Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tanggal Rapat: 5 Sep 2016, Ditulis Tanggal: 1 Apr 2021,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT)

Pada 5 September 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengenai Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Fary Djemi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (FP-Gerindra) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pada pukul 14.36 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: https://m.republika.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT)
  • Presiden meminta ada terobosan dalam pembangunan desa dari 74 ribu desa dengan macam-macam tipikal desa, di dominasi hidup dalam cocok tanam.
  • Masalah desa cocok tanam adalah sebagaian besar desa tidak mempunyai produk unggulan, semua produksi dalam skala kecil.
  • Mendes sudah menemui 6 Gubernur dan 16 Bupati bulan ini, rata-rata desanya mengalami problem yang sama, belum fokus pada produk tertentu.
  • Mari ajak desa untuk menghasilkan suatu produk tertentu, sehingga ada skala ekonomi, biaya produksi murah dan produk langsung.
  • Terserap dan merangsang swasta untuk invetasi, karena Pemerintah tidak mampu untuk membuat sarana paska panen.
  • Jika Kemendes PDTT memulai 1 desa 1 produk akan merangsang untuk investasi paska panen, Mendes PDTT sudah bermitra dengan Kementerian lainnya.
  • Yang terpenting mereka dapat modal kerja, sehingga saat panen masyarakat desa bisa simpan hasilnya, yang sekarang terjadi stok simpanan yang tidak jelas mengakibatkan harga komoditi naik turun menyebabkan inflasi yang tidak perlu.
  • Ada juga kejadian desa produk jagung yang terkendala pada situasi lingkungan dalam mengelola penyimpanan hasil panen.
  • Semoga dengan segala kerjasama banyak desa yang berhasil maju.
  • Ada lebih dari 100 juta angakatan kerja yang ada di desa, tentu Kemendes tidak bisa membuat mereka jadi pengusaha, tetap jika mempunyai income Rp2 Juta.
  • Masukan dari dapil Anggota Komisi 5 DPR RI sekalian menjadi feedback bagi Kemendes.
  • Konsumsi di kota juga, maka Kemendes meminta dukungn agar ini bisa jadi gerakan nasional, tidak mungkin Pemerintah Pusat bisa mengetahui kebutuhan 74 ribu desa.
  • Walau sebagian besar di Indonesia desanya miskin tetapi ada infrastruktur dasar, alangkah baiknya dana desa tidak jadi infrastruktur lagi tetap pada pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Bumdes.
  • Kecamatan Leles Kabupaten Garut, Bumdes kerjasama untuk membuka catering yang menyerap 300 pekerja yang untungnya untuk kebutuhan air minum.
  • Bumdes membuat training gratis untuk tukang cukur, mereka meminta agar diajarkan Bahasa Inggris juga agar bisa dikirim keluar negeri.
  • Kalau prinsip kebijakan Kemendes money follow the program.
  • Sebagai implementasi dari prinsip Kemendes tadi, Kemendes menetapkan kegiatan unggulan yaitu Bumdes dan Bumdes bersama.
  • Kedua peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa agar tidak hanya fokus pada infrastruktur tapi pada pemberdayaan ekonomi di level desa.
  • Terdapat beberapa Bumdes yang sukses untuk menjadi tempat belajar.
  • Pengembangan fokus produksi di desa, investasi di desa dan perbatasan, produk unggulan, transmigrasi, dan kota maju mandiri.
  • Pengembangan transmigrasi lokal untuk membentuk daerah yang paten, dengan membuat sebuah pra desa, ada rumah, kebun, fasilitas umum.
  • Sehingga ketika ada percepatan pembangunan mereka boleh menikmatinya, dan tidak ada masalah sosial dengan pendatang.
  • Untuk desa yang telah maju Kemendes upayakan agar menjadi kota maju mandiri.
  • Pengembangan fokus pada produksi unggul desa agar mampu bersaing.
  • Kemendes membutuhkan dukungan dari Kementerian lainnya karena program Kemendes juga terkait dengan bidang lain.
  • Serta dukungan Anggota Komisi 5 DPR RI karena yang mempunyai konstituen.
  • Program pengawasan aparatur dari yang Rp50 Miliar menjadi Rp59 Miliar, program penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta nformasi dari Rp245 Miliar menjadi Rp220 Miliar.
  • Program pengawasan kontabilitas aparatur dari Rp60 Miliar menjadi Rp59 Miliar,untuk pendidikan, pemberdyaan masyarakat desa juga dikurangi.
  • Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari Rp2,980 Triliun menjadi Rp3,870 Triliun. Program pembangunan kawasan perdesaan dari Rp374 Miliar menjadi Rp336 Miliar.
  • Pembangunan desa tertinggal meminta penambahan Rp1,075 Triliun. Pengembangan daerah tertentu meminta tambahan Rp1,539 Triliun.
  • Total tambahan yang Kemendes usulkan sebesar Rp9,752 Triliun.
  • Kemendes perlu dukungan dari Komisi 5 DPR RI dalam pelaksanaan kegiatan ungulan dalam RKA K/L sekaligus menyejahterakan masyarakat desa.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan