Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun Anggaran (TA) 2018 sesuai Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) — Komisi 4 DPR RI DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Tanggal Rapat: 17 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 9 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada 17 Oktober 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) mengenai Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun Anggaran (TA) 2018 sesuai Pembahasan Badan Anggaran (Banggar). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Viva Y. dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Timur 10 pada pukul 14:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: linovhr.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Menteri Pertanian (Mentan)

  • Kementan berhasil mengekspor bawang merah ke-5 negara dalam dua bulan terakhir, yaitu Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste.
  • Untuk pangan berkelanjutan, Indonesia berapa pada peringkat ke-16, di atas Amerika Serikat, China, dan India.
  • Sejak 2016 dan 2017, khusus beras tidak ada lagi impor beras.
  • Pada tahun 2017, tidak ada impor jagung. Jadi, menghemat devisa negara Rp10,6 Triliun.
  • Pada tahun 2016, Kementan mencoba membuka ekspor beras organik.
  • Program untuk anggaran yakni:
    • Kegiatan sarana dan prasarana antara lain cetak sawah. Untuk mencetak sawah, Kementan mencoba mengalihkan untuk mengoptimalkan daerah lahan lebat dan pasang surut.
    • Mendorong perkembangan kedelai dan pagi.
    • Mengembangkan bibit berkualitas pada kopi, kakao, karet, tembakau, dan rempah-rempah.
    • Mendorong percepatan peningkatan bawang putih dan terus dilakukan hingga mencapai swasembada pada tahun 2020.
    • Melakukan penguatan pembibitan dan pembenihan.
    • 10 penelitian pertanian di setiap daerah untuk memajukan edukasi pertanian.
    • Kementan menyiapkan generasi muda pada sektor pertanian. Kementan akan meningkatkan vokasional, diantaranya pendirian 10 politeknik di berbagai daerah.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

  • Dalam alokasi anggaran LHK tahun 2018, konfigurasinya terdiri dari 13 program. Alokasi KLHK berdasarkan hasil pembahasan dari Banggar ditetapkan sebesar Rp8,025 Triliun. Alokasi anggaran Rp500 Triliun dan untuk Badan Restorasi Gambut sebesar Rp515 Miliar.
  • Konfigurasi belanja KLHK:
    • Belanja pegawai.
    • Belanja operasional.
    • Belanja non operasional (prioritas nasional) sebesar Rp4 Triliun dari nilai Rp5.6 Triliun.
  • Program prioritas dan dukungan KLHK:
    • Pada prioritas pendidikan, dukungan dari KLHK yakni vokasi yang terutama terkait dengan kemasyarakatan dan kehutanan.
    • Prioritas nasional perumahan dan permukiman, KLHK berupaya untuk peningkatan ketersediaan air baku dna penyimpanan air.
    • Prioritas ketahanan energi, KLHK mendukung untuk fasilitasi pada energi baru terbarukan serta konservasi energi. Dalam dukungan energi baru terbarukan, KLHK berupaya untuk pembangunan listrik tenaga mikro.
    • Pada program pembangunan wilayah, dukungan KLHK berupa penataan dan perencanaan, pengelolaan dan rehabilitasi hutan.
    • Dukungan kedaulatan pangan, KLHK berupaya untuk konservasi tanah dan air dalam bentuk penghijauan.
    • Dukungan bidang politik dan hukum, KLHK berupaya terhadap standar pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkualitas.
  • Alokasi anggaran untuk 13 Program yang ada di KLHK sebesar Rp7,510 Triliun:
    • Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas dengan pagu anggaran sebesar Rp266 Miliar.
    • Program penegakan hukum dan keamanan KLHK, alokasi anggarannya sebesar Rp307 Miliar.
    • Program peningkatan dan penyuluhan Rp325 Miliar.
    • Program pengendalian daerah dan sungai Rp1 Triliun.
    • Program konservasi SDA dan ekosistem Rp2 Triliun.
    • Program planologi Rp1 Triliun.
    • Program perhutanan sosial Rp400 Miliar.
    • Program perubahan iklim RP300 Miliar.
    • Program pengelolaan sampah limbah dan B3 Rp278 Miliar.
    • Program pencemaran lingkungan Rp214 Miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan