Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), dan Dirjen Perkeretaapian (DJKA)
Tanggal Rapat: 20 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 30 Nov 2021,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Pada 20 September 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat), dan Dirjen Perkeretaapian (DJKA). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Lasarus dari Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil Kalimantan Barat pada pukul 13:58 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: topbussiness)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Dirjen Perhubungan Darat (Hubdat)
- Realisasi pelaksanaan anggaran sampai September:
- Pagu Rp3,5 Triliun. Penyerapan keuangan Rp1,01 Triliun.
- Optimalisasi 29 unit untuk bus perkotaan dengan menggunakan bus jamri yang pemanfaatannya kurang optimal.
- Peningkatan fasilitas perlengkapan jalan juga dilaksanakan.
- Sasaran kegiatan, pembangunan, dan pengelolaan sarana darat menggunakan dana sebesar Rp44 Miliar.
- Pembangunan gedung balai menggunakan dana sebesar Rp13,45 Miliar.
- Pembangunan terminal internasional dua paket menggunakan dana sebesar Rp200 Miliar.
- Pembangunan dan pengelolaan lalu lintas menggunakan dana sebesar Rp996 Miliar.
- Pengadaan rambu sungai menggunakan dana sebesar 13,5 Miliar.
- Pembangunan dan pengangkutan 370 trayek.
- Pembangunan dan pengelolaan angkutan menggunakan dana sebesar Rp1,01 Miliar.
- Pembinaan dan pengembangan keselamatan untuk zona keselamatan sekolah menggunakan dana sebesar Rp15,5 Miliar.
- Terjadi penghematan dari alokasi pengadaan lahan sebesar Rp193 Miliar.
- Kegiatan uji kendaraan bermotor dilakukan untuk 5 paket.
- Pembangunan kapal penyeberangan lanjutan dengan volume 1 unit.
- Pembangunan terminal lanjutan 3 paket, terminal internasional 2 paket.
- Tupoksi 18 paket, administrasi perkantoran 1 tahun.
- Pagu indikatif Rp4,7 Triliun.
- Rincian kegiatan per eselon:
- Program pembangunan dan pengelolaan prasarana perhubdat.
- Dokumen perencanaan teknis 46 paket.
- Program pembangunan dan pengelolaan lalu lintas darat.
- Subsidi angkutan penyeberangan untuk natal dan tahun baru.
- Pembinaan dan pengembangan keselamatan.
- Dukungan manajemen dan teknis lainnya.
- Operasi jalan penyeberangan di 150 lokasi.
Dirjen Perkeretaapian (DJKA)
- Untuk arah kebijakan diharapkan adanya pembangunan konektivitas sampai 2019 agar bisa mengangkut 1.000.000 barang.
- Dalam dokumen renstra terdapat 3 hal utama yaitu:
- Peningkatan keselamatan dan keamanan.
- Penambahan kapasitas.
- Peningkatan kualitas dan tata kelola perkeretaapian.
- Pagu APBN saat ini Rp10,4 Triliun. Masih ada lagi kebijakan dari Kementerian ekonomi dan keuangan mengenai self blocking.
- Awalnya pagu anggaran Rp13,4 Triliun. Sekarang menjadi Rp10,4 Triliun. Ada pengurangan hampir 30% di tahun pagu anggaran 2016.
- Tindak lanjut dari dampak pemotongan pasti ada. Oleh karena itu DJKA mencoba mengoptimalkan partisipasi BUMN dan swasta pada TOG di Telaga Murni.
- Pinjaman luar negeri terpotong karena Rupiah harus dikurangi.
- Pagu anggaran dan penyesuaian pagu anggaran dari Rp18 Triliun, alokasi untuk DJKA hanya Rp9,5 Triliun.
- Usulan untuk tahun anggaran 2017 menyangkut kegiatan pembangunan perkeretaapian adalah harus fokus pada angkutan perintis. Untuk sarana dan pengadaan sarana dibuat untuk 6 unit.
- Bidang keselamatan menyangkut pengadaan dan pemeliharaan keselamatan.
- Tata kelola perkeretaapian anggarannya Rp250 Miliar.
- Peningkatan keselamatan perkeretaapian dengan pagu anggaran hampir Rp3,5 Miliar.
- Kontrak tahun jamak dalam status Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp8,6 Triliun.
- Pembangunan jalur kereta api Muara Tanjung diharapkan selesai tahun 2017.
- Terkait tindak lanjut dari RDP tanggal 7 September 2016 sudah diberikan jawabannya.
- Mengenai pembicaraan pendahuluan, hal yang menjadi perhatian adalah keselamatan masyarakat, program peningkatan kualitas, peningkatan pelayanan KA jarak dekat, dan program percepatan trans Sumatera.
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
- Tugas BPTJ adalah mengembangkan dan mengelola transportasi di Jabodetabek.
- Perlu disampaikan bahwa BPTJ adalah organisasi yang baru dibentuk dengan tugas untuk memperbaiki transportasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPTJ mengacu kepada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang akan ditetapkan oleh Perpres.
- Target 2019:
- Penggunaan angkutan umum 90%.
- Perjalanan asal-tujuan 1,5 jam maksimal.
- Di BPTJ tidak memiliki satker dan untuk 2016 menggunakan dana dari anggaran Sekjen.
- Untuk Direktorat Perencanaan dan Pengembangan anggarannya Rp13 Triliun.
- Pagu anggaran indikatif memiliki total sebesar Rp120 Miliar.
- Komposisi anggaran:
- Belanja pegawai Rp18 Miliar.
- Belanja modal Rp65 Miliar.
- Rencana strategis BPTJ:
- Peningkatan keselamatan.
- Peningkatan kapasitas.
- Pelayanan dan penataan regulasi.
- Jumlah jalan panjang nasional Jabodetabek sebesar 391 km.
- Untuk pelaksanaan, analisis dampak-dampak lalu lintasnya harus disosialisasikan dan diimplementasikan perizinan transportasinya di Jakarta.
- Sekarang BPTJ memiliki kewenangan untuk memberikan izin di Provinsi.
- MRT, LRT, kereta bandara, trans Jakarta akan disusun perencaannya.
- Pembangunan dan pengembangan Jabodetabek telah dilakukan di area traffic control.
- Saat ini di beberapa wilayah Jabodetabek ada area traffic control system yang dikelola oleh masing-masing manajemen.
- Di jalan raya Bogor yang memanage adalah Pemda Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Jakarta, dan Depok.
- BPTJ akan menyusun database yang belum ada di Jabodetabek.
- Pengembangan tiket di Jabodetabek diharapkan hanya berlaku satu kartu saja yang terintegrasi.
- Kegiatan monitoring dan evaluasi kendaraan induk di Jabodetabek perlu dilakukan.
- Penyusunan regulasi harus sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK).
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 Sampai Bulan Mei 2023; Rencana Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, Dan Prioritas Anggaran Ditjen Perhubungan Udara Tahun Anggaran 2024 Unit Eselon I — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan