Sekjen Kemenhub RI

• Undangan yang diterima oleh Sekjen Kemenhub RI pada 18 Oktober 2016 mencantumkan agenda terkait penjelasan tentang kebijakan Kemenhub RI mengenai penyesuaian alokasi anggaran dan menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi 5 DPR-RI pada rapat sebelumnya. 
• Semula pagu untuk Sekjen Kemenhub RI sebesar Rp48,7 Triliun. Namun, setelah pembahasan di Banggar DPR-RI menjadi Rp45,983 Triliun.
• Terdapat pemotongan sebesar Rp2,7 Triliun.
• Konstruksi dalam pekerjaan tidak dikenai pengurangan agar proyek tetap berjalan.
• SBSN dan anggaran pendidikan juga tidak dilakukan pemotongan.
• Sebesar Rp4,14 Triliun merupakan anggaran pendidikan yang tidak boleh dilakukan pemotongan.
• Pemotongan anggaran dilakukan pada perjalanan dinas dan rapat, walaupun nilai tersebut tidak terlalu banyak.
• Keperintisan yang dirasa tidak perlu dilakukan pengurangan, yaitu sarana dan prasarana yang belum siap.
• Kegiatan pembangunan dermaga penyeberangan dilakukan efisiensi, tetapi output tetap.
• Pemotongan Rp2,7 Triliun dikenakan pada LRT, sedangkan yang lainnya sulit untuk di compress lagi.
• Untuk Eselon 1, Setjen, dan Itjen tidak dapat dilakukan pemotongan anggaran.
• Rincian untuk masing-masing pemotongan, penyesuaiannya untuk Setjen tidak dapat dipotong karena sudah minimum.
• Untuk Ditjen Perhubungan Laut, walaupun anggarannya tersisa besar, tapi yang dipotong hanya sedikit, karena banyak kontrak multiyear.
• Dari pengurangan 4 (empat) sub-sektor terdapat Rp700 Miliar, sehingga masih terdapat Rp2 Triliun yang diambil dari Ditjen Perkeretaapian.
• Jika melihat progress yang ada, hal tersebut selalu bergerak dari pagu kebutuhan ke pagu anggaran.
• Penghematan yang dilakukan merupakan penghematan yang kedua, yang pertama sekitar Rp2,27 Triliun, dengan demikian total anggaran Setjen Rp45,98 Triliun.
• Total untuk peningkatan keamanan transportasi sebesar Rp6,27 Triliun atau 13,6%.
• Peningkatan kualitas pelayanan, terkait pengembangan sistem dan lain-lain dialokasikan sebesar Rp12,47 Triliun atau 27,12%.
• Tata kelola dan dukungan manajemen sebesar Rp8,6 Triliun atau 18,7%.
• Jawaban atas pertanyaan anggota pada rapat yang sebelumnya sudah disampaikan secara tertulis.
• Untuk Sekjen dari pagu kebutuhan Rp1 Triliun, sementara alokasi yang tersedia Rp526 Miliar. 
• Untuk pelayanan pemeriksaan moda transportasi sebesar Rp33,3 Miliar untuk 5 (lima) kegiatan.
• Anggaran program peningkatan kualitas pelayanan sebesar Rp31,8 Miliar untuk 6 (enam) kegiatan.
• Pengelolaan teknologi informasi dialokasikan anggaran sebesar Rp61,3 Miliar untuk 5 (lima) kegiatan.
• Pusat pengelolaan transportasi berkelanjutan alokasi anggarannya sebesar Rp12,5 Miliar untuk 6 (enam) kegiatan.
• Biro perencanaan sebesar Rp16,359 Miliar untuk 6 (enam) kegiatan.
• Biro kepegawaian dan organisasi sebesar Rp27,574 Miliar untuk 7 (tujuh) kegiatan.
• Biro keuangan dan perlengkapan sebesar Rp18 Miliar.
• Biro hukum sebesar Rp19,3 Miliar untuk 7 (tujuh) kegiatan.
• Koordinasi kemitraan terkait investasi alokasi anggaran sebesar Rp20 Miliar untuk 6 (enam) kegiatan.
• Pembinaan pengelolaan penunjang alokasi anggaran sebesar Rp250,6 Miliar, termasuk pembayaran gaji seluruh pegawai.
  

Dirjen Perhubungan Darat

• Berdasarkan kebijakan pembangunan tahun 2017, peningkatan fasilitas keselamatan dan operasional tipe A menjadi fokus kebijakan, sehingga tidak dipotong.
• Terdapat 6 (enam) program yang menjadi catatan bagi pagu RAPBN Tahun Anggaran 2017 untuk Ditjen Perhubungan Darat.
• Pagu anggaran sebesar Rp1,15 Triliun untuk pembangunan prasarana perhubungan darat.
• Penyesuaian sebesar Rp250,5 Miliar, sehingga alokasi anggaran menjadi Rp4,27 Triliun.
• Pembangunan prasarana darat menjadi Rp980,7 Miliar dan terdapat perubahan sebesar Rp73,42 Juta.
• Program lalu lintas darat sebesar Rp996,7 Miliar dengan perubahan Rp119 Miliar.
• Pembangunan pengelolaan angkutan yang semula sebesar Rp1,16 Triliun menjadi Rp900 Miliar.
• Dukungan manajemen dan teknis, yang semula sebesar Rp947 Miliar menjadi Rp949 Miliar dan penambahan sebesar Rp2 Juta.
• Pengelolaan sarana perhubungan darat, memiliki program administrasi perkantoran dan lain-lain.
• Perubahan di pembangunan kapal penyeberangan, semula 1 unit menjadi 2 unit, sehingga menjadi Rp59,58 Miliar.
• Program prasarana perhubungan darat dan pembangunan pelabuhan lanjutan menjadi 23 paket.
• Pengadaan dan pemasangan Area Traffic Control System (ATCS) lanjutan menjadi Rp6,95 Miliar.
• Untuk program pembangunan dan pengelolaan lalu lintas perhubungan darat mengalami penghematan sebesar Rp115 Miliar. 
• Program pembangunan dan pengelolaan angkutan dan multimoda mengalami pengurangan sebesar Rp100 Juta.
• Kegiatan subsidi angkutan penyeberangan menjadi sebesar Rp494 Miliar.
• Program pembinaan dan pengembangan keselamatan ada pengurangan sebesar Rp6 Juta.
• Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya terdapat penambahan Rp2 Juta.
• Total penghematan untuk program ke-5 (pembinaan dan pengembangan keselamatan) yaitu sebesar Rp6,4 Juta.
• Total anggaran dari fokus dan program kegiatan Ditjen Perhubungan Laut, yaitu sebesar Rp11,5 Triliun.
• Dukungan regulasi dan tata kelola sebesar Rp3,28 Triliun.
• Realisasi anggaran tahun 2016 yaitu sebesar 60,5%.
• Terdapat 8 (delapan) target yang menjadi prioritas, diantaranya peningkatan kualitas pelayanan, transportasi, kawasan ekonomi khusus, kawasan tertinggal, dan lain-lain.
  

Plh. Dirjen Perhubungan Udara

• Terkait Bandara Hanadim Batam, menjadi wewenang otoritas Batam.
• Alokasi belanja rutin dikurangi sebesar Rp38,5 Miliar.
• Arahan Presiden adalah pengembangan bandara di Sibolga, dan lain-lain.
• Program prioritas Ditjen Perhubungan Udara meliputi pengembangan bandara.
• Masukan dari Anggota Komisi 5 DPR-RI pada rapat sebelumnya, yaitu pengembangan Bandara di Purbalingga akan dipertimbangkan kembali.
• Total terdapat 9 (sembilan) pekerjaan prioritas Ditjen Perhubungan Udara untuk tahun 2017 berdasarkan masukan dari Anggota Komisi 5 DPR-RI.
• Terdapat beberapa masukan dari Anggota Komisi 5 DPR-RI terkait pembangunan bandara yang belum mampu diakomodir karena alasan tertentu.
• Pagu anggaran untuk Ditjen Perhubungan Udara tahun 2017 sebesar Rp8,9 Triliun.
• Ditjen Perhubungan Udara akan melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas layanan di 48 lokasi pembangunan bandara daerah terisolir.
  

Dirjen Pekeretaapian

• Total pemotongan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp2 Triliun.
• Program yang ada sudah disesuaikan agar anggarannya sebesar Rp19 Triliun.
• Untuk tata kelola dan regulasi sebesar Rp250 Miliar.
• Mengenai tindak lanjut jawaban dari Anggota Komisi 5 DPR-RI sudah dijawab secara rinci dan tertulis.
• Prioritas Ditjen Perkeretaapian salah satunya adalah peningkatan layanan kereta api lokal jarak dekat (perkotaan), dan lain-lain.
  

Kepala BPSDM Perhubungan

• Hingga Oktober 2016, BPSDM-Perhubungan sudah meluluskan kurang lebih 350.000 orang.
• Penerimaan BLU dari target Rp861 Miliar hingga saat ini total klaim mencapai Rp782 Miliar atau 90,8%, sehingga dapat terlampaui hingga akhir tahun.
• Anggaran pendidikan sebesar Rp4,1 Miliar.
• Program multi year untuk penyelesaian pembangunan Kampus Tegal sebesar Rp39 Miliar. Penyelesaian Kampus Terpadu Makassar sebesar Rp50,9 Miliar dan percepatan pembangunan kampus Aceh sebesar Rp16,09 Miliar.
• Belanja modal untuk pendidikan dan pelatihan sebesar Rp310 Miliar.
• BPSDM Perhubungan sudah melampirkan data kegiatan strategis yang akan dilakukan di tahun 2017.