Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
Tanggal Rapat: 14 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 5 May 2021,Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
Pada 14 Juni 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Yudi Widiana Adia dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Barat 4 pada pukul 10.54 WIB. (ilustrasi: jurnalweb.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Pagu anggaran Basarnas tahun 2016 sebesar Rp2,43 Triliun untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Perbandingan pagu kebutuhan dengan pagu anggaran yaitu Rp4,1 Triliun dengan Rp2,4 Triliun, selisihnya adalah Rp1,68 Triliun.
- Penghematan sebesar Rp193,49 Miliar yang dilakukan pada pelatihan SDM dan operasional.
- Penghematan anggaran tidak dilakukan di program penindakan awal, karena dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat.
Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Pagu anggaran BMKG tahun 2016 sebesar Rp1,554 Triliun.
- Penghematan sebesar Rp158,9 Miliar atau lebih dari 10%.
- Pagu anggarannya menjadi Rp1,395 Triliun.
- Salah satu upaya penghematan yang dilakukan adalah pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas.
Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
- Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Pemerintah telah mengambil alih kepengurusan bencana Lumpur Lapindo. Hal tersebut menjadi alasan dibentuknya BPLS.
- Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 sebesar Rp500 Miliar dengan realisasi anggaran sebesar 45,81% per 31 Mei 2016. Dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp41,7 Miliar, maka sisa anggaran BPLS adalah Rp458 Miliar.
- Pemotongan anggaran salah satunya dilakukan pada program Penanggulangan Lumpur yang sebelumnya berjumlah Rp471 Miliar, setelah mengalami pemotongan Rp41,7 Miliar, menjadi Rp458,1 Miliar.
- Program BPLS meliputi perencanaan operasional, penanganan semburan dan luapan, perencanaan dan evaluasi, dan pemberdayaan sosial.
- BPLS memperkirakan penyerapan anggaran di atas 90% pada akhir tahun 2016.
Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
- Pagu anggaran BPWS tahun 2016 yang sebesar Rp318,5 Miliar, mendapat pemotongan sebesar Rp37 Miliar atau 11,6%. Dengan demikian, anggaran BPWS tahun 2016 menjadi sebesar Rp281,5 Miliar.
- Penyerapan per 14 Juni 2016 sebesar 15,81%.
- BPWS mengharapkan penyerapan sebesar 60% pada Agustus 2016.
- BPWS mendapatkan peringkat ke-6 dari BPK-RI untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam capaian hasil kinerja tahun 2016 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Penghematan anggaran dilakukan di Kegiatan Fisik, Kegiatan Rutin, Kegiatan non fisik, Operasional dan Pemeliharaan Kawasan, Pengembangan Kawasan di Bangkalan, dan Stimulasi Pengembangan Wilayah Madura.
- Anggaran belanja operasional berkurang sebesar Rp465 juta, sehingga menjadi Rp16,5 Miliar, belanja modal berkurang Rp32,9 Miliar, dan belanja barang menjadi Rp6,7 Miliar.
- Pemotongan anggaran berpengaruh kepada Program Percepatan Pembangunan Suramadu.Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Pagu anggaran Basarnas tahun 2016 sebesar Rp2,43 Triliun untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
- Perbandingan pagu kebutuhan dengan pagu anggaran yaitu Rp4,1 Triliun dengan Rp2,4 Triliun, selisihnya adalah Rp1,68 Triliun.
- Penghematan sebesar Rp193,49 Miliar yang dilakukan pada pelatihan SDM dan operasional.
- Penghematan anggaran tidak dilakukan di program penindakan awal, karena dikhawatirkan akan berdampak pada masyarakat.
Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- Pagu anggaran BMKG tahun 2016 sebesar Rp1,554 Triliun.
- Penghematan sebesar Rp158,9 Miliar atau lebih dari 10%.
- Pagu anggarannya menjadi Rp1,395 Triliun.
- Salah satu upaya penghematan yang dilakukan adalah pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas.
Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)
- Berdasarkan Perpres Nomor 40 Tahun 2009, Pemerintah telah mengambil alih kepengurusan bencana Lumpur Lapindo. Hal tersebut menjadi alasan dibentuknya BPLS.
- Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 sebesar Rp500 Miliar dengan realisasi anggaran sebesar 45,81% per 31 Mei 2016. Dengan adanya pemotongan anggaran sebesar Rp41,7 Miliar, maka sisa anggaran BPLS adalah Rp458 Miliar.
- Pemotongan anggaran salah satunya dilakukan pada program Penanggulangan Lumpur yang sebelumnya berjumlah Rp471 Miliar, setelah mengalami pemotongan Rp41,7 Miliar, menjadi Rp458,1 Miliar.
- Program BPLS meliputi perencanaan operasional, penanganan semburan dan luapan, perencanaan dan evaluasi, dan pemberdayaan sosial.
- BPLS memperkirakan penyerapan anggaran di atas 90% pada akhir tahun 2016.
Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)
- Pagu anggaran BPWS tahun 2016 yang sebesar Rp318,5 Miliar, mendapat pemotongan sebesar Rp37 Miliar atau 11,6%. Dengan demikian, anggaran BPWS tahun 2016 menjadi sebesar Rp281,5 Miliar.
- Penyerapan per 14 Juni 2016 sebesar 15,81%.
- BPWS mengharapkan penyerapan sebesar 60% pada Agustus 2016.
- BPWS mendapatkan peringkat ke-6 dari BPK-RI untuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam capaian hasil kinerja tahun 2016 dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Penghematan anggaran dilakukan di Kegiatan Fisik, Kegiatan Rutin, Kegiatan non fisik, Operasional dan Pemeliharaan Kawasan, Pengembangan Kawasan di Bangkalan, dan Stimulasi Pengembangan Wilayah Madura.
- Anggaran belanja operasional berkurang sebesar Rp465 juta, sehingga menjadi Rp16,5 Miliar, belanja modal berkurang Rp32,9 Miliar, dan belanja barang menjadi Rp6,7 Miliar.
- Pemotongan anggaran berpengaruh kepada Program Percepatan Pembangunan Suramadu.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Alokasi Anggaran Menurut Fungsi, Program, dan Rincian Kegiatan Masing-Masing Eselon I — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Rencana Kerja dan Angggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2025 dalam Nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Evaluasi APBN TA 2024 sampai Bulan Agustus 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
- Kondisi Kabupaten Kapuas Hulu dan lain-lain - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Kapuas Hulu
- Penerimaan Kunjungan Kerja dan Penyampaian Aspirasi – Komisi 5 Audiensi dengan DPC Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA sampai Bulan Mei 2024 dan Pembicaraan Pendahuluan RKA dan RKP Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Masukan terkait Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran - RDPU Komisi 5 dengan Ketua Umum INSA, Ketua APBMI, Laksda TNI, dan Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Anggaran Tahun 2023 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 Tahun 2023 - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, Program Kerja Tahun 2024, dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2023 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- Kerusakan Jalan Provinsi di Sepanjang Parung Panjang, Cigudeg, dan Serpong - RDPU Komisi 5 dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (Gema Abah) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang Untuk Perubahan (GAMPAR)
- Evaluasi Pelaksanaan Angkutan Libur Nataru 2023/2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, dan Kementerian/Lembaga terkait
- Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perubahan UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran - RDP Komisi 5 dengan Kepala BKD
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Lika-Liku Menjadi Anggota DPR-RI — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Program Merdeka Belajar
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Kampus Merdeka
- Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi terkait Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri PUPR
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, Program/Kegiatan TA 2024, Perubahan Iklim Global, dan Antisipasi Cuaca Ekstrim - RDP Komisi 5 dengan Kepala BMKG dan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas)
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023, dan lain-lain — Komisi 5 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, dan Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kronologis Alokasi Anggaran Tahun 2024, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi dan Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2022, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan TA 2024 Dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2024 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan