembangan jagung sebanyak 33,00 juta ton.
- Pengembangan tebu sebanyak 3,80 juta ton.
- Pengembangan kedele sebanyak 2,80 juta ton.
- Pengembangan kelapa sebanyak 3,49 juta ton.
- Pengembangan bawang merah sebanyak 1,41 juta ton.
- Pengembangan kakao sebanyak 0,96 juta ton.
- Pengembangan cabai sebanyak 2,29 juta ton.
- Pengembangan kopi sebanyak 0,78 juta ton.
- Pengembangan bawang putih sebanyak 0,079 juta ton.
- Pengembangan karet sebanyak 3,81 juta ton.
- Total pagu indikatif Kementerian Pertanian tahun 2019 sebesar Rp21.067.641.815.000. yang akan dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp2.118.424.505.000, belanja barang operasional sebesar Rp651.230.433.000, dan belanja barang non operasional sebesar Rp18.297.986.877.000.
- Hasil dari pemeriksaan BPK dari hasil laporan Pemerintah Pusat dan Kementerian Pertanian yang pada pagi hari dilaporkan di Istana Presiden selama 2 kali berturut-turut mendapatkan laporan WTP.
- Pada tahun 2017 mengenai ekspor pertanian adanya kenaikan yang signifikan yaitu naik 24%, bahwa perolehan yang didapat ini merupakan yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir.
- Isu aktual menjelang hari raya idul fitri, pada dasarnya adalah kebutuhan pokok yang melebihi kebutuhan dan hanya kedelai yang kekurangan.
- Kementerian Pertanian melakukan ekspor ayam dan telur sehingga tidak ada lagi alasan untuk adnaya kenaikan harga tersebut.
- Kementerian Pertanian mempersiapkan stok bawang putih sehingga tidak adanya alasan untuk kenaikan harga bawang putih. Kementerian Pertanian melakukan blacklist kepada 5 perusahaan yang importer bawang putih.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)