Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penyesuaian Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kemendes PDTT, BMKG, dan Basarnas
Tanggal Rapat: 20 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 5 May 2021,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas)
Pada 20 Oktober 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) mengenai Penyesuaian Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) Tahun 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Yudi W. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dapil Jawa Barat 4 pada pukul 14.38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: http://www.globalplanet.news)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Sekjen Kemendes PDTT:
- Pendamping desa tentang pembangunan desa, sesuai mandat UU tahun 2017 akan dialokasikan dari rupiah murni.
- Terdapat perubahan dari tujuan, maka masih dalam tahap diskusi dengan Bappenas dan World Bank.
- Terdapat 3 kegiatan, Nasional Program untuk kondisi sosial ekonomi melalui agrobisnis di Papua dan Papua Barat.
- Generasi Sehat Cerdas, di 5700 desa. Nanti Kemendes sampaikan desa mana saja.
- Program air minum dan sanitasi masyarakat, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
- BUMDes merupakan kegiatan unggulan sebagai penggerak pedesaan. Akan didampingi dan pelatihan dilaksanakan.
- Lebih 12.000 BUMDes sudah terbentuk.
- Dalam Permendes bahwa intervensi pembangunan pedesaan difokuskan pada kawasan yang sudah ada RPKP 900 desa sudah ditetapkan.
- Semua usulan yang diterima, ditetapkan dan diajukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- Bidang transmigrasi, bahwa merupakan instrumen mengatasi masalah dalam membangun wilayah perbatasan.
- Agar program transmigrasi untuk menjaga keutuhan NKRI dapat diwujudkan.
- Dilakukan identifikasi potensi, aspek Clean and Clear. Sehingga dapat berkembang sesuai potensinya.
- Saat ini tersebar sebanyak 48 KTN yang ada di seluruh Provinsi.
- Alokasi anggaran Kemendes mengalami pemotongan sebesar Rp202 Miliar.
- Inspektorat Jenderal memiliki program pengawasan mengalami pengurangan sebesar Rp2,5 Miliar. Sehingga total Rp56 Miliar untuk anggarannya.
- Kemudian Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, anggarannya dipotong sebesar Rp174,9 Miliar menjadi anggarannya sebesar Rp2,6 Triliun.
- Program kegiatan masing-masing unit kerja akan disinergikan dengan masukan Komisi 5 DPR RI.
Sestama BMKG:
- Jawaban sudah BMKG kirim secara tertulis, ada masukan dan saran juga pertanyaan. Kami berterima kasih untuk itu.
- Layanan informasi untuk penerbangan, secara peralatan BMKG siap. Termasuk sertifikasi tenaga operasional.
- Kerja sama dengan Pemda sudah BMKG melakukan, terutama untuk pos dan pemasangan alat optimalisasi.
- Aceh dan Batam ada pemuda yang dididik untuk mengoperasikan alat BMKG.
- Peralatan BMKG saat ini cukup banyak. 52% anggaran ada di bandara. Namun datanya juga untuk klimatologi.
- Sebagian besar dana tambahan, sebagian besar biaya sewa, untuk menjaga operasional dan mengganti peralatan yang sudah berusia tua. Ada beberapa yang sudah lama masih digunakan.
- BMKG mempunyai 2 UPT terkait SDM, Diploma untuk Sarjana terapan (4 tahun dididik) dan Pusdiklat untuk pegawai.
- Saran untuk mengaktifkan pos di Sukabumi untuk menjadi UPT, akan BMKG usahakan.
- BMKG dalam menyusun, ada 6 hal fokus penganggaran. Peningkatan sistem utk cuaca, meningkatkan akurasi dukungan kegiatan poros maritim, dukungan data BMKG dan meningkatkan akurasi informasi.
- Renstra awalnya Rp2,5 Triliun, dari pagu indikatif BMKG peroleh Rp1,7 Triliun. Namun nota keuangan menjadi Rp1,66 Triliun.
- Untuk belanja pegawai 31%, layanan perkantoran 12%, prioritas nasional 10%, belanja non operasional 24%.
- Pagu nota keuangan tahun 2017 sebesar Rp1,59 Triliun. Kemudian, Rp485 Miliar untuk dukungan manajemen, pengembangan klimatologi dan lain-lain sebesar Rp1,107 Triliun.
Sestama Basarnas:
- Daya serap tahun 2016 sebesar 72%. Sisa 28% di 2 bulan terakhir ini.
- Usulan tahun 2017 sebesar Rp4,56 Miliar.
- Program dukungan manajemen sebesar Rp597,5 Miliar. Sarana dan prasarana Rp204 Miliar.
- Pagu anggaran Basarnas tahun 2017 dihemat Rp172,15 Miliar.
- Peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp164,85 Miliar.
- Alokasi anggaran Basarnas setelah penyesuaian menjadi Rp2,21 Triliun.
- Kegiatan dalam RKA K/L tahun 2017, peningkatan sarana dan prasarana SAR, pengembangan operasi dan sistem operasi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan