Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyesuaian Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kemendes PDTT, BMKG, dan Basarnas

Tanggal Rapat: 20 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 5 May 2021,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas)

Pada 20 Oktober 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) mengenai Penyesuaian Anggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas) Tahun 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Yudi W. dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dapil Jawa Barat 4 pada pukul 14.38 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: http://www.globalplanet.news)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Eselon I Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan SAR Nasional (Basarnas)

Sekjen Kemendes PDTT:

  • Pendamping desa tentang pembangunan desa, sesuai mandat UU tahun 2017 akan dialokasikan dari rupiah murni.
  • Terdapat perubahan dari tujuan, maka masih dalam tahap diskusi dengan Bappenas dan World Bank.
  • Terdapat 3 kegiatan, Nasional Program untuk kondisi sosial ekonomi melalui agrobisnis di Papua dan Papua Barat.
  • Generasi Sehat Cerdas, di 5700 desa. Nanti Kemendes sampaikan desa mana saja.
  • Program air minum dan sanitasi masyarakat, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.
  • BUMDes merupakan kegiatan unggulan sebagai penggerak pedesaan. Akan didampingi dan pelatihan dilaksanakan.
  • Lebih 12.000 BUMDes sudah terbentuk.
  • Dalam Permendes bahwa intervensi pembangunan pedesaan difokuskan pada kawasan yang sudah ada RPKP 900 desa sudah ditetapkan.
  • Semua usulan yang diterima, ditetapkan dan diajukan oleh Pemerintah Daerah setempat.
  • Bidang transmigrasi, bahwa merupakan instrumen mengatasi masalah dalam membangun wilayah perbatasan.
  • Agar program transmigrasi untuk menjaga keutuhan NKRI dapat diwujudkan.
  • Dilakukan identifikasi potensi, aspek Clean and Clear. Sehingga dapat berkembang sesuai potensinya.
  • Saat ini tersebar sebanyak 48 KTN yang ada di seluruh Provinsi.
  • Alokasi anggaran Kemendes mengalami pemotongan sebesar Rp202 Miliar.
  • Inspektorat Jenderal memiliki program pengawasan mengalami pengurangan sebesar Rp2,5 Miliar. Sehingga total Rp56 Miliar untuk anggarannya.
  • Kemudian Dirjen Pembangunan Masyarakat Desa, anggarannya dipotong sebesar Rp174,9 Miliar menjadi anggarannya sebesar Rp2,6 Triliun.
  • Program kegiatan masing-masing unit kerja akan disinergikan dengan masukan Komisi 5 DPR RI.

Sestama BMKG:

  • Jawaban sudah BMKG kirim secara tertulis, ada masukan dan saran juga pertanyaan. Kami berterima kasih untuk itu.
  • Layanan informasi untuk penerbangan, secara peralatan BMKG siap. Termasuk sertifikasi tenaga operasional.
  • Kerja sama dengan Pemda sudah BMKG melakukan, terutama untuk pos dan pemasangan alat optimalisasi.
  • Aceh dan Batam ada pemuda yang dididik untuk mengoperasikan alat BMKG.
  • Peralatan BMKG saat ini cukup banyak. 52% anggaran ada di bandara. Namun datanya juga untuk klimatologi.
  • Sebagian besar dana tambahan, sebagian besar biaya sewa, untuk menjaga operasional dan mengganti peralatan yang sudah berusia tua. Ada beberapa yang sudah lama masih digunakan.
  • BMKG mempunyai 2 UPT terkait SDM, Diploma untuk Sarjana terapan (4 tahun dididik) dan Pusdiklat untuk pegawai.
  • Saran untuk mengaktifkan pos di Sukabumi untuk menjadi UPT, akan BMKG usahakan.
  • BMKG dalam menyusun, ada 6 hal fokus penganggaran. Peningkatan sistem utk cuaca, meningkatkan akurasi dukungan kegiatan poros maritim, dukungan data BMKG dan meningkatkan akurasi informasi.
  • Renstra awalnya Rp2,5 Triliun, dari pagu indikatif BMKG peroleh Rp1,7 Triliun. Namun nota keuangan menjadi Rp1,66 Triliun.
  • Untuk belanja pegawai 31%, layanan perkantoran 12%, prioritas nasional 10%, belanja non operasional 24%.
  • Pagu nota keuangan tahun 2017 sebesar Rp1,59 Triliun. Kemudian, Rp485 Miliar untuk dukungan manajemen, pengembangan klimatologi dan lain-lain sebesar Rp1,107 Triliun.

Sestama Basarnas:

  • Daya serap tahun 2016 sebesar 72%. Sisa 28% di 2 bulan terakhir ini.
  • Usulan tahun 2017 sebesar Rp4,56 Miliar.
  • Program dukungan manajemen sebesar Rp597,5 Miliar. Sarana dan prasarana Rp204 Miliar.
  • Pagu anggaran Basarnas tahun 2017 dihemat Rp172,15 Miliar.
  • Peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp164,85 Miliar.
  • Alokasi anggaran Basarnas setelah penyesuaian menjadi Rp2,21 Triliun.
  • Kegiatan dalam RKA K/L tahun 2017, peningkatan sarana dan prasarana SAR, pengembangan operasi dan sistem operasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan