Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat)

• Realisasi pelaksanaan anggaran sampai September:
  • Pagu Rp3,5 Triliun. Penyerapan keuangan Rp1,01 Triliun.
  • Optimalisasi 29 unit untuk bus perkotaan dengan menggunakan bus jamri yang pemanfaatannya kurang optimal.
  • Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan juga dilaksanakan.
  • Sasaran kegiatan, pembangunan, dan pengelolaan sarana darat menggunakan dana sebesar Rp44 Miliar.
  • Pembangunan gedung balai menggunakan dana sebesar Rp13,45 Miliar.
  • Pembangunan terminal internasional dua paket menggunakan dana sebesar Rp200 Miliar.
  • Pembangunan dan pengelolaan lalu lintas menggunakan dana sebesar Rp996 Miliar.
  • Pengadaan rambu sungai menggunakan dana sebesar 13,5 Miliar.
  • Pembangunan dan pengangkutan 370 trayek.
  • Pembangunan dan pengelolaan angkutan menggunakan dana sebesar Rp1,01 Miliar.
  • Pembinaan dan pengembangan keselamatan untuk zona keselamatan sekolah menggunakan dana sebesar Rp15,5 Miliar.
  • Terjadi penghematan dari alokasi pengadaan lahan sebesar Rp193 Miliar.
  • Kegiatan uji kendaraan bermotor dilakukan untuk 5 paket.
  • Pembangunan kapal penyeberangan lanjutan dengan volume 1 unit.
  • Pembangunan terminal lanjutan 3 paket, terminal internasional 2 paket.
  • Tupoksi 18 paket, administrasi perkantoran 1 tahun.
• Pagu indikatif Rp4,7 Triliun.
• Rincian kegiatan per eselon:
  • Program pembangunan dan pengelolaan prasarana perhubdat.
  • Dokumen perencanaan teknis 46 paket.
  • Program pembangunan dan pengelolaan lalu lintas darat.
  • Subsidi angkutan penyeberangan untuk natal dan tahun baru.
  • Pembinaan dan pengembangan keselamatan.
  • Dukungan manajemen dan teknis lainnya.
  • Operasi jalan penyeberangan di 150 lokasi.

Dirjen Perkeretaapian (DJKA)

• Untuk arah kebijakan diharapkan adanya pembangunan konektivitas sampai 2019 agar bisa mengangkut 1.000.000 barang.
• Dalam dokumen renstra terdapat 3 hal utama yaitu:
  • Peningkatan keselamatan dan keamanan.
  • Penambahan kapasitas.
  • Peningkatan kualitas dan tata kelola perkeretaapian.
• Pagu APBN saat ini Rp10,4 Triliun. Masih ada lagi kebijakan dari Kementerian ekonomi dan keuangan mengenai self blocking.
• Awalnya pagu anggaran Rp13,4 Triliun. Sekarang menjadi Rp10,4  Triliun. Ada pengurangan hampir 30% di tahun pagu anggaran 2016.
• Tindak lanjut dari dampak pemotongan pasti ada. Oleh karena itu DJKA mencoba mengoptimalkan partisipasi BUMN dan swasta pada TOG di Telaga Murni.
• Pinjaman luar negeri terpotong karena Rupiah harus dikurangi.
• Pagu anggaran dan penyesuaian pagu anggaran dari Rp18 Triliun, alokasi untuk DJKA hanya Rp9,5 Triliun.
• Usulan untuk tahun anggaran 2017 menyangkut kegiatan pembangunan perkeretaapian adalah harus fokus pada angkutan perintis. Untuk sarana dan pengadaan sarana dibuat untuk 6 unit.
• Bidang keselamatan menyangkut pengadaan dan pemeliharaan keselamatan.
• Tata kelola perkeretaapian anggarannya Rp250 Miliar.
• Peningkatan keselamatan perkeretaapian dengan pagu anggaran hampir Rp3,5 Miliar.
• Kontrak tahun jamak dalam status Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp8,6 Triliun.
• Pembangunan jalur kereta api Muara Tanjung diharapkan selesai tahun 2017.
• Terkait tindak lanjut dari RDP tanggal 7 September 2016 sudah diberikan jawabannya.
• Mengenai pembicaraan pendahuluan, hal yang menjadi perhatian adalah keselamatan masyarakat, program peningkatan kualitas, peningkatan pelayanan KA jarak dekat, dan program percepatan trans Sumatera.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

• Tugas BPTJ adalah mengembangkan dan mengelola transportasi di Jabodetabek.
• Perlu disampaikan bahwa BPTJ adalah organisasi yang baru dibentuk dengan tugas untuk memperbaiki transportasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPTJ mengacu kepada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang akan ditetapkan oleh Perpres.
• Target 2019:
  • Penggunaan angkutan umum 90%.
  • Perjalanan asal-tujuan 1,5 jam maksimal.
• Di BPTJ tidak memiliki satker dan untuk 2016 menggunakan dana dari anggaran Sekjen.
• Untuk Direktorat Perencanaan dan Pengembangan anggarannya Rp13 Triliun.
• Pagu anggaran indikatif memiliki total sebesar Rp120 Miliar.
• Komposisi anggaran:
  • Belanja pegawai Rp18 Miliar.
  • Belanja modal Rp65 Miliar.
• Rencana strategis BPTJ:
  • Peningkatan keselamatan.
  • Peningkatan kapasitas.
  • Pelayanan dan penataan regulasi.
• Jumlah jalan panjang nasional Jabodetabek sebesar 391 km.
• Untuk pelaksanaan, analisis dampak-dampak lalu lintasnya harus disosialisasikan dan diimplementasikan perizinan transportasinya di Jakarta.
• Sekarang BPTJ memiliki kewenangan untuk memberikan izin di Provinsi.
• MRT, LRT, kereta bandara, trans Jakarta akan disusun perencaannya.
• Pembangunan dan pengembangan Jabodetabek telah dilakukan di area traffic control.
• Saat ini di beberapa wilayah Jabodetabek ada area traffic control system yang dikelola oleh masing-masing manajemen.
• Di jalan raya Bogor yang memanage adalah Pemda Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Jakarta, dan Depok.
• BPTJ akan menyusun database yang belum ada di Jabodetabek.
• Pengembangan tiket di Jabodetabek diharapkan hanya berlaku satu kartu saja yang terintegrasi.
• Kegiatan monitoring dan evaluasi kendaraan induk di Jabodetabek perlu dilakukan.
• Penyusunan regulasi harus sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).