Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Tanggal Rapat: 14 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 4 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Pada 14 September 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI mengenai Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemi Francais dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 10.27 WIB. (ilustrasi: bpsdm.pu.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Dirjen Bina Konstruksi

  • Dirjen Bina Konstruksi akan mengajak asosiasi dan perusahaan besar untuk memberikan pelatihan. Selain itu, Dirjen Bina Konstruksi juga bekerja sama dengan swasta, politeknik, dan SMK.
  • Dirjen Bina Konstruksi sudah mengalokasikan dana ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)

  • Kepala BPSDM sudah melaksanakan pekerjaan umum dan rakyat melalui pelatihan dan uji kompetensi. Terdapat suatu badan yang mendukung pelaksanaan pelatihan dan kompetensi yang dilakukan BPSDM.
  • Terdapat 65 kilometer waduk, 1000 kilometer jalan, dan jutaan rumah yang membutuhkan dukungan anggaran dari Kementerian PUPR.

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) 

  • Balitbang Kementerian PUPR diminta oleh Menteri PUPR untuk mempercepat pembangunan, salah satunya dengan belanja modal.
  • Tahun 2016, Balitbang Kementerian PUPR menangani banjir di Pekalongan dan Semarang. Balitbang Kementerian PUPR juga sudah membangun tanggul agar banjirnya cepat surut.
  • Indonesia mempunyai lebih dari 5.000 simpangan kereta api di berbagai daerah.
  • Di tahun 2017, Balitbang Kementerian PUPR akan membangun bendungan baru, karena bendungan yang lama sudah penuh dengan sedimen dan akan direvitalisasi. 
  • Balitbang Kementerian PUPR mempunyai jaringan irigasi tanah dengan hemat air. Perbaikan jaringan irigasi merupakan Program Kementerian PUPR. Balitbang akan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk masalah banjir.
  • Terkait daerah pasang surut di Papua, Balitbang memiliki program yang akan dilakukan yaitu pembangunan bendungan bawah tanah.
  • Kepala Balitbang akan membuat jangkar (modular system) di Sinabung.
  • Terkait dengan bidang manajemen jalan, Balitbang sudah mengembangkan jembatan di desa-desa terpencil. 

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) 

  • BPIW melakukan sinkronisasi program pada Forum Group Discussion (FGD). Target 20 juta tourism untuk akhir tahun 2016.
  • Pada April 2015, BPIW menerapkan Renstra. Prioritas Nasional dilakukan dari November-Desember 2016.
  • Sumber Daya Air dipasok 33% di perkotaan. 
  • Fokus BPIW kepada 14 kawasan industri, 12 kawasan strategis metropolitan, dan pedesaan hingga perbatasan.BPIW Kementerian PUPR merencanakan program pada tahun 2017 dengan pendekatan fungsi prioritas nasional untuk menyesuaikan agar outcome dan impact seimbang.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan