Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG

Tanggal Rapat: 8 Jun 2023, Ditulis Tanggal: 25 Jul 2023,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kepala BMKG

Pada 8 Juni 2023, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Iqbal dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapil Sumatera Barat 2 pada pukul 14.42 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala BMKG
  • Evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan 31 Mei 2023 dan nanti dilanjutkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022 serta pendahuluan RKA dan RKP Tahun Anggaran 2024.
  • Perkembangan anggaran BMKG Tahun Anggaran 2023. Pagu awal yang tercatat adalah Rp.3.010.572.747.000 yang terdiri dari belanja pegawai sekitar 750 miliar. Kemudian belanja barang sekitar 1,3 Triliun dan belanja modal sekitar 956 miliar. Namun Kemudian Pagu akhir menjadi 3.276.750.231.000 dengan rincian belanja pegawai tetap sekitar 750 miliar Belanja barang ini ada penurunan menjadi 1,3 Triliun. Namun belanja barang dan belanja modal meningkat karena adanya luncuran pinjaman luar negeri untuk belanja barang sebesar 3,8 miliar dan Belanja modal sebesar 118,373 miliar + rekomposisi SBSN sebesar 143,9 miliar. Dan kemudian setelah ada peningkatan Pagu akhir kami juga masih ada blokir anggaran yang belum dapat di dipakai yaitu blokir akibat adanya adanya pinjaman luar negeri dari Finlandia yang belum ada register dan kegiatan aplikasinya belum ada clearance. Kemudian juga akibat adanya automatic adjustment dari Kementerian Keuangan. Untuk non automatic adjustment blokirnya sebesar 2,1 miliar kurang lebihnya dan untuk automatic adjustment sebesar 188,1 miliar. Sehingga total blokir sebesar 190 miliar kurang lebihnya dan pagu setelah dikurangi blokir menjadi 3.086.497.091.000.
  • Realisasi anggaran tersebut hingga 31 Mei adalah sebesar 25,69% kalau dihitung terhadap Pagu non blokir. Itu terdiri dari belanja pegawai realisasi sebesar 40,6% atau 282,9 miliar. Belanja barang sebesar 22,93% atau sebesar 286,53 miliar dan belanja modal sebesar 19,57% atau 223,32 miliar.
  • Capaian tersebut apabila disandingkan dengan target ini mohon maaf terlihat bahwa capaian belum sesuai target yang 34,84%. Capaian baru mencapai 25,69% meskipun progres atau kemajuan fisik sudah sangat mendekati target yaitu 34,06% dengan target 34,8%. Kenapa demikian? ini adalah akibat adanya proses administrasi yang belum tuntas. Jadi sudah dibelanjakan namun sistem pelaporan administrasinya belum tuntas sehingga belum tercatat sebagai alokasi yang terbelanjakan. Kemudian realisasi anggaran, terlihat untuk Rupiah murni ini memang yang tercapai lebih paling besar adalah belanja pegawai kemudian disusul belanja barang dan belanja modal PLN ini belanja barangnya masih rendah. Belanja modalnya sudah cukup maju. Dan seterusnya juga untuk PNBP terutama di sini belanja barang sudah mencapai 32% belanja modal baru 28,9%. Dan untuk SBSN serapan baru mencapai 19%
  • Beberapa penyebab rendahnya realisasi:
    • Pertama terkait dengan beberapa kegiatan dari pinjaman luar negeri masih ada dalam proses lelang. Jadi belum kontrak terutama kegiatan IDRIP yaitu kegiatan yang didanai oleh Bank Dunia untuk penguatan sistem peringatan dini. Ini terdapat penyesuaian spesifikasi teknis ada perubahan karena kami mendapat masukan juga dari TAC (Technical Assistant Committee) agar teknologi yang dipasang itu benar-benar teknologi yang yang tepat dan terkini. Dan juga harus mengakomodir peningkatan penggunaan produksi dalam negeri. Kemudian LONE ini terdiri dari banyak paket-paket kegiatan yang harus dilelang. Dan dalam project ini memiliki aturan pelaksanaan yang berbeda-beda sehingga kami membutuhkan tambahan waktu untuk pembelajaran dan pemahaman aturan tersebut. Termasuk membutuhkan konfirmasi dan konsultasi terhadap Lender. Karena setiap kita melakukan langkah selesai harus mendapatkan no objection letter atau persetujuan dari pihak Lender dan untuk menunggu itu perlu waktu sampai seminggu lebih.
    • Kedua adalah kegiatan pinjaman luar negeri untuk modernisasi, observasi dan prediksi kondisi cuaca maritim yang disingkat di sini SPR 2. Ini juga terdiri dari beberapa paket kegiatan. Yang masih jadi masalah adalah paket yang MMS 2 secara tertulis belum disepakati jumlah paket kegiatan di dalam MMS 2 ini untuk pengadaan barang dan jasa meskipun secara lisan itu sudah ada kesepakatan. Kemudian yang kedua pekerjaan yang sudah berjalan yaitu shoes dan MMS 1 ini pekerjaannya sudah berjalan sesuai rencana termin pembayaran modal baru bisa dibayarkan pada quarter yang kedua dan kuarter yang ketiga. Penyebab yang kedua adalah kegiatan SBSN ini karena kontraknya ternyata di bawah Pagu sehingga ada SILPA maka ini kami menunggu persetujuan Bappenas untuk penggunaan kembali SILPA.
    • Ketiga adalah kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah yaitu karena di daerah Tampaknya ada keterbatasan jumlah SDM yang memiliki sertifikat kompetensi PPJ dan ini sudah ada solusi. Kami pandu dan ada training dengan sertifikat tapi itu mengakibatkan mundur juga. Dan kebijakan yang kedua penyebabnya adalah kebijakan pelimpahan kegiatan ke daerah, baru terealisasi di triwulan 2 sehingga masih dalam proses pengadaan barang dan jasa. Saat ini masih dalam proses belum ada anggaran yang dicairkan.
    • Keempat penyebab realisasi rendah adalah mekanisme pengadaan alat operasional utama atau alutama dan suku cadang melalui i-katalog masih terkendala untuk di daerah untuk dilaksanakan di daerah seperti dalam hal biaya distribusi klaim garansi atau kerusakan dan lain sebagainya
    • Kemudian langkah strategis percepatan apa yang BMKG lakukan:
      • Pertama adalah melakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan terutama yang dibiayai pinjaman luar negeri Karena prosesnya relatif jauh lebih panjang. Untuk lelang saja harus 6 bulan. Jadi separuh tahun sendiri untuk lelang itu sesuai aturan untuk pengadaan dengan internasional. Lalu strateginya untuk kegiatan IDRIP adalah melakukan percepatan penyelesaian spek untuk segera disampaikan kembali ke Bank Dunia agar diberikan no objection letter serta melakukan percepatan pengadaan untuk paket-paket yang sudah mendapatkan no objection letter dari Bank Dunia. Lalu untuk kegiatan SPR 2 ini juga dari luar negeri dari Prancis. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Lender sudah dilakukan terjadi kesepakatan jumlah paket namun itu belum ada tertulisnya dan ini sedang kami push, kami minta untuk segera diberikan persetujuan tertulis atau no objection letter.
      • Langkah strategi yang kedua terkait pengadaan barang dan jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan 200 juta rupiah kami paksa harus selesai pada semester 1 Tahun Anggaran 2023. Jadi paling lambat bulan Juni ini dan kami memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa dapat diselesaikan paling lambat triwulan 3 tahun anggaran 2023 yaitu September.
      • Kemudian yang ketiga untuk peningkatan kapasitas SDM di daerah itu BMKG lakukan training kursus bersertifikat berkoordinasi dengan satker atau instansi yang telah memiliki tim Pokja. Dilakukan pula pendampingan pusat secara intensif juga kami lakukan kegiatan swakelola Sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan dan kami percepat penetapan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa termasuk kebijakan pemenuhan Ketentuan TKDN.
      • Terakhir tetap melakukan koordinasi dan kerjasama terus dengan LKPP, KPK, BPKP, Kejaksaan dan Perguruan Tinggi serta aktif melaksanakan terobosan untuk pengadaan barang dan jasa agar lebih clear clean dan qualifies serta tepat waktu.
      • Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2022. Terima kasih sudah mendapatkan apresiasi dan dukungan arahan sehingga dengan bimbingan Komisi 5 ini kami selama 6 tahun berturut-turut dari tahun 2016 hingga 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Namun hasil pemantauan semester 1 Tahun 2022 atas 22 laporan hasil pemeriksaan terdapat 226 temuan senilai total 205.704.107.278,52 serta mendapat 482 rekomendasi senilai 178.125.005.189,57 yang status tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:
        • dari temuan itu BMKG tindaklanjuti tindak lanjut yang sudah sesuai rekomendasi dari 482 rekomendasi 43 rekomendasi atau 83,61% senilai 134,2 miliar atau 75,35% sudah sesuai
        • yang belum sesuai atau masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 18 rekomendasi atau 3,73% senilai 20.856.908.010,82 atau sebesar 11,71%
        • yang belum ditindaklanjuti sebanyak 60 rekomendasi atau 12,45% atau senilai kurang lebih 23 miliar
        • yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak satu rekomendasi atau 0,21% senilai 31,770 juta
        • Sampai hari ini kami terus berupaya maksimal untuk menuntaskan rekomendasi yang belum selesai tindak lanjutnya ataupun yang belum ditindaklanjuti
  • Tema dan arah kebijakan rencana kerja pemerintah tahun 2024 khususnya BMKG mendukung prioritas Nasional Nomor 6. Yaitu membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Khususnya kami melakukan kegiatan dengan Major Project berupa penguatan sistem peringatan dini khususnya sistem peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi. Kemudian sasaran utama untuk bidang Meteorologi klimatologi geofisika dalam rancangan awal RKP 2024 ada 3 sasaran utama, yaitu meningkatkan kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat. Dengan indikator kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat 3 menit untuk tahun 2024. Sasaran yang kedua adalah meningkatnya sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Indikatornya adalah persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologi dan tektonik. Targetnya adalah 100%, untuk tahun ini masih 96%. Yang ketiga adalah meningkatnya akurasi informasi Metrologi dan klimatologi untuk akurasi informasi Metrologi targetnya 91% akurasi informasi klimatologi targetnya 83% . Kemudian arah kebijakan pembangunan Tahun Anggaran pembangunan di BMKG Tahun Anggaran 2024 dengan tema rencana kerja pemerintah 2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan kebijakan tahun 2020 hingga 2024 di BMKG adalah menjadi badan meteorologi klimatologi dan geofisika berkelas dunia dengan spirit Sosio entrepreneur. Isu strategisnya adalah Isu strategisnya adalah SDM terkait dengan kebutuhan SDM berkualitas dan berdaya sains dan juga kebutuhan organisasi atau kebutuhan membangun organisasi yang efisien dan mampu beradaptasi secara cepat terhadap berbagai perkembangan. Yang ketiga adalah isu perlunya pemenuhan layanan informasi meteorologi klimatologi geofisika yang cepat tepat akurat dan luas jangkauannya Serta mudah dipahami sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Isu strategis yang keempat adalah penguatan dan pengembangan infrastruktur peralatan operasional BMKG. Dan isu strategis kelima adalah kebutuhan data yang terintegrasi untuk mendukung layanan informasi.
  • Rencana kerja yang terkait dengan Pagu indikatif BMKG Tahun Anggaran 2024 berdasarkan sumber dananya yaitu kami mendapatkan sumber dana dari Rupiah murni sebesar 2,3 triliun kurang lebihnya dari pendapatan negara bukan pajak ditargetkan sebesar 94,5 miliar. Dari pinjaman luar negeri untuk tahun 2024 ditargetkan sebesar 363 miliar sehingga total jumlahnya adalah ditargetkan sebesar 2,769 miliar. Ada dua program utama yaitu dukungan manajemen yang akan dialokasikan sebesar 1,23 miliar dan program meteorologi klimatologi dan geofisika akan dialokasikan sebesar 1,539 miliar. Pagu indikatif ini termasuk untuk belanja operasional pegawai, belanja operasional barang dan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit. Komposisi ini terlihat bahwa yang terbesar yaitu 47,61%, yaitu belanja barang. Karena sejak tahun 2019 dengan dukungan komisi 5, BMKG mendapatkan kepercayaan untuk meningkatkan kualitas layanan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas instrumen-instrumen atau alat operasional utama. Jadi jumlahnya semakin melompat dan saat ini pemeliharaannya harus tetap dipelihara. Proporsi berikutnya adalah untuk belanja pegawai sebesar 28,11% dan belanja modal sebesar 24,28%. Pagu indikatif BMKG ini tadi disampaikan sumber dananya rupiah murni PNBP dan pinjaman luar negeri rinciannya adalah untuk operasional Adalah untuk operasional ini sebesar 1,020 miliar kemudian non operasional sebesar 1,748 miliar dan total menjadi 2,769 dari angka operasional tersebut. Yang 1,020 1,020 miliar itu diperoleh dari Rupiah murni kemudian yang non operasional diperoleh yang sebesar 1,748 miliar itu diperoleh dari Rupiah murni sebesar 1,291. Kemudian dari PNBP sebesar 94,538 miliar dan dari pinjaman luar negeri sebesar 363 miliar. Sehingga total Kami mendapatkan sumber dana terbesar dari Rupiah murni sebesar 2,3 miliar dan dari pinjaman luar negeri sebesar 363 miliar dan PNBP 94,5 miliar. Perbandingan Pagu Renstra 2024 dibandingkan dengan pagu indikatif BMKG 2024. Pagu Renstra itu 3,769 Triliun itu rentranya Pagu indikatifnya 2,769 triliun sehingga backclopnya hampir mencapai 1 triliun atau 999,9 miliar. Setiap tahun anggaran itu selalu backlog tapi sangat fluktuatif dan sebetulnya tahun 2023 ini backlognya relatif menurun tapi meningkat lagi di tahun 2024 hampir 1 triliun.
  • Perbandingan Pagu kebutuhan 2024 dengan pagu indikatif. Untuk penyelenggaraan pendidikan program Diploma ini terjadi backdlock 53,8 miliar. Layanan hukum dan kerjasama organisasi dan humas ini backlog nya 15,6 dan seterusnya. Yang tidak backdlock yang justru meningkat adalah untuk pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, Keuangan, perlengkapan tata usaha dan rumah tangga. Ini memang sengaja sejak tahun lalu kami melompatkan alokasi untuk SDM Karena untuk memenuhi target hingga tahun 2028 harus paling tidak ada 500 Doktor baru dalam SDM BMKG. Karena tantangan fenomena cuaca iklim dan geofisika ini semakin rumit tidak pasti maka daya analitik SDM kami ini harus diasah dan diperkuat. Sehingga memang kami menginvestasikan untuk pengelolaan SDM Ini adanya peningkatan anggaran dan terima kasih komisi 5 untuk tahun lalu sudah menyetujui peningkatan tersebut. Yang meningkat hanya di SDM dan untuk penelitian dan pengembangan metodologi klimatologi geofisika sebesar 235 juta.
  • Kemudian sasaran strategis target kinerja untuk mewujudkan layanan prima dalam bidang meteorologi klimatologi geofisika tematik berbasis dampak dan risiko tentang akurasi kami targetkan untuk meningkat menjadi 93% dari 92. Untuk indeks kepuasan masyarakat meningkat menjadi 3,85 dari 3,8 skala tertinggi 4. Untuk persentase pemahaman masyarakat terhadap informasi Meteorologi klimatologi geofisika targetnya harus 100%. Kemudian untuk sasaran strategis terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik kami targetkan nilai Kemenpan RB atas reformasi birokrasi di BMKG targetnya adalah 93 dari Dari tahun ini 91. Kemudian program meteorologi klimatologi geofisika sasaran programnya yang pertama meningkatkan layanan informasi Metrologi yang berkualitas akurasi informasi adalah 93% targetnya. Kemudian akurasi informasi klimatologi 92%, untuk informasi geofisika akurasinya ditargetkan 94% lalu untuk persentase layanan pengelolaan peralatan operasional utama berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi targetnya adalah 94% dan untuk program dukungan manajemen meningkatnya tata kelola yang baik atau khususnya untuk opini BPK atas laporan keuangan targetnya WTP. Lalu nilai Kemenpan RB atas evaluasi lakip BMKG adalah targetnya.
  • Penyelenggaraan pendidikan program Diploma STMKG ini anggarannya di daerah yaitu sebesar 44,9 M. Lalu untuk layanan hukum kerjasama organisasi dan humas sebesar 33,885 M. Untuk peningkatan koordinasi penyusunan rencana dan tarif dan seterusnya sebesar 21 M. Yang tertinggi adalah pengelolaan untuk pengelolaan dan pembinaan SDM. tertinggi di pusat 334 m dan di daerah di daerah 680 m. Jadi ini tidak hanya untuk SDM saja tetapi juga untuk keuangan termasuk gaji kemudian perlengkapan tata usaha dan rumah tangga BMKG sehingga total sebesar 1,014 triliun. Itu lalu untuk pendidikan dan pelatihan SDM di sini 71 m kurang lebihnya
  • Kemudian untuk program meteorologi klimatologi dan geofisika ini yang tertinggi secara total yang tertinggi meteorologi penerbangan anggarannya sebesar 36,479 m. Tertinggi yang kedua baru di sini adalah untuk pengelolaan instrumentasi kalibrasi dan rekayasa di BMKG sebesar 243 m dan tertinggi yang ketiga adalah untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami sebesar 209 m. Tertinggi ke-4 adalah untuk pengelolaan jaringan komunikasi sebesar 209 m dan tertinggi kelima adalah pengelolaan seismologi teknik geofisika potensial dan tanda waktu sebesar 116 m.
  • Beberapa kegiatan yang masuk prioritas nasional. Misalnya pengembangan sistem big data dan high performance computer atau HPC melalui Project Bank Dunia atau idrid ini dialokasikan usulan BMKG adalah 33,943 Miliar untuk tahun 2024 karena sebagian besar ada di tahun 2023. Kemudian untuk peralatan monitoring gempa bumi dan tsunami melalui Indonesia disaster resilience initiative Project yang didanai Bank Dunia sebesar 90,6 miliar kemudian jaringan informasi dan komunikasi metodologi klimatologi geofisika melalui idrip sebesar 45 miliar. Untuk pelayanan informasi meteorologi maritim sebesar 39,2 m Kemudian untuk peralatan penguatan strengthening climate and Weather service capacity fase 2 hanya 1 M. Kemudian pembangunan alat pendeteksi geser angin atau winsyir melalui pir ada 100 miliar. Kemudian terutama yang agak tinggi adalah layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas sebesar 27,4 m dan pemeliharaan operasional layanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang berkualitas sebesar 39,867 m. Kemudian selanjutnya ini yang cukup besar yang besar juga ini untuk pemeliharaan proporsinya 47%.
  • BMKG sampaikan bahwa realisasi anggaran di BMKG Tahun Anggaran 2023 per 31 Mei 2023 untuk realisasi keuangan sebesar 25,69% dan Realisasi fisik sebesar 34,06% Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022 terdapat 482 rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 421 rekomendasi sehingga masih terdapat 60 rekomendasi yang masih dalam proses tindak lanjut dan satu rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Kemudian usulan RKA BMKG tahun 2024 berdasarkan range 2020-2024 sebesar 3,769 triliun. Pagu indikatif belanja Kementerian lembaga dan dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2024 BMKG mendapatkan alokasi Pagu indikatif sebesar 2,769 triliun. Sehingga terdapat backlog sebesar 999,91 miliar rupiah. Backlog tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya kerapatan jaringan alotama dalam rangka antisipasi bencana hidrometeorologi, sarana pendukung operasional cuaca iklim dan gempa bumi serta pemenuhan belanja dukungan operasional tugas dan fungsi unit dalam rangka pemeliharaan peralatan operasional utama MKG.
  • Selanjutnya BMKG mohon dukungan arahan masukan dari atau bimbingan dari Pimpinan Komisi 5 DPR-RI beserta Anggota komisi 5 DPR-RI untuk pemenuhan backlog anggaran di tahun anggaran 2024 agar BMKG dapat menjalankan program pembangunan tahun 2024 secara maksimal.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan